Jokowi: Listrik Padam di KPK, Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Padam
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas pada Rabu (4/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Padamnya listrik di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) pada Rabu (16/12/2020) menjadi sorotan. Di tengah peringatan Harkordia yang dihadiri Presiden Jokowi 'Jokowi' Widodo secara virtual itu, listrik di Gedung KPK sempat padam dan membuat pidato Ketua KPK Firli Bahuri terhenti secara tiba-tiba.
Usai kejadian tersebut, Jokowi pun menyinggung insiden listrik padam di akhir pidato. Kejadian itu disinggung Jokowi sembari memberikan pesan kepada KPK.
"Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi di KPK tidak boleh padam," kata Jokowi di akhir pidatonya seperti yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden.
1. Budaya antikorupsi harus dikembangkan untuk menumbuhkan rasa malu saat melakukan korupsi
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Selain itu, Jokowi juga berpesan tentang pengembangan budaya antikorupsi. Ia menyebut, pencegahan itu dilakukan dengan menumbuhkan rasa malu ketika menikmati hasil korupsi.
Mantan Wali Kota Solo ini turut menyampaikan bahwa pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi. Tak hanya itu, ia menilai, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama.
"Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Jokowi.
Baca Juga: Listrik Padam, Pidato Ketua KPK di Hari Antikorupsi Dunia Terpotong
2. Reformasi di sektor perizinan dan pelayanan publik dilakukan untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi
Ilustrasi Korupsi. IDN Times/Sukma ShaktiPria yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik. Hal itu dilakukan sebagai upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.
"Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah," katanya.
3. Pemerintah akan pangkas birokrasi yang rumit untuk cegah korupsi
ANTARA FOTO/Wahyu Putro APemerintah, lanjut Jokowi, berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit akan dipangkas pemerintah.
"Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya," jelas Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Kinerja Penegak Hukum Tak Diukur dari Banyaknya Kasus
Topik:
Berita Terkini Lainnya
