Pembangunan Ibu Kota Baru Disiapkan, TNI-Polri Cari Lokasi Markas
Desain Ibu Kota Baru Indonesia ( ANTARA/Paparan Kementerian PUPR)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H Hamdam mengatakan saat ini persiapan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur masih terus berlangsung. Kini, pemerintah tengah menyiapkan sarana penunjang ibu kota baru seperti bendungan dan jalan.
"(Persiapannya) masih seputar itu (bendungan dan jalan)," kata Hamdam saat dihubungi IDN Times, Sabtu (27/11/2021).
Baca Juga: Sejarah Penajam dari Kota Otonomi hingga Calon Ibu Kota Negara
1. TNI-Polri tengah tetapkan lokasi markas di ibu kota baru
Nagara Rimba Nusa sebagai pemenang sayembara desain IKN (IDN Times/ Kemenkoinfo RI)Selain itu, lanjut Hamdam, TNI-Polri sedang juga tengah menetapkan lokasi untuk markas. Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri telah menetapkan lokasi Istana Kepresidenan di ibu kota baru.
"Termasuk persiapan penetapan lokasi markas TNI dari masing-masing angkatan termasuk rencana pembentukan kodim baru serta markas Polri," ucap Hamdam.
Baca Juga: Jubir Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Negara Simbol Menuju Indonesia Maju
2. Pembangunan Istana Negara akan dilakukan usai UU IKN disahkan
Desain istana negara di ibu kota baru (instagram.com/suharso monoarfa)Sebelumnya, Hamdam mengungkapkan, saat ini memang belum ada pembangunan di lokasi ibu kota baru. Semuanya masih dalam tahap persiapan, termasuk untuk sarana penunjangnya.
"Sekarang yang sementara dibangun adalah bendungan untuk menyuplai kebutuhan air. Yang lainnya masih tahap persiapan," kata Hamdam saat dihubungi IDN Times, Jumat (26/3/2021).
Editor’s picks
Hamdam menuturkan, saat ini Bappenas juga tengah mempersiapkan dokumen, rencana detail tata ruang, design engineering, serta persiapan regulasi yaitu RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Mengenai pembangunan Istana Presiden yang disebut akan dibangun tahun ini, Hamdam mengungkapkan, pembangunannya masih menunggu pengesahan RUU IKN. Dia menyampaikan, targetnya memang pada 2024 bisa digunakan Presiden Jokowi untuk upacara 17 Agustus.
"Karena memang yang akan diprioritaskan pertama ini adalah Istana Negara dengan gedung legislatifnya. Jadi kalau memang tahun ini UU-nya bisa disahkan, saya yakin target kita bisa tercapai," sebut Hamdam.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan Istana Presiden di ibu kota baru akan dilakukan setelah UU disahkan.
"Groundbreaking IKN (ibu kota negara) akan dilakukan tahun ini setelah UU IKN disahkan," ujar Diana kepada IDN Times, Jumat (26/3/2021).
3. RI akan dapat investasi dari UEA untuk ibu kota baru
Presiden Jokowi bertemu Putra Mahkota Mohamed bin Zayed. (dok. BIro Pers Kepresidenan)Sementara, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia sebelumnya meyakini Uni Emirat Arab (UEA) mau berinvestasi di ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN).
Saat ini, dia mengatakan ada peluang UEA berinvestasi di ibu kota baru sebesar 10 miliar dolar AS atau setara Rp142 triliun (kurs Rp14.288). Angka tersebut merupakan bagian dari komitmen investasi UEA di RI senilai 44,6 miliar dolar AS atau setara Rp128 triliun.
Dari komitmen tersebut, sebesar 18 miliar dolar AS atau sekitar Rp257 triliun akan dikucurkan UEA ke Sovereign Wealth Fund (SWF), yakni melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Bahlil mengatakan potensi investasi ke ibu kota baru itu ada di komitmen investasi UEA ke INA.
"Menyangkut IKN, dari 44,6 miliar itu ada 10 miliar dolar AS yang akan masuk di INA. Totalnya 18,8 miliar dolar AS. Sebesar 8 miliar dolar AS sudah clear di sektor apa saja, 10 miliar dolar AS masih tentatif untuk dimasukkan ke IKN (Ibu Kota Negara)," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/11/2021).
Meski begitu, nilai potensi investasi UEA di ibu kota baru tersebut menurut Bahlil belum final. Namun, peluangnya tetap ada.
"Tetapi dari 44,6 miliar dolar AS ini yang memungkinkan masuk ke IKN dalam 10 miliar dolar AS itu, karena itu yang masih longgar sekali. Yang lain sudah terbagi (ke sektor-sektor lain)," ucap Bahlil.
Berita Terkini Lainnya
