KSP: Anggaran Rp90,45 Miliar untuk Kehumasan, Bukan Hanya Influencer
Presiden Jokowi dalam Pelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-75 pada Senin, (17/8/2020) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemerintah menggelontorkan Rp 90,45 miliar untuk jasa influencer. Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, anggaran Rp90,45 miliar yang digelontorkan itu untuk anggaran kehumasan juga, tidak semuanya diberikan kepada influencer.
"Jadi Rp90 miliar itu kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa. Itu kan gak semua influencer," jelas Donny saat dihubungi IDN Times, Jumat (21/8/2020).
Baca Juga: ICW: Anggaran Pemerintah untuk Influencer Rp1 Triliun
1. Donny sebut anggaran Rp90,45 miliar juga untuk bidang kehumasan
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian (IDN Times/Margith Juita DamanikMenurut Donny, anggaran Rp90,45 miliar itu harus dilihat lebih detail lagi. Ia menyampaikan, tidak mungkin anggaran sebesar itu diberikan semua kepada influencer.
"Gak mungkin Rp90 miliar semua diberikan kepada influencer. Influencer itu berapa. Jadi influencer kalau memang, tidak ada masalah. Karena kan memang yang dipilih juga orang-orang kompeten, yang punya kemampuan, menguasai substansi," ujar Donny.
2. Menggunakan influencer untuk sosialisasi program dinilai tidak salah
Ilustrasi media sosial (IDN Times/Sunariyah)Menurut dia, influencer digunakan juga untuk menyosialisasikan kebijakan yang benar. Kecuali jika pemerintah menggunakan influencer untuk memutarbalikkan fakta, baru itu bisa dinilai salah.
"Jadi kalau menyosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya, kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya me-make up aja sesuatu yang buruk. Toh mereka berbicara apa adanya," tutur Donny.
3. Jokowi panggil influencer ke Istana bukan untuk meminta sosialisasi program
Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD dan DPR RI pada Jumat (14/8/2020) (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Presiden Joko "Jokowi" Widodo sendiri sebelumnya pernah memanggil sejumlah influencer ke Istana Kepresidenan. Terkait agenda tersebut, Donny membantah bahwa Jokowi meminta influencer untuk mempromosikan program-program pemerintah.
Editor’s picks
"Oh tidak. Saya kira Pak Jokowi cuma ingin menyapa saja semua stakeholder ya, termasuk influencer. Karena influencer adalah mereka yang punya massa, punya pengikut, punya pendengar," jelas Donny.
"Apa yang mereka sampaikan pasti didengar orang banyak, sehingga dipanggil supaya bisa terhindar dari hoaks, fitnah, dari pembunuhan karakter, menggunakan sosial media secara positif," lanjut dia.
4. ICW sebut pemerintah siapkan anggaran Rp90,45 miliar untuk influencer
Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha menyebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran tersendiri bagi influencer. Total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital sejak 2014-2020 disebutnya mencapai Rp1,29 triliun. Sementara, untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer mencapai Rp90,45 miliar.
"Jumlah anggaran belanja untuk influencer mencapai Rp90,45 miliar," kata Egi dalam keterangannya, Kamis (20/8/2020).
Berikut rincian anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital dari 2014-2020 yang diungkap ICW dalam rilisnya:
- Tahun 2014 dengan 2 paket pengadaan, anggaran Rp609 juta
- Tahun 2015 dengan 3 paket, anggaran Rp5,3 miliar
- Tahun 2016 dengan 1 paket pengadaan, anggaran Rp606 juta
- Tahun 2017 dengan 24 paket pengadaan, anggaran Rp535,9 miliar
- Tahun 2018 dengan 42 paket pengadaan, anggaran Rp247,6 miliar
- Tahun 2019 dengan 36 paket pengadaan, anggaran Rp183,6 miliar
- Tahun 2020 dengan 25 paket pengadaan, anggaran Rp322,3 miliar
Total anggaran Rp1,29 Triliun dengan 133 paket pengadaan.
Sementara anggaran aktivitas yang melibatkan influencer yang dimulai dari 2017, ini rinciannya:
- Tahun 2017 dengan 5 paket pengadaan, anggaran Rp17,68 miliar
- Tahun 2018 dengan 15 paket pengadaan, anggaran Rp56,55 miliar
- Tahun 2019 dengan 13 paket pengadaan, anggaran Rp6,67 miliar
- Tahun 2020 dengan 7 paket pengadaan, anggaran Rp 9,53 miliar
Total 40 paket pengadaan dengan anggaran Rp90,45 miliar
Pelibatan influencer tersebut dinilai untuk mempromosikan program-program pemerintah.
Baca Juga: DPR Sentil Pemerintah soal Anggaran Influencer Jadi Buzzer Rp1 Triliun
Berita Terkini Lainnya
