Kasus DPRD Malang Bukti Mantan Napi Korupsi Tidak Boleh Nyaleg?

PPP usulkan e-budgeting untuk pemerintah daerah

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 41 anggota DPRD Malang sebagai tersangka, karena ikut menerima uang suap dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton. Nominal uang yang diberikan berkisar antara Rp12,5 juta hingga Rp50 juta. 

Korupsi ramai-ramai yang dilakukan anggota DPRD Malang itu menjadi sorotan publik. Sebelumnya, Bawaslu meloloskan beberapa mantan napi korupsi untuk calon legislatif hingga menjadi polemik. 

Lalu, apakah kasus DPRD Malang ini membuktikan ada kerentanan meloloskan napi korupsi?

1. Kasus korupsi DPRD Malang tidak membuktikan mantan napi korupsi tidak boleh nyaleg

Kasus DPRD Malang Bukti Mantan Napi Korupsi Tidak Boleh Nyaleg?IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan adanya korupsi atau tidak ke depannya, tidak bisa dilihat hanya dari kasus anggota DPRD Malang. Yang bisa membuktikan adalah siapa saja yang berada di lembaga perwakilan, lembaga eksekutif, yang masih memiliki niat memperkaya diri lewat jalur korupsi.

"Yang masih ada niat untuk memperkaya diri sendiri, kemudian trading in influence memperdagangkan pengaruh, begitu ya, untuk berperilaku korup," ujar Arsul di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

Baca Juga: Kasus DPRD Malang Buat KPU Makin Mantap Tolak Mantan Koruptor Nyaleg

2. PPP usulkan e-budgeting untuk pemerintah daerah

Kasus DPRD Malang Bukti Mantan Napi Korupsi Tidak Boleh Nyaleg?IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Menurut Arsul, semua kasus korupsi yang melibatkan DPR, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota, ada kaitannya dengan penyusunan APBD. Karena itu, Arsul menyebut, PPP akan mendorong agar ke depan anggota DPRD hingga ke tingkat kabupaten/kota harus menggunakan e-budegting.

E-budgeting adalah sebuah sistem keuangan yang disimpan secara daring dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di sebuah daerah.

"Kalau dengan e-budgeting dan itu harus bisa diikuti oleh publik, oleh masyarakat tentang proses-proses pembahasan. Itu yang saya kira harus kita dorong," terang Arsul.

3. E-budgeting bisa cegah terjadinya korupsi

Kasus DPRD Malang Bukti Mantan Napi Korupsi Tidak Boleh Nyaleg?IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Arsul mengatakan, e-budgeting bisa juga menjadi pencegahan kasus korupsi di pemerintah daerah. Sekaligus, masyarakat bisa juga berpartisipasi mengawal APBD.

"Kan seperti di DKI bahkan kan sejak zaman Pak Jokowi, Pak Ahok, dan sekarang diteruskan oleh Pak Anies, kan itu sudah diterapkan, jadi kan relatif lebih terawasi oleh masyarakat," kata dia.

Melalui e-budgeting, kata Asrul, masyarakat juga bisa melakukan pengawasan jika terdapat anggaran-anggaran aneh yang perlu dicurigai.

"Ketika ada misalnya anggaran yang aneh-aneh, aneh-aneh itu baik itu dalam arti sebetulnya tidak diperlukan atau mata anggaran untuk satu kegiatan diperlukan, tapi jumlahnya wah gitu lah. Itulah bisa dikritisi oleh masyarakat," kata dia.

Usulan PPP boleh juga sih. Lewat e-budgeting pemakaian anggaran bisa terkontrol. Kamu setuju gak guys?

Baca Juga: Korupsi Berjamaah Malang, Ini Rentetan Imbas Negatifnya

Topik:

  • Rochmanudin
  • Yogie Fadila

Berita Terkini Lainnya