Luhut: Negara Luar Puji Jokowi Berani Buat Perubahan Lewat UU Ciptaker
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mendapat protes keras dari masyarakat, terutama buruh. UU Ciptaker yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR itu dinilai tidak memberikan kesejahteraan bagi buruh.
Di tengah derasnya penolakan terhadap UU Ciptaker, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan justru mengaku mendapat banyak pujian dari luar negeri terkait Omnibus Law.
Baca Juga: UU Ciptaker Dikritik, Luhut: Tunjukkan di Mana yang Merugikan Buruh
1. Luhut sebut sejumlah negara memuji Omnibus Law yang diinisiasi pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok. Kemenko Marves)Luhut mengungkapkan, mendapat ucapan selamat dari sejumlah negara atas pengesahan UU Ciptaker tersebut. Beberapa negara yang sempat menghubunginya seperti Jepang, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, hingga World Bank.
"Saya tadi ditelponin berbagai teman saya. Ada yang namanya dari Jepang, dari Abu Dhabi (Uni Emirat Arab). Saya juga dapat telepon dari Washington (AS), juga dapat good luck buat Indonesia. Dari World Bank saya juga dapat telepon mengatakan sukses pada Indonesia telah membuat satu perubahan yang hebat," ujar Luhut dalam acara Indonesia Lawyers Club, yang disiarkan langsung Tv One, Selasa (6/10/2020) malam.
"Dan mereka memuji Presiden Jokowi berani melakukan perubahan yang baik untuk masa depan Indonesia. Itu saya jamin," katanya lagi.
2. Luhut tegaskan UU Ciptaker tidak dibahas diam-diam
Ilustrasi seorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahLuhut menegaskan, pembahasan mengenai UU Ciptaker tidak pernah dilakukan diam-diam karena semua pihak diundang, termasuk perwakilan buruh. Dia menyebut, tidak mungkin pemerintah membuat sesuatu yang buruk bagi buruh.
"Tidak akan kita membuat sesuatu yang tidak baik bagi buruh kita. Tunjukkan di mana. Semua presiden mengakomodasi yang bisa diakomodasi. Tapi kita juga kan mesti dengar dari sisi lain. Tidak boleh dong kau mau menang sendiri. Itu hidup," ucapnya.
3. Luhut sebut tak ada hal yang merugikan rakyat dalam Omnibus Law
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut binsar Panjaitan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio saat meninjai pembangunan di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir, Selasa (3/3) petang (IDN Times/Prayugo Utomo)Luhut melanjutkan, pembahasan UU Ciptaker sudah ada timeline yang jelas, seperti kapan akan dikerjakan dan kapan akan diputuskan. Dia menyebut, tidak ada hal yang merugikan rakyat di dalam Omnibus Law.
"Tidak ada dalam Omnibus Law yang merugikan rakyat. Masalah tadi lingkungan itu, Ibu Siti itu ahli lingkungan yang betul-betul dia sangat concern soal lingkungan. Kita tidak pernah merusak kepercayaan rakyat kita, dan presiden berkali-kali menekankan itu," ungkap Luhut.
Baca Juga: Jadi Poin Krusial UU Ciptaker, Waktu Kerja Tetap Maksimal 8 Jam Sehari
Berita Terkini Lainnya
