Ogah Libur Panjang Tambah Kasus COVID-19, Jokowi: Perlu Dibicarakan
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers, Sabtu 3 Oktober 2020 (Dok.Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan jajarannya agar jangan sampai long weekend atau libur panjang di akhir Oktober ini, justru menambah kasus COVID-19 di Indonesia. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, libur panjang malah membuat kasus virus corona semakin tinggi.
"Mengingat kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang 1,5 bulan lalu, mungkin setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus COVID," ujar Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020).
Baca Juga: Jokowi: Kalau Komunikasi soal Vaksin Gak Baik, Bisa kayak UU Ciptaker!
1. Jokowi puji kasus aktif COVID-19 di Indonesia lebih rendah dari dunia
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers soal UU Cipta Kerja (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Kemudian, Jokowi memaparkan data kasus COVID-19 per 18 Oktober 2020. Dia mengatakan, kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 17,69 persen. Angka ini, kata dia, lebih rendah dibandingkan rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54 persen.
"Ini bagus sekali. Kita 17,68 persen, dunia 22,54 persen," kata dia.
2. Angka kematian berkurang, kesembuhan meningkat, Jokowi harap tren kasus COVID-19 di Indonesia makin membaik
Presiden Jokowi memberi sambutan untuk Hari Habitat Dunia Tahun 2020 (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Jokowi yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu juga memaparkan, kasus kematian di Indonesia menurun dibandingkan bulan lalu. Per 18 Oktober 2020, kasus kematian di RI menurun dari 3,94 persen menjadi 3,45 persen.
Editor’s picks
Untuk angka kesembuhan Indonesia mencapai 78,84 persen. Jokowi mengatakan, angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata dunia yang sebesar 74,67 persen.
"Kita 78,84 persen, dunia 74,67 persen. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus terus kita perbaiki, sehingga kita harapkan tren kasus di Indonesia semakin membaik," terang dia.
3. Jokowi ingin sosialisasi vaksin berjalan dengan baik agar tak berakhir seperti UU Cipta Kerja
Ilustrasi vaksin COVID-19. IDN Times/Arief RahmatMengenai vaksin, Jokowi meminta menterinya untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia juga meminta sosialisasi vaksin disampaikan dengan baik kepada publik agar jelas semuanya.
"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja ini," kata Jokowi.
"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komunikasi publik ini yang betul-betul disiapkan," ucap dia.
Jokowi mengaku tak ingin masalah vaksin sampai diplintir oleh pihak-pihak tertentu lantaran informasi yang tidak jelas.
"Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, harus dijelasin, harus detail jangan dihantam oleh isu, diplintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit," lanjut dia lagi.
Baca Juga: Minta Vaksinasi Dikenalkan ke Publik, Jokowi: Jangan Kayak UU Ciptaker
Berita Terkini Lainnya
