Kebut Pemindahan IKN, Istana Siapkan Perpres soal Otorita
Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta (dok. KSP)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Deputi I Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta mengatakan saat ini pemerintah tengah menggodok aturan turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang telah disahkan oleh DPR RI. Salah satu aturan turunan yang dibahas yakni Peraturan Presiden (Perpres) soal Otorita IKN.
"Dua PP mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah khusus ibu kota negara, serta pendanaan dan anggaran. Sementara tiga Perpres berisi soal otorita IKN, perincian rencana induk IKN, dan kawasan strategis nasional IKN," kata Febry dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/2/2022).
"Sedangkan tiga peraturan menteri/lembaga masing-masing Permen PPN/Bappenas tentang KPBU khsusus IKN, Permen Keuangan tentang KPBU khusus IKN, dan Peraturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa khusus IKN," lanjutnya.
1. Pemerintah lakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk percepatan pembagunan IKN
Nagara Rimba Nusa sebagai pemenang sayembara desain IKN (IDN Times/ Kemenkoinfo RI)Febry mengatakan pemerintah telah melakukan rapat koordinasi untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu yaitu pada 2022-2024. Persiapan itu dilakukan mulai dari penyusunan aturan turunan, kesiapan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.
“Kita melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga yang menjadi leading sector pembangunan IKN, untuk mendapat gambaran siapa kerjakan apa dan bertanggung jawab apa, serta bagaimana strategi persiapan percepatannya,” ujar Febry.
Baca Juga: Jokowi Berencana Pindah ke IKN Nusantara sebelum 16 Agustus 2024
2. Lahan hutan produksi sudah diadendum menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK)
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)Mengenai kesiapan lahan, Febry menerangkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencadangkan 42 ribu hektare lahan untuk pembangunan IKN. Lahan yang berupa hutan produksi tersebut sudah diadendum menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK) dan siap dilepaskan.
“Pengajuan pelepasan lahan nantinya akan dilakukan oleh pemerintah daerah khusus IKN atau otorita IKN,” jelas Febry.
3. PUPR sudah mulai membangun akses jalan menuju pusat IKN dan istana presiden
Istana Kepresidenan di IKN (Instagram/@nyoman_nuarta)Febry juga menjelaskan tentang rencana pembangunan infrastruktur. Menurut Febry, Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN yang ada di Kementerian PUPR telah melakukan indetifikasi lapangan. Mulai dari akses jalan menuju pusat IKN, kavling-kavling untuk pembangunan istana presiden, perkantoran, dan hunian ASN, hingga fasilitas lainnya.
“Grand desain sudah disiapkan dan tinggal menunggu aturan turunan untuk pelaksanaan di lapangan. Prinsipnya satgas harus bisa bekerja dengan nyaman dan maksimal jika ada payung hukumnya,” ucapnya.
Baca Juga: Bappennas Temui KPK Bahas soal Ibu Kota Negara Nusantara
Berita Terkini Lainnya
