Comscore Tracker

Jokowi: Penilaian Pemberantasan Korupsi Belum Baik, Kita Harus Sadar!

Indeks persepsi korupsi Indonesia di posisi 102

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo memuji kinerja Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) yang sudah berhasil menyelesaikan banyak kasus. Meski demikian, Jokowi meminta agar KPK agar tidak berpuas diri karena penilaian masyarakat pada pemberantasan korupsi masih belum baik.

“Aparat penegak hukum termasuk KPK, sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini,” ujar Jokowi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

1. Masyarakat tempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak diselesaikan

Jokowi: Penilaian Pemberantasan Korupsi Belum Baik, Kita Harus Sadar!Presiden Jokowi dan para undangan yang hadiri Hakordia 2021 di Gedung KPK pada Kamis (9/11/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jokowi menyampaikan dalam sebuah survei nasional di November 2021, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan.

“Urutan pertama adalah penciptaan lapangan kerja diinginkan masyarakat 37,3 persen, urutan kedua adalah pemberantasan korupsi 15,2 persen, urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6 persen,” kata Jokowi.

“Apabila ketiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan tindak pidana korupsi adalah menjadi pangkal permasalahan yang lain,” lanjutnya.

Baca Juga: Ketua KPK Ibaratkan Jokowi Pemimpin Orkestra dalam Melawan Korupsi 

2. Jokowi katakan penilaian baik dan buruk masyarakat dalam pemberantasan korupsi seimbang

Jokowi: Penilaian Pemberantasan Korupsi Belum Baik, Kita Harus Sadar!Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua KPK Firli Bahuri tiba untuk menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Jokowi menuturkan, korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja dan bisa menaikkan harga kebutuhan pokok. Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa penilaian baik dan buruk masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih seimbang.

“Yang menilai baik dan sangat baik mencapai 32,8 persen, yang menilai sedang 28,6 persen, serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 34,3 persen,” tuturnya.

3. Jokowi sebut indeks persepsi korupsi Indonesia berada di posisi 102

Jokowi: Penilaian Pemberantasan Korupsi Belum Baik, Kita Harus Sadar!Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua KPK Firli Bahuri tiba untuk menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Berikutnya, Jokowi membandingkan indeks persepsi korupsi 2020 dengan negara-negara di Asia Tengara. Dia memaparkan Indonesia masih menempati posisi 102. Sementara, Singapura di posisi ketiga dan Brunei Darussalam posisi 35.

“Ini di Asia, dari 180 negara, Singapura sekali lagi rangking 3, Brunei rangking 35, Malaysia ranking 57 dan Indonesia masih di ranking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama,” ucap dia.

Walau demikian, Jokowi senang karena data BPS mengenai indeks perilaku antikorupsi di masyarakat terus naik dan membaik.

“Tahun 2019 di angka 3,7, tahun 2020 di angka 3,84, tahun 2021 di angka 3,88 artinya semakin tahun semakin membaik,” jelas Jokowi.

Baca Juga: Hari Anti Korupsi, Jokowi Singgung Kasus Jiwasraya dan Asabri

Topic:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya