Jokowi: Vaksin COVID-19 yang Dibeli Pemerintah Terdaftar di WHO
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo berharap vaksin COVID-19 yang dibeli pemerintah bisa tiba di Indonesia pada November ini. Ia memastikan vaksin yang dibeli pemerintah masuk dalam daftar World Health Organization (WHO).
"Tadi saya sampaikan bahwa kita akan membeli vaksin itu dari perusahaan merek yang ada di dalam daftar list-nya WHO. Saya gak berbicara mereknya apa. Asal sudah ada di dalam list-nya WHO itu yang akan kita berikan," kata Jokowi yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/11/2020).
1. Jokowi perkirakan vaksinasi dimulai akhir 2020 atau awal 2021
Presiden Jokowi beri sambutan di acara Pembukaan Inovasi Indonesia Expo 2020 pada Selasa (10/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Jokowi hari ini meninjau simulasi pemberian vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor. Ia optimistis akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 nanti vaksin sudah bisa disuntikkan ke masyarakat.
"Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan, kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun," kata Jokowi.
Ia juga berharap vaksin yang telah dibeli pemerintah bisa datang akhir November ini.
"Tapi kalau tidak bisa berarti masuk ke Bulan Desember. Baik itu dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Biofarma," ucap Jokowi.
2. Jokowi: Vaksin harus mendapatkan persetujuan dari BPOM
Ilustrasi vaksin atau jarum suntik (IDN Times/Arief Rahmat)Jokowi mengatakan setelah vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, masih ada proses yang harus dilalui sebelum disuntikkan kepada masyarakat.
"Kemudian setelah vaksin masuk ke Indonesia, kita terima itu masih ada tahapan lagi. Tidak bisa langsung disuntikkan. Masih ada tahapan lagi di BPOM karena kita memerlukan Emergency Use Authorisation (UEA) dari sana," jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, untuk mendapatkan UEA dari BPOM membutuhkan waktu tiga minggu. Menurutnya, keamanan vaksin tetap harus diutamakan.
Editor’s picks
"Kaidah-kaidah scientific, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi," katanya.
3. Pemerintah terus lakukan sosialisasi vaksin pada masyarakat
Ilustrasi vaksin COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Pria yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo ini menerangkan pemerintah saat ini sedang giat melakukan sosialisasi vaksin. Komunikasi publik itu penting agar masyarakat mau mengikuti program vaksinasi pemerintah.
"Ya terus kita lakukan. Sosialisasi, pemberitahuan, agar nanti yang ikut vaksin itu sebanyak-banyaknya baik nanti yang ikut vaksinasi lewat program, vaksinasi program maupun vaksinasi mandiri. Jadi ada yang tidak membayar, gratis. Vaksinasi program. Ada yang membayar yaitu vaksinasi mandiri. Ini dua hal yang berjalan beriringan nantinya," jelas Jokowi.
4. Indonesia membidik vaksin corona buatan tiga perusahaan farmasi
Ilustrasi Vaksin. ANTARA FOTO/Wahyu Putro AHingga saat ini belum ada satupun vaksin COVID-19 yang disetujui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sebagian besar masih berada di tahap uji klinis tahap ketiga.
Dari Negeri Tirai Bambu, Indonesia membidik vaksin corona buatan tiga perusahaan farmasi, yakni Cansino, Sinopharm/G42, dan Sinovac Biotech. Vaksin buatan ketiga perusahaan farmasi itu kini masih menjalani uji klinis tahap ketiga di beberapa negara.
Sinovac Biotech melakukan uji klinis di Tiongkok, Turki, Bangladesh, Indonesia, Brasil, dan Chile. Sementara, G42/Sinopharm melakukan uji klinis di Tiongkok, Uni Emirat Arab, Peru, Maroko, dan Argentina. Cansino melakukan uji klinis di Tiongkok, Arab Saudi, Pakistan, dan Rusia.
Meski begitu, ada beberapa negara yang sudah memberikan izin penggunaan darurat (emergencey use authorization) dan langsung mengimunisasi warganya dengan vaksin yang belum rampung uji klinisnya itu.
Tiongkok telah memberikan EUA bagi tiga perusahaan farmasi tersebut. Negeri Panda telah memberikan vaksin massal kepada kelompok yang diprioritaskan sejak Juli 2020 lalu. Hingga saat ini memang belum ada laporan mengenai efek samping dari pemberian imunisasi massal secara darurat.
Indonesia pun berencana meniru langkah Tiongkok. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech rencananya akan diberikan kepada kelompok prioritas dengan izin penggunaan darurat.
Baca Juga: Suntik Vaksin COVID-19, Jokowi: Kalau Diminta Paling Depan, Saya Siap!
Topik:
Berita Terkini Lainnya
