Jokowi Sering Komunikasi dengan Ketum Parpol Koalisi, Bahas Reshuffle?
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo rutin berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik koalisi. Namun, ia melanjutkan, Jokowi tidak pernah menyampaikan secara rinci tentang rencana reshuffle atau perombakan kabinet kepada partai politik.
Sebelumnya, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju santer terdengar setelah dua menteri Presiden Jokowi terjerat kasus korupsi. Kosongnya dua posisi menteri itu disebut akan dijadikan Jokowi sebagai momen reshuffle kabinet.
Baca Juga: Jokowi Ancam Reshuffle Menteri, PDIP Ingatkan Kadernya di Kabinet
1. Jokowi belum membicarakan detail soal reshuffle kabinet
Arsul menuturkan, Jokowi masih terus menjalin komunikasi dengan para pimpinan partai politik. Tetapi, terkait rencana reshuffle kabinet, orang nomor satu di Indonesia itu belum menyampaikan secara detail rencananya.
"Presiden sejauh ini belum menyampaikan secara spesifik soal rencana reshuffle tersebut, termasuk apakah hanya mengisi dua pos kementerian yang menterinya dalam proses hukum, atau sekaligus melakukan penggantian di sejumlah portofolio kementerian," kata Arsul saat dihuhungi IDN Times, Kamis (17/12/2020).
2. Jokowi reshuffle kabinet jika ada momentum menteri terjerat hukum dan partai minta jatah kursi
Editor’s picks
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Politician Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Jokowi selalu melakukan reshuffle saat ada momentum. Menurut dia, adanya menteri yang terkena kasus korupsi bisa menjadi momen bagi Jokowi untuk reshuffle kabinet.
Selain ada menteri yang terjerat kasus hukum, Ujang menyebut, Jokowi juga biasanya melakukan reshuffle ketika ada momen salah satu partai koalisi meminta jatah kursi di kabinet.
"Reshuffle di kabinet jilid pertama Jokowi pernah dilakukan karena PDIP minta jatah menteri. Lalu ditambahlah jatah kursi menteri PDIP itu," ujar Ujang.
3. Dua kursi yang kosong masih jatah PDIP dan Gerindra
Menurut Ujang, kosongnya dua kursi menteri saat ini akan tetap menjadi jatah Partai Gerindra dan PDIP. Namun, tetap ada kemungkinan diisi juga oleh profesional.
"Paling pun hanya di-switch. Misal jatah menteri Gerindra di KKP digeser ke kementerian lain. Tapi jatahnya tetap dua kursi bagi Gerindra," jelas Ujang.
Baca Juga: Gantikan Sementara Edhy Prabowo, Luhut Langsung Panggil Jajaran KKP