Komisi II Usulkan Dana Saksi dari APBN, Begini Reaksi Partai Politik

Besaran dana saksi mencapai Rp3,9 triliun

Jakarta, IDN Times - Komisi II DPR RI mengusulkan agar dana saksi Pemilu 2019 sebesar Rp3,9 triliun ditanggung oleh APBN dan bukan dibebankan ke partai politik. Sontak, usulan itu memancing tanda tanya publik. 

Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali, mengatakan dana saksi diajukan oleh dewan untuk memenuhi saksi pada tiap TPS di pemilu 2019. 

"Komisi II mengusulkan dana saksi pemilu 2019 ditetapkan dalam APBN 2019," ujar Zainudin dalam rapat yang digelar pada (16/10) kemarin. 

Apabila usulan itu disetujui, maka Bawaslu akan menjadi pengelola dana saksi. Lalu, bagaimana tanggapan dari partai politik soal dana saksi yang malah dibebankan ke APBN 2019?

1. Gerindra nilai keberadaan saksi penting di dunia demokrasi

Komisi II Usulkan Dana Saksi dari APBN, Begini Reaksi Partai PolitikIDN Times/Irfan Fathurohman

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyetujui apabila dana saksi dianggarkan dari APBN. Menurut dia, keberadaan saksi di dalam dunia demokrasi sangatlah penting karena bisa menyelamatkan suara rakyat di TPS.

"Kalau kita bisa anggarkan saksi atau dibantu sekian persen untuk anggaran saksi APBN, saya kira bagus bagi demokrasi kita. Kalau tidak, memang kesulitan," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Kamis (18/10).
 

Baca Juga: KPU dan Bawaslu Keberatan Kelola Dana Saksi Pemilu

2. PKB setuju karena biaya politik membutuhkan biaya yang besar

Komisi II Usulkan Dana Saksi dari APBN, Begini Reaksi Partai PolitikIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Selain Fadli, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding juga mengaku setuju dengan usulan tersebut. Karena menurutnya, biaya politik cenderung membutuhkan dana yang besar.

"Cost politic dalam artian kegiatan kegiatan politik, operasional politik apalagi kalau sudah kampanye, itu sangat besar. Mungkin jumlah enggak perlu saya sampaikan karena itu relatif masing-masing orang," kata Karding di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).

3. PAN menilai biaya yang tinggi memicu

Komisi II Usulkan Dana Saksi dari APBN, Begini Reaksi Partai PolitikIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Senada dengan Karding dan Fadli, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga menyetujui usulan dana saksi dari APBN. Ia setuju karena untuk membiayai Pemilu 2019, partai politik dilarang mencari uang. Apalagi ditambah semakin banyak kader partai yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Contoh sederhana Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saksinya Rp100 ribu, paket hemat Rp20 miliar satu provinsi. Cari uang enggak boleh, cari ini enggak boleh, tapi kan saksi harus ada. Negara enggak mau nanggung," kata Zulkifli di Gedung DPR RI pada Kamis (18/10).

Dari biaya yang mahal tersebut, kata dia, akhirnya memicu banyak kader partai melakukan korupsi dan tertangkap oleh KPK.

"Yang ketahuan, yang ketangkap. Yang enggak ketahuan, enggak ketangkap, kan enggak adil. Saya kira itu harus dibiayai negara, kan jelas ada orangnya, ada saksinya. Agar Pemilu kita berkualitas, jujur, adil, transparan, terbuka, kan enak," kata dia.

4. Bantuan dana dari pemerintah akan bisa mengurangi angka koruspi politisi

Komisi II Usulkan Dana Saksi dari APBN, Begini Reaksi Partai PolitikANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Sementara, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan kalau memang pemerintah mau menawarkan dana bantuan kepada partai politik, maka akan lebih baik lagi. Ia pun terlihat antusias seandainya pemerintah bersedia membantu untuk membayar dana saksi.


"Ini artinya apa, caleg-caleg seperti saya tidak akan bingung nyari duit urunan ya untuk membiayai caleg. Mudah-mudahan kampanye menjadi lebih sehat, tidak disibukkan dengan mencari duit untuk administrasi saksi ini," ungkap Eva di sekitar Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis (18/10).

Menurut Eva, dengan adanya bantuan dana dari pemerintah, maka bisa mengurangi angka korupsi dari politisi.

"Iya ini bisa mengurangi korupsi dari para politisi dan menjadi pengurang beban ya dari caleg-caleg," tambah dia.

Wah, sepertinya banyak partai yang setuju apabila mendapatkan bantuan dana dari pemerintah ya. Kalau kalian setuju gak, guys?

Baca Juga: DPR Usul Dana Saksi dari APBN, PDIP: Jangan Sampai Ada Grey Area

Topik:

Berita Terkini Lainnya