Menko Muhadjir: RT/RW Masuk Zona Merah Tidak Boleh Salat Id Berjemaah
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan teknis bantuan sosial 2021 (Youtube.com/SekretariatPresiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah hanya memperbolehkan RT/RW di zona hijau saja yang melaksanakan Salat Idul Fitri berjemaah. Bagi RT/RW atau desa yang masuk zona merah dan oranye, dilarang melaksanakan Salat Idul Fitri berjemaah di masjid atau lapangan terbuka.
"Kalau RT/RW atau kepala desa, 'kok di situ ternyata banyak yang ada kasus di keluarga-keluarga', maka tidak boleh ada Salat Idul Fitri di luar," tegas Muhadjir dalam wawancara khusus bersama IDN Times, Jumat (7/5/2021).
Baca Juga: Kemenag Terbitkan Panduan Takbiran dan Salat Idul Fitri Berjemaah
1. Muhadjir jelaskan perbedaan kebijakan Salat Idul Fitri tahun ini dengan tahun lalu
Ilustrasi Salat Id (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)Muhadjir menerangkan, pelarangan mobilitas manusia saat ini tidak berdasarkan kabupaten/kota lagi, melainkan ruang lingkup mikro yaitu RT/RW atau desa. Sehingga, pembagian zonasinya dan larangan Salat Idul Fitri berdasarkan zonasi di masing-masing RT/RW atau desa.
Adanya perizinan Salat Idul Fitri tahun ini, kata Muhadjir, lantaran pemerintah memang sudah melakukan pelonggaran dan tidak lagi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti tahun lalu.
"Karena sekarang ini beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu larangan mudik dan larangan melaksanakan Salat Idul Fitri di luar itu dalam kerangka PSBB, kalau sekarang ini adalah dalam rangka pembatasan mikro," jelas Muhadjir.
"Jadi pembatasan mikrotik berarti pergerakan-pergerakan berskala besar masih dimungkinkan, kecuali yang dilarang dan salah satu yang dilarang itu adalah mudik," tambahnya lagi.
2. Zona merah tahun ini berdasarkan RT/RW atau desa yang memiliki kasus COVID-19 banyak
Ilustrasi PPKM mikro (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)Muhadjir juga menjelaskan perbedaan larangan kebijakan pemerintah tahun lalu dengan tahun ini. Ia menerangkan, yang dimaksud zona merah juga berbeda dari tahun lalu. Apabila tahun lalu zona merah dilihat dari kasus per kabupaten/kota, maka tahun ini dilihat dari RT/RW atau desa.
"Kalau dulu karena PSBB zona merah itu scope-nya luas, misalnya bisa satu kabupaten, satu provinsi. Sekarang ini pembatasan zona-zona itu hanya level mikro yaitu RT/RW. Misalnya kalau ada 10 rumah tangga gitu, ya di situ ada yang terinfeksi COVID atau yang terindikasi tertular COVID, maka RT itu dinyatakan zona merah, jadi beda," ucap Muhadjir.
3. Para jemaah yang melakukan Salat Idul Fitri harus saling kenal
Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangan pers di Kantor Presiden (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Sehingga, lanjut Muhadjir, di luar zona merah diperbolehkan untuk melaksanakan Salat Idul Fitri berjemaah. Tapi dengan syarat, para jemaah harus satu komunitas, apabila ada yang dari luar komunitas tidak boleh ikut melaksanakan Salat Idul Fitri berjemaah.
"Karena itu prinsipnya adalah komunitas. Salah satu ciri komunitas itu adalah di mana orang-orang yang berdatangan itu yang ketemu itu relatif saling mengenal. Sehingga, kalau ada orang yang tidak dikenal itu mudah dilacak atau diketahui oleh banyak orang itu, 'ini kok ada orang asing, kok ini kita gak pernah kenal ya, siapa ya dia', misalnya. Jadi indikasinya itu harus saling kenal," tutur Muhadjir.
Baca Juga: Kemenag Izinkan Salat Idul Fitri Jemaah dan Takbiran, Ini Panduannya
Berita Terkini Lainnya
