KSP: Operasi yang Dilakukan Densus 88 di Papua Bukan Operasi Militer
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian (IDN Times/Margith Juita Damanik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menegaskan operasi Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri ke Papua untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukan operasi militer. Ia mengatakan, meski KKB telah masuk kategori teroris, penanganannya tetap menggunakan law enforcement atau penegakan hukum.
"Ketika dilabeli teroris, maka yang diturunkan adalah satuan antiteror. Tapi jangan lupa operasi yang dilakukan Densus 88 bukan operasi militer, tapi ini adalah law enforcement," ujar Donny dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times yang disiarkan langsung di kanal YouTube IDN Times, Kamis (6/5/2021).
1. Aksi yang dilakukan KKB selama ini dinilai layak masuk kategori teroris
Ilustrasi teroris (IDN Times/Mardya Shakti)Baca Juga: TPNPB-OPM Sasar Orang Jawa, Polri Jamin Keamanan Semua Warga di Papua
Menurut Donny, keputusan pemerintah melabeli KKB dengan teroris sudah melalui proses yang matang. Salah satu faktornya, karena aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB selama ini memberi rasa takut bagi warga di Papua.
"Didukung oleh data-data valid bahwa sepanjang 2010-2020 sudah ada 118 kasus kekerasan yang dilakukan KKB, 93 persen itu masyarakat sipil, TNI-Polri, dan 7 persen KKB. Ini yang melatari pemerintah perlu melabeli KKB sebagai kelompok separatis teroris," jelas Donny.
2. TNI hanya mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri
Ilustrasi TNI. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Meski begitu, Donny menjamin operasi yang dilakukan aparat keamanan di Papua bukan operasi militer. Adapun, TNI hanya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Editor’s picks
"Dengan labelisasi tidak lantas kemudian operasi di Papua jadi oeprasi militer. Tetap ini operasi law enforcement, penegakan hukum, di mana militer menjadi pendukung sesuai UU TNI," ucap Donny.
3. Pemerintah resmi masukkan KKB dalam kategori teroris
Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)Sebelumnya, pemerintah resmi memasukkan KKB dan Organisasi Papua Merdeka ke dalam kategori teroris. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, melalui keterangan pers dari kantornya di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (29/4/2021).
"Jadi, orang-orang Papua yang melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan secara brutal masuk kelompok teroris," ungkap Mahfud yang dikutip dari saluran YouTube Kemenkopolhukam.
Menurut Mahfud, pelabelan KKB itu ke dalam grup teroris sudah sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Di dalam UU tersebut tertulis orang yang disebut kelompok teroris orang yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme.
Terorisme, kata Mahfud, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas. Sehingga, menimbulkan korban secara massal atau kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dan internasional. Hal itu dilakukan berdasarkan ideologi politik dan keamanan.
"Berdasarkan definisi UU Nomor 5 Tahun 2018, apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," tutur dia.
Oleh sebab itu, pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, dan BIN (Badan Intelijen Negara) agar melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur. "Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," ujarnya.
Keputusan pemerintah untuk memasukkan KKB dan OPM ke dalam kelompok teroris diambil usai Kepala BIN Daerah Papua, IGP Danny NK, tewas dalam baku tembak dengan anggota KKB OPM pada Minggu, 25 April 2021 di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Ia terluka di bagian kepala ketika tengah meninjau lokasi pembakaran oleh KKB di Kampung Dambet.
Baca Juga: [WANSUS] Jaleswari KSP Bicara KKB di Papua Hingga Isu Terorisme
Berita Terkini Lainnya
