Comscore Tracker

KSP: Jokowi Tak Terlibat Polemik Moeldoko dan Demokrat

Moeldoko mundur atau tidak, itu keputusan pribadi

Jakarta, IDN Times - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menegaskan polemik Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan Partai Demokrat bersifat urusan pribadi. Dia menyampaikan isu tersebut tidak ada urusannya dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Tidak ada sangkut pautnya dengan presiden. Tidak ada sangkut pautnya dengan Istana, itu urusan pribadi Pak Moeldoko, selaku warga negara yang punya hak politik dipilih dan memilih. Perkara itu sah atau tidak akan dibuktikan di Kemenkumham," ucap Donny saat dihubungi IDN Times, Senin (15/3/2021).

Baca Juga: Bermarkas di Rawamangun, Kubu Moeldoko: Ada Sejarah SBY Jadi Presiden

1. Keputusan mundur atau tidak, ada di tangan Moeldoko

KSP: Jokowi Tak Terlibat Polemik Moeldoko dan DemokratKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat (Dok. Istimewa)

Mengenai desakan Moeldoko untuk mundur dari jabatannya, Donny enggan berkomentar lebih banyak. Menurutnya, semua keputusan ada di tangan Moeldoko terkait mundur dari KSP atau tidak.

"Itu urusan beliau apakah mau mundur atau tidak. Jadi, kami serahkan kepada beliau," kata Donny.

2. Amien Rais sebut Moeldoko tidak akan berani ambil alih Partai Demokrat tanpa dukungan Jokowi

KSP: Jokowi Tak Terlibat Polemik Moeldoko dan DemokratAmien Rais mendirikan partai baru bernama Partai Ummat. (Youtube.com/Amin Rais Official)

Sebelumnya, Pendiri Partai Ummat, Amien Rais, menuding kudeta kepemimpinan Partai Demokrat oleh Moeldoko karena adanya dukungan dari Presiden Jokowi. Dia menilai Moeldoko tidak akan berani melakukan hal itu tanpa dukungan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Semua mengatakan, baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan ya, kalau yang oposisi jelas. Tapi, yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP, supaya tidak mengotori rezim Jokowi," kata Amien dalam sebuah tayangan video yang diunggah di akun instagramnya, @amienraisofficial.

3. Polemik kepemimpinan Demokrat, antara AHY dan Moeldoko

KSP: Jokowi Tak Terlibat Polemik Moeldoko dan DemokratKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Perseteruan perebutan kursi pimpinan Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko semakin menjadi sorotan publik. Polemik tersebut muncul ketika AHY mulai menyebut ada orang di lingkar Presiden Jokowi yang ingin melakukan kudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.

Lalu, isu nama Moeldoko mulai muncul setelah Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan tersebut. Dalam tudingan-tudingan para kader Partai Demokrat terhadapnya, Moeldoko sempat membantah merencanakan kudeta kepemimpinan AHY.

Kemudian, situasi semakin panas setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, memutuskan Moeldoko menjadi Ketua Umum partai yang digawangi AHY itu. Moeldoko juga sempat menanggapi keterpilihannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB melalui sambungan telepon.

"Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk kami terima menjadi ketua umum,” kata Moeldoko lewat sambungan telepon, Jumat (6/3/2021).

Hal itu pun membuat AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono gerah, sehingga mereka buka suara. Dalam keterangan persnya, AHY menyebut KLB yang dilakukan di Sumatera Utara itu adalah abal-abal. Sebab, AHY menegaskan dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat sah yang dipilih pada Kongres V Partai Demokrat 2020 lalu.

"Saya berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader pemilik hak suara sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu kongres yang sah. Kongres yang demokrasi dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah oleh Kementerian Hukum dan HAM," ujar AHY melalui konferensi pers virtual, Jumat (5/3/2021).

Untuk itu, dia menekankan, Moeldoko adalah Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal karena kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah kegiatan ilegal. Dia juga menilai tindakan Moeldoko menerima keputusan KLB "bodong" tersebut adalah bukti, Moeldoko bermain dalam agenda KLB di Sumut.

"Saya mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," katanya melalui siaran langsung channel YouTube Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).

Selain itu, SBY yang berperan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, juga mengungkapkan kekecewaannya atas adanya KLB di Deli Serdang. Dia juga menyayangkan KLB tersebut yang menobatkan Moeldoko untuk menggantikan AHY.

"Seorang pejabat pemerintahan aktif, berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketua umum Partai Demokrat, mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu diresmikan oleh negara dan pemerintah," ujar SBY.

Baca Juga: Fadjroel Pasang Badan Lagi Buat Jokowi Soal Presiden Tiga Periode

Topic:

  • Satria Permana

Berita Terkini Lainnya