Kenapa TNI/Polri Gak Masuk Susunan Komite COVID-19?
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Kantor Staf Presiden (Dok. IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bahwa jajaran TNI-Polri tetap dilibatkan dalam penanganan COVID-19 meski pun tak tertera dalam struktur Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ia mengatakan, komite akan tetap menggandeng TNI-Polri untuk mengatasi virus corona.
"Sebenarnya TNI-Polri dalam UU sudah jelas, TNI adalah UU operasi militer selain perang, di pasal 7 dalam UU 34 sudah jelas tugas-tugas perbantuannya. Jadi mau dimasukkan ke gugas atau tidak, begitu TNI diminta sudah otomatis. Polisi juga demikian," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kamis (23/7/2020).
1. Meski tak masuk struktur tugas, TNI-Polri tetap dilibatkan dalam penanganan virus corona
Dok.Kantor Staf PresidenSebelumnya, TNI-Polri dilibatkan dalam Gugus Tugas sesuai Keppres Nomor 7 tahun 2020 maupun Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sedangkan, di Perpres Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, TNI-Polri tidak dilibatkan di dalamnya.
Menurut Moeldoko, walau pun TNI-Polri tidak dimasukkan ke dalam struktur tugas, tetapi tugas-tugas dan fungsinya melekat pada negara saat mengalami pandemik ini.
"Walau tidak masuk dalam struktur tugas, secara nomatif mereka sudah punya patokan UU untuk menjalankan tugasnya. Jadi gak ada masalah," tutur Moeldoko.
Baca Juga: Stres Selama COVID-19, Puluhan Polisi dan TNI Terapi di RSJ Semarang
2. Para kepala daerah tetap bisa meminta bantuan TNI-Polri untuk penanganan COVID-19
Editor’s picks
Kepala Staf Kepresiden Dr. Moeldoko audiensi dengan Komisioner BP-TAPERA di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (11/6) (Dok. KSP)Moeldoko menerangkan, Ketua Satuan Tugas bisa meminta bantuan TNI-Polri dalam penanganan COVID-19. Seperti Doni Monardo yang bisa minta bantuan TNI-Polri untuk penanganan virus corona di pusat mau pun di daerah.
"Di daerah, para Gubernur juga bisa meminta TNI-Polri untuk back up. Menurut saya semuanya bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.
3. Pemerintah tak akan abaikan sektor kesehatan
Dok. Kantor Staf PresidenMoeldoko mengatakan bahwa pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tak akan didominasi oleh kebijakan ekonomi saja. Ia menyampaikan, kebijakan-kebijakan dari komite akan seimbang antara ekonomi dan kesehatan.
"Pada kenyataan dalam struktur itu kan tetap melekat fungsi Satgas Penanganan COVID, di Pak Doni. Jadi tidak benar kalau pemerintah berfokus pada sektor ekonomi saja," kata Moeldoko.
Moeldoko menuturkan, bukan hanya sektor ekonomi saja yang akan digenjot oleh komite ke depannya, melainkan juga sektor kesehatan. Namun, keduanya tetap harus berjalan beriringan karena sama-sama prioritas.
"Sektor kesehatan menjadi prioritas dengan tidak meninggalkan sektor ekonomi, dan sosial, dan keuangan. Itu terwujud dalam program, karena dalam program diikuti oleh anggaran-anggaran yang menyertainya," jelas Moeldoko.
Baca Juga: Moeldoko: Gak Benar Kalau Pemerintah Cuma Urus Ekonomi Saja!
Berita Terkini Lainnya
