Moeldoko: Kita Sulit Dengar Keluhan Rakyat, Padahal Itu Tugas Negara
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Dok. KSP)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa reforma agraria tidak akan mudah diselesaikan secara parsial oleh satu atau dua pihak. Sebab, dibutuhkan kerja sama proaktif dari semua sektor kementerian dan kelembagaan untuk ikut menyelesaikan permasalahan agraria di Indonesia.
Oleh karena itu, Moeldoko meminta agar kementerian dan lembaga juga ikut mencari solusi atas keluhan rakyat terkait persoalan agraria ini.
“Tidak cukup hanya Kementerian ATR/BPN dan KLHK saja, Kementerian dan Lembaga yang lain dibutuhkan untuk menjadi proaktif sehingga tanah yang diberikan kepada masyarakat bisa memberikan pertumbuhan ekonomi,” ujar Moeldoko, saat menyampaikan arahan dalam Diskusi Publik Road To Wakatobi secara daring, seperti dikutip dari siaran pers Kantor Staf Presiden, Rabu (1/8/2021).
"Kita sulit mendengar keluhan dari masyarakat. Padahal itu tugas negara, yakni mendengarkan keluhan dan selanjutnya mencarikan solusi,” lanjut Moeldoko.
1. Moeldoko sebut proses redistribusi tanah konflik agraria kepada masyarakat masih baru capai 26,67 persen dari target 4,5 juta hektare lahan konflik
Kepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Moeldoko menegaskan, visi reforma agraria Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak cukup hanya berupa penguatan dari sektor kebijakan saja. Namun pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.
Dalam paparannya, mantan Panglima TNI ini menjelaskan proses redistribusi tanah konflik agraria kepada masyarakat masih baru mencapai 26,67 persen dari target 4,5 juta hektare lahan konflik. Ia mengatakan bahwa lemahnya capaian ini terjadi karena belum terlaksananya kegiatan pelepasan hutan untuk reforma agraria.
"Sejauh ini, pemerintah telah mendapatkan 1,191 kasus pengaduan konflik agraria yang masuk ke Istana melalui KSP. Di tahun 2021 ini pun pemerintah telah menargetkan percepatan penyelesaian 137 konflik agraria yang terdiri dari 105 kasus/lokus di kawasan hutan dan 32 di kawasan non hutan," tutur Moeldoko.
Baca Juga: ICW Sayangkan Moeldoko Lapor Polisi soal Polemik Ivermectin
2. Menteri ATR minta konflik agraria tak rugikan masyarakat setempat
Instagram.com/sofyan.djalilMoeldoko sebelumnya telah menandatangani Surat Keputusan Nomor 1B/T/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021, yang terdiri dari kombinasi beberapa Kementerian/Lembaga, TNI/Polisi, dengan aktivis CSO di tingkat nasional.
Terkait permasalahan reforma agraria ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan jangan sampai konflik ini merugikan masyarakat setempat.
“Jangan sampai dalam penyelesaian konflik agraria kita justru merugikan masyarakat adat, masyarakat setempat, dan menguntungkan pengusaha saja,” kata Sofyan.
3. Acara diskusi membahas tentang legalisasi aset pemukiman masyarakat di atas air
Ilustrasi lingkungan (IDN Times/Mardya Shakti)Selain dihadiri oleh Kepala Staf dan Menteri ATR/BPN, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, Gubernur Kep. Riau Ansar Ahmad, Walikota dan Bupati se-Kep. Riau serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) seluruh Indonesia.
Acara diskusi daring ini turut membahas tentang legalisasi aset pemukiman masyarakat di atas air pascaundang-undang cipta kerja.
Baca Juga: Menteri Siti Akui Sulit Atasi Konflik Agraria, Begini Alasannya
Berita Terkini Lainnya
