Comscore Tracker

Menko PMK Akui Kementerian Belum Kompak dalam Membangun Desa 

Padahal Presiden Jokowi minta saling terintegrasi

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta kementerian agar tidak membuat program masing-masing dan saling berintegritas satu sama lain. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut bahwa kementerian dan lembaga memang belum bersinergi optimal, khususnya dalam pengembangan di desa.

"Presiden menekankan pentingnya integrasi dari berbagai macam dana yang berasal dari kementerian dan lembaga yang jumlahnya sangat banyak, yang semua sebetulnya bermuara ke desa," kata Muhadjir dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/9/2020).

1. Muhadjir sebut tenaga pendamping dan penyuluh dari 12 kementerian belum bersinergi

Menko PMK Akui Kementerian Belum Kompak dalam Membangun Desa Muhadjir Effendy memberikan keterangan pers di komplek Istana Negara pada Senin. (13/7/2020) (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Muhadjir pun menjelaskan dalam pengembangan desa, tenaga pendamping dan penyuluh yang berasal dari 12 kementerian dan lembaga masih belum bersinergi secara optimal. Muhjadir menyebut terdapat 306.267 tenaga pendamping dan penyuluh di desa dari 12 kementerian maupun lembaga.

Sementara itu, Kemendes hanya memiliki tenaga pendamping sebanyak 36.384 orang. Jumlah ini, kata dia, masih jauh dari cukup karena jumlah desa sendiri mencapai 74.953 desa.

"Kalau dikaitkan dengan desa sebetulnya jumlahnya masih kurang. Karena jumlah desa itu 74.953 desa. Dengan asumsi satu desa satu pendamping. Jumlahnya masih kurang," kata Muhadjir.

2. Jika tenaga pendamping bisa disinergikan maka tidak akan kekurangan jumlah tenaga di desa

Menko PMK Akui Kementerian Belum Kompak dalam Membangun Desa Petugas Penyuluh Perikanan Lapangan (DJPB.KKP.go.id)

Meski begitu, Muhadjir mengatakan bahwa tenaga pendamping dan penyuluh tersebut harus segera disinergikan karena jumlahnya akan mencukupi jika itu dilakukan.

"Seandainya tenaga-tenaga pendamping yang jumlahnya 306 ribu itu disinergikan, maka sebetulnya kekurangan seperti ini ini bisa ditutupi dan bahkan bisa saling menutupi," ucapnya.

3. Jokowi minta semua program kementerian terintegrasi

Menko PMK Akui Kementerian Belum Kompak dalam Membangun Desa Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas pada Kamis (24/9/2020) di Istana Kepresidenan (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menterinya tidak membuat program masing-masing. Ia mengatakan, program harus terintegrasi antara kementerian satu dengan kementerian lainnya.

"Saya minta semua kementerian jangan membuat program sendiri-sendiri yang lepas-lepas tidak terintegrasi tidak terpadu, sehingga, outcame, hasilnya tidak terlihat, ini harus terintegrasi betul," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/9/2020).

Jokowi pun memberikan contoh program-program kementerian yang terintegrasi. Misalnya terkait dana desa. Kementerian Desa harus memastikan dana desa yang digunakan produktif, sementara Kementerian PUPR menyediakan infrastruktur dasarnya.

"Kemenhub konektivitasnya, Kemensos penanganan warga yang kurang mampu, Kemenkop UKM sektor-sektor usaha-usaha kecil dan mikro. Saya kira banyak sekali yang bisa dilakukan," ujar dia.

Menurut Jokowi, penting bagi kementerian untuk mengintegrasi program-program mereka dengan kementerian lainnya. Sebab, jika tidak terintegrasi, hasilnya tidak akan terlihat.

"Kalau tidak terintegrasi, lepas-lepas, ini akan hasilnya tidak akan kelihatan. Oleh sebab itu, semuanya dijalankan dalam strategi besar, solid dan terintegrasi," ucap Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Minta Menterinya Pastikan Bansos Diterima Masyarakat Desa

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya