Comscore Tracker

Mendagri Tegur Kepala Daerah dengan Realisasi APBD Rendah

Tito minta kepala daerah segera realisasi belanja APBD

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbilang rendah. Teguran itu disampaikan Tito saat Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, Senin (22/11/2021).

Tito menjelaskan, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam sidang kabinet paripurna. Sama halnya dengan APBN, realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

1. Tito sebut belanja daerah akan dorong bertambahnya uang beredar di masyarakat

Mendagri Tegur Kepala Daerah dengan Realisasi APBD RendahMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (dok. Puspen Kemendagri)

Tito mengatakan belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat. Sehingga, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemik COVID-19.

“Karena kita tahu bahwa lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang,” ujar Tito seperti dikutip dari siaran pers Kemendagri, Jumat (25/11/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Tak Puas Realisasi APBD Banyak yang di Bawah 50 Persen

2. Tito ingin daerah-daerah segera realisasikan belanja APBD

Mendagri Tegur Kepala Daerah dengan Realisasi APBD RendahIDN Times/Arief Rahmat

Tito menuturkan terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Dia mengingatkan, daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat realisasi belanjanya.

“Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” ucapnya.

3. Hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen

Mendagri Tegur Kepala Daerah dengan Realisasi APBD RendahMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (dok. Puspen Kemendagri)

Untuk mendorong percepatan realisasi APBD, mantan Kapolri ini akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya. Bahkan, ia telah melakukan evaluasi harian dengan Sekretaris Daerah kabupaten/kota beserta jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah.

Sebagai informasi, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021, dari 34 provinsi hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen, sedangkan 26 provinsi lainnya realisasi belanja APBD-nya masih di bawah 70 persen. Daerah-daerah tersebut di antaranya adalah Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Bara, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan beberapa provinsi lainnya.

Disamping itu, terdapat pula kabupaten dengan realisasi belanja APBD-nya di bawah 50 persen, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, Kupang. Sementara, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah, di antaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, Palembang, dan beberapa kota lainnya.

Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, Jokowi Minta Realisasi APBN dan APBD Dipercepat

Topic:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya