Menilik 5 Program Jokowi-Ma'ruf Setelah Setahun Digaspol

2. Pembangunan infrstruktur menjadi salah satu program yang paling terlihat signifikan kemajuannya

Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Chairman RGE Sukanto Tanoto melihat hasil kain yang dibuat dari serat rayon APR (Dok. BPMI)

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program Jokowi yang cukup terkenal pada periode pertama. Pada periode kedua ini, dia kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas. Pembangunan infrastruktur dilakukan guna memberikan nilai tambah dalam meningkatkan perekonomian RI.

"Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu dalam pidatonya, saat pelantikan.

Terkait program pembangunan infrastruktur ini, laporan KSP mengklaim, ketersediaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah adalah mempercepat ekspansi ekonomi. Stok infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik drastis.

"Pada 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia angkanya 35 persen. Dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen," tulis laporan KSP.

Selama kepimpinan Jokowi-Ma'ruf, KSP mengklaim pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah terus meningkat. Seperti tol laut, misalnya. Catatan KSP, sejak 2016, muatan tol laut terus meningkat dari 81.404 ton hingga 245.378 ton pada 2019.

Selain itu, pemerintah juga selalu berupaya membangun jembatan udara, khususnya di banyak daerah yang sulit akses. KSP mencatat, wilayah Indonesia dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau membuat banyak daerah yang sulit diakses. Akibatnya daerah terluar, terisolir, dan tertinggal membutuhkan biaya mahal untuk lalu lintas orang dan barang. 

"Pemerintah terus mengupayakan kemudahan akses dengan membangun jembatan udara. Upaya ini akan menurunkan jurang perbedaan atau disparitas harga barang sehingga perekonomian berangsur tumbuh," tulis KSP.

Untuk program pembangunan infrastruktur, Aisah memujinya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sudah cukup konsisten sejak periode sebelumnya.

"Tapi juga ada catatan, ternyata penyerapannya tidak semaksimal itu, padahal sudah mau menjelang akhir tahun. Ini normal dalam kondisi pandemik pasti ada hambatan, tapi ini yang paling baik pencapaiannya," kata dia.

3. Pembuatan omnibus law untuk program pemangkasan regulasi dan penyederhanaan birokrasi

Infografis UU Cipta Kerja Usai Ketuk Palu (IDN Times/Arief Rahmat)

Program ketiga, Jokowi menginginkan agar regulasi di Indonesia tak berbelit-belit. Oleh sebab itu, pemangkasan regulasi menjadi program prioritas ketiga. Dalam mendukung program tersebut, dia akan mengajak DPR menerbitkan undang-undang 'sapu jagat' atau yang kini dikenal bernama omnibus law. 

"Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," kata Jokowi, ang juga disebutkan saat pelantikan.

Selain membuat regulasi agar tak berbelit, pria asal Solo itu juga ingin agar birokrasi di Indonesia lebih sederhana. Maka sebagai program prioritas keempat, Jokowi akan melakukan penyederhanaan birokrasi sebesar-besarnya.

"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," tutur dia, setahun lalu.

Untuk mendukung program tersebut, Jokowi pun memangkas eselon III dan IV sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi. "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata dia.

Terkait program Jokowi ini, KSP mengklaim birokrasi tak sekadar melaksanakan sebuah kebijakan, tapi memastikan masyarakat menikmati layanan. Kuncinya adalah kecepatan melayani, dan memberikan izin. 

"Struktur organisasi perlu disederhanakan menjadi fungsional sesuai kompetensi. Birokrasi bersih, pemangkasan izin, penyelamatan keuangan negara menjadi strategi nasional pencegahan korupsi. Reformasi Birokrasi dilakukan seiring dengan Reformasi Regulasi. Penyederhanaan regulasi di antaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja," tulis KSP.

Pemerintah memangkas lembaga non-struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar efektif dan efisien. Eselon disederhanakan hanya dua level. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi. Reformasi birokrasi tersebut dipastikan untuk mencapai tujuan pembangunan. Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahwa tidak ada ampun bagi birokrat yang tidak serius dalam bekerja.

Menurut catatan KSP, selama satu tahun masa kepemimpinan Jokowi, pemerintah telah memangkas 28.801 jabatan eselon, terdiri dari 3.667 eselon III, 10.340 eselon IV, dan 14.793 eselon V. Sementara, jumlah lembaga non-struktural yang dipangkas sebanyak 27 lembaga, antara lain 10 LNS pada 2014, 13 LNS pada 2016-2017, dan 4 LNS pada 2020.

Aisah menilai, penyederhanaan birokrasi melalui omnibus law belum optimal. Dia menjelaskan, apabila undang-undang yang terlahir dengan kontoversi, itu berarti ada masalah di dalamnya. Artinya, pemerintah dan DPR tidak berhati-hati dalam berproses melahirkan UU Cipta Kerja.

"Terkesan sekali bahwa dalam prosesnya pemerintah terburu-buru dan menimbulkan kontroversi. Mulai dari awal sampai akhir saat ini. Keluarnya omnibus law juga menunjukkan ada kondisi penyusunan undang-undang yang tidak inklusif, karena kalau tidak, tidak mungkin ada penolakan, protes-protes seperti saat ini," kata dia.

Hal itulah yang menunjukkan adanya tugas dan fungsi pemerintah yang tidak optimal. Apalagi, omnibus law merupakan bagian dari program prioritas Jokowi-Ma'ruf.

"Ternyata juga omnibus law ini tidak menyederhanakan aturan, karena di bawah undang-undang ini akan banyak sekali aturan turunan dan ini menjadi kompleksitas baru penyederhanaan regulasi yang diinginkan oleh Presiden Jokowi," kata Aisah.

"Penyederhanaan birokrasi ini belum bisa terlalu terlihat pelaksanaan karena belum optimal. Karena Menpan RB bilang masih direncanakan hingga Desember 2020 dan kemungkinan bisa terlambat karena ada pandemik," imbuh dia.

4. Program transformasi ekonomi untuk Indonesia maju dan daya saing

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas pada Jumat (23/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Program prioritas terakhir Jokowi-Ma'ruf yaitu transformasi ekonomi. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa pentingnya Indonesia bertransformasi agar bisa menjadi negara maju dan memiliki daya saing tinggi.

"Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam, menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi, pada saat pelantikan 2019.

Pandemik COVID-19 juga sangat berdampak bagi perekonomian dunia. Sejumlah negara tumbang, pertumbuhan ekonominya terpuruk, termasuk Indonesia. KSP mencatat, kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen. Angka ini diklaim jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara G-20. 

"Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan. COVID-19 berdampak pada 3,5 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan. Pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang. Angka kemiskinan meningkat menjadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan," tulis KSP.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna meningkatkan kembali perekonomian Indonesia. Sejumlah insentif ditujukan pada UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah mengalokasikan Rp4,2 triliun untuk program UMKM Go Digital. 

UU Cipta Kerja juga diajukan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan membuka lapangan kerja. Regulasi ini sekaligus memberi kemudahan dalam perizinan UMKM.

Sementara lembaga pangan dunia (FAO) mengeluarkan peringatan potensi kelangkaan pangan dunia dampak pandemik COVID-19 pada masa mendatang. Pemerintah pun bergegas menyiapkan produksi pangan berkelanjutan. 

"Pemerintah membenahi statistik pangan dengan Kerangka Sampel Area, Perluasan Areal Tanam Baru, dan Inisiasi Food Estate," sebut laporan KSP.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal mengatakan rencana transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi industri bernilai tambah atau manufakfur, belum terlihat implementasinya selama satu tahun ini.

Hal itu dinilainya, lantaran banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkan salah satu prioritas Jokowi untuk target jangka panjang tersebut. Apalagi semenjak adanya COVID-19, pemerintah terpaksa harus melakukan realokasi anggaran serta menyelamatkan ekonomi untuk jangka pendek.

Faisal menyebut untuk mewujudkan transformasi ekonomi, salah satu program jangka panjang yang dibuat pemerintah ialah melalui UU Cipta Kerja. Namun, dia menilai banyak kebijakan yang tidak jelas sehingga hal ini justru akan menimbulkan masalah berkelanjutan.

"Manufaktur dikaitkan infrastruktur kerja, arahan ini investasi ke manufaktur belum jelas, apakah UU Ciptaker prioritasnya ke mana. Kalau mau prioritas ke manufaktur bukan komoditas, apakah yang menjadi prioritas investasi adalah manufaktur. Bukan di jasa, itu belum jelas," kata dia kepada IDN Times, Senin (19/10/2020).

5. Tingkat kepuasan publik pada kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf selama setahun hanya mencapai 39,7 persen

Dalam rangka perjalanan satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, Litbang Kompas merilis survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota dan kabupaten di 34 provinsi itu, ternyata hanya 39,7 persen masyarakat yang puas dengan kepemimpinan atau kinerja Jokowi-Ma'ruf. Sementara, 46,3 persen lainnya menyatakan tidak puas.

Untuk bidang politik dan keamanan, sebanyak 46,7 persen responden merasa tidak puas. Sedangkan, responden yang puas 42 persen.

Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf di bidang hukum, tingkat kepuasan publik hanya mencapai 30,2 persen, sementara yang tidak puas 54,4 persen.

Lalu, kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf di bidang ekonomi, tingkat kepuasan mencapai 40,3 persen dan yang tidak puas sebesar 49,7 persen.

Mengenai survei tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, angka 46,3 persen cukup tinggi untuk tingkat ketidakpuasan. Bahkan, ia meyakini ketidakpuasan masyarakat harusnya lebih besar dari angka tersebut.

"Kalau surveinya lebih objektif lagi bisa makin banyak yang tak puas, 46 persen merupakan angka yang tinggi dalam hal ketidakpuasan," kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Selasa (20/10/2020).

Ujang menjelaskan, terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf selama setahun ini. Salah satu alasannya karena pemerintah tidak banyak membuat kebijakan yang pro rakyat.

"Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin tak aspiratif atas keinginan rakyat. Membuat kebijakan yang tak pro rakyat. Seperti revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), revisi Undang-Undang Minerba (Pertambangan Mineral dan Batubara), kenaikan iuran BPJS, dan menetapkan Undang-Undang Ciptaker yang merugikan rakyat," ujar Ujang.

Dia menegaskan aturan dan undang-undang yang dibuat  pemerintah justru untuk kepentingan para elite. "Undang-undang banyak dibuat untuk kepentingan elite. Bukan untuk kepentingan rakyat. Wajar jika rakyatnya tak puas," tutur Ujang.

6. Kebebasan berpendapat masih menjadi isu utama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di bidang politik keamanan

Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara pada Kamis (22/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Untuk bidang politik dan keamanan, dari hasil survei yang sama, sebanyak 46,7 persen responden menyatakan tidak puas. Menanggapi hal itu, Ujang menyarankan, persoalan yang dinilai perlu segera ditangani pemerintah adalah kebebasan berpendapat.

Sebab, kata dia, sebanyak 33,5 persen responden setuju isu tersebut menjadi salah satu yang harus segera diselesaikan pemerintah. Ujang setuju kebebasan berpendapat sekarang ini semakin sempit. Dia mengibaratkan demokrasi hanyalah di atas kertas.

"Demokrasi dikebiri. Seolah-olah kita berdemokrasi. Tapi nyatanya beroligarki ria. Ruang berdemokrasi bukan hanya sempit, tapi juga hampir tertutup," kata dia.

Karena itu, Ujang meminta agar pemerintah ke depan lebih mendengar suara rakyat. Jika pemerintah dan DPR aspiratif, maka tidak akan ada ketidapercayaan rakyat.

"Jadi harus mendengar dan mengikuti aspirasi rakyat. Rakyat tak akan protes dan demo jika tak ada pemicunya, dan pemicunya itu kan kebijakan pembuatan undang-undang yang tak pro rakyat," kata Ujang.

Dalam survei Litbang Kompas juga terdapat beberapa isu di bidang politik dan keamanan yang dinilai masyarakat perlu segera diselesaikan. Di urutan pertama yaitu soal kebebasan berpendapat dengan persentase 33,5 persen.

Lalu, di posisi kedua ada polemik pembentukan undang-undang dengan persentase 20,6 persen. Ada juga isu sinergi lembaga pemerintah dengan persentase 15,5 persen, konflik antar-kelompok 10,2 persen, keamanan di perbatasan negara 9,6 persen. Terakhir, gerakan separatis dan terorisme 3,4 persen.

7. Selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf di bidang hukum, banyak undang-undang yang dinilai dipaksakan pemerintah

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Terkait penegakan hukum, masyarakat yang puas kinerja Jokowi-Ma'ruf berada di angka 30,2 persen, tidak puas 54,4 persen, sangat puas 2,1 persen, dan sangat tidak puas 10,2 persen.

"Hasil survei Kompas bidang penegakan hukum sangat sesuai dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Bidang hukum dan penegakan hukum korupsi mengalami kemunduran, terutama kinerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada IDN Times, Selasa (20/10/2020).

Fickar menilai, beberapa undang-undang terkesan dipaksakan oleh pemerintah, padahal sudah ditolak masyarakat. Dia mencontohkan, UU tentang revisi UU KPK pada 2019 hanya diselesaikan dalam waktu dua minggu.

"Demikian juga revisi UU MK (Mahkamah Konstitusi), UU Minerba dan terakhir yang berantakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang disahkan. Padahal, belum jelas dan pasti undang-undang mana yang disahkan, karena perubahan substansi dan jumlah halaman. Bahkan, omnibus law ini melahirkan unjuk rasa yang berkepanjangan," kata dia.

Khusus di bidang pemberantasan korupsi, kata Fickar, revisi UU KPK dan pengangkatan komisioner baru menjadi momentum yang membuat wajah KPK tidak lagi sama. Dia menilai, sejak revisi UU KPK, ada perubahan paradigmatis dan sistematik dalam kelembagaan KPK, sehingga sulit mengharapkan kinerja komisi anti-rasuah seperti masa lalu.

Selain itu, merujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparansi Internasional Indonesia (TII), KPK tak banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT). "Banyak momentum penegakan hukum korupsi terlewatkan dan berakhir anti- klimaks. Seperti kasus Joko Tjandra dan Jaksa Pinangki," ucap Fickar.

Fickar mengatakan, KPK juga mengalami berbagai polemik internal. Di antaranya, penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti yang sempat dipulangkan ke Polri terkait penanganan kasus Harun Masiku, Ketua KPK Firli Bahuri melanggar etik karena menyewa helikopter untuk keperluan pribadi, hingga mundurnya 31 pegawai KPK--termasuk Jubir KPK Febri Diansyah--dalam rentang waktu Januari-September 2020.

"Melalui UU Nomor 19 Tahun 2019, posisi KPK menjadi tidak independen. Status kepegawaian beralih dari swasta menjadi PNS. Situasi ini yang membuat situasi dan iklim kerja pemberantasan korupsi menjadi tidak maksimal," kata dia.

Teranyar, KPK disibukkan dengan anggaran pengadaan mobil dinas untuk 2021. Hal ini, menurut Fickar, tidak mencerminkan komisi ini sebagai lembaga pemberantas korupsi.

"Di KPK itu, orang berjuang sekaligus beribadah. Krisis sekarang terjadi akibat dua faktor, revisi UU KPK dan tidak adanya keteladanan dari komisioner. Orang beribadah tidak pernah akan berpikir butuh mobil mewah," kata dia.

Selama lembaga penegak hukum tidak bersentuhan langsung dengan eksekutif, kata Fickar, maka independensinya masih terlihat. Sebaliknya, jika menyerempet kekuasaan, maka tidak terlihat independensinya.

"Ini terlihat dari kasus-kasus ITE yang lebih banyak diproses pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kekuasaan. Sementara relawan dan buzzer, jarang terjadi proses hukumnya. Demikian juga kasus-kasus korupsi, jika tidak menyentuh langsung kekuasaan seperti Jiwasraya dan Joko Tjandra, dapat ditangani dengan baik dan independen," kata Fickar.

8. Publik tak puas kinerja Jokowi-Ma'ruf di bidang ekonomi

Menteri Kabinet Indonesia Maju (Twitter/KSPgoid)

Selanjutnya, di bidang ekonomi, sebanyak 49,7 persen masyarakat tidak puas selama setahun ini, lalu 6,2 persen sangat tidak puas, dan hanya 40,3 persen merasa puas, serta 2,3 persen sangat puas.

Menanggapi hal itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai kinerja Jokowi-Ma'ruf saat ini belum bisa dinilai. Sebab, keduanya masih menjalani tantangan dalam pandemik COVID-19.

"Ujiannya masih jalan. Orang mahasiswanya lagi ngerjain soal masa kita kasih nilai A atau B. Jadi hanya bisa memberikan catatan yang semoga bisa diperbaiki untuk selanjutnya," kata Piter kepada IDN Times, Selasa (20/10/2020).

Piter mengatakan, tidak adil bila penilaian ketidakpuasan hanya dilihat dari indikator ekonomi yang ada saat ini. Menurut dia, kondisi pandemik COVID-19 membuat indikator-indikator ekonomi terdampak signifikan.

"Karena di tengah pandemik ini gak bisa dihitung dengan indikator selama ini dipakai, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, itu tidak bisa dijadikan ukuran. Jadi di tengah kondisi pandemik ini, tidak bisa dinilai dengan kondisi sebelumnya. karena semua negara mengalami hal sama," kata dia.

Piter berpendapat yang perlu dinilai masyarakat seharusnya penanganan pemerintah terhadap pandemik COVID-19. Masyarakat harus memberi waktu untuk melihat kinerja Jokowi-Ma'ruf dalam membereskan masalah pandemik dan dampaknya pada ekonomi.

"Dan itu tidak bisa dilihat dalam kondisi sekarang dalam proses. Kita bisa melihat hasilnya nanti," kata dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf dipicu kondisi yang dirasakan masyarakat.

"Misalnya sudah hampir 6 bulan tanda-tanda pandemik berakhri tidak terlalu nyata dan pemulihan ekonomi membutuhkan waktu panjang sehingga masyarakat kecewa situasi ini dan mereka menggantungkan dari pemerintah," ujar dia.

Selain itu, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah malah tidak membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik.

"Program dari pemerintah tetapi tidak menolong kehidupan mereka. Memang tidak bisa disalahkan pandemik, tetapi di negara lain trennya sudah baik. Katakan Malaysia yang pemulihannya sudah mulai positif," ujar Tauhid.

Itulah program prioritas Jokowi-Ma'ruf. Kira-kira bagaimana menurut kalian, guys? Kamu sudah merasakan dampak perubahan positifnya gak?

Baca Juga: Terawan, Menteri Paling Disorot dalam 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf