Comscore Tracker

Pengamat: Bukan RK, Kepala Otorita Harusnya Satgas Pembangunan IKN

Jokowi diminta jangan campurkan politik di IKN

Jakarta, IDN Times - Usai Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo memiliki waktu dua bulan untuk menentukan siapa kepala Badan Otorita yang mempimpin IKN Nusantara. Jokowi sempat memberikan sinyal kepala Badan Otorita IKN yang ia harapkan memiliki latar belakang kepala daerah dan arsitek.

Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga, mengatakan seharusnya Presiden Jokowi memilih Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN menjadi kepala Badan Otorita. Sebab, menurut dia, dalam lima tahun pertama pembangunan, infrastruktur menjadi hal penting. Sehingga, Satgas yang sudah lebih tahu perencanaannya lebih mudah memulai pembangunan.

“Untuk mempercepat, Pak Bas (Menteri PUPR) sendiri sudah membentuk Satgas, karena itu lebih tepat lagi kalau ditunjuk Ketua Satgas Perencanaan IKN tadi yang akan menggawangi awal otorita tadi,” kata Joga kepada IDN Times, Kamis (20/1/2022).

1. Jokowi diminta fokus pada pembangunan infrastruktur untuk IKN

Pengamat: Bukan RK, Kepala Otorita Harusnya Satgas Pembangunan IKNPresiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Joga menuturkan pemerintah harus memiliki target yang jelas pada pembangunan IKN Nusantara. Dia menilai, infrastruktur seharusnya menjadi dasar kota yang harus dibangun, bukan malah pemerintahan daerahnya.

“Kan pemerintah daerah, pemerintahannya belum ada, barangnya belum ada, masyarakatnya aja belum ada, maka fokuskan lima tahun awal itu benar-benar di infratruktur dasar kota. Jalan, air, perumahan, istana dan lainnya. Dan itu kan tadinya di Kementerian PUPR. Akan memudahkan percepatan,” ujar dia.

Baca Juga: 4 Nama yang Digadang Jadi Calon Kepala Otorita IKN, Siapa Terkaya?

2. Kementerian PUPR paling mengerti desain IKN dibandingkan kandidat kepala Badan Otorita

Pengamat: Bukan RK, Kepala Otorita Harusnya Satgas Pembangunan IKNNagara Rimba Nusa sebagai pemenang sayembara desain IKN (IDN Times/ Kemenkoinfo RI)

Lebih lanjut, Joga mengatakan, Kementerian PUPR adalah yang paling mengerti tentang pembangunan IKN. Sehingga, kata dia, secara teknis kementerian ini sudah mempersiapkannya.

“Jadi kalau orang dari Satgas itu sendiri, istilahnya hari ini diputuskan, besok sudah langsung lari. Tidak perlu koordinasi. Ketimbang empat nama, bahkan juga kemarin ada usulan arsitek dan kepala daerah, seperti Ridwan Kamil dan sebagainya yang dimunculkan, ini perlu waktu untuk koordinasi. Tambah waktu lagi untuk memahami desain dulu. Harus mengenal medan dulu,” jelas dia.

Baca Juga: UU IKN Sah, Jokowi Punya Waktu 2 Bulan Tunjuk Kepala Otorita Nusantara

3. Pembangunan IKN jangan dicampur dengan urusan politik

Pengamat: Bukan RK, Kepala Otorita Harusnya Satgas Pembangunan IKNPresiden Jokowi (pegang payung) saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

Menurut Joga, dengan menunjuk orang baru pada pembangunan awal IKN, justru akan memakan waktu. Maka itu, dia mempertanyakan fokus Presiden Jokowi pada pemindahan ibu kota negara baru.

“Fokus dulu ke infrastruktur. Pemerintahan, perangkat, dan sebagainya itu di lima tahun yang kedua silakan. Orang itu kan percaya kalau dia lihat gambar dulu. Kalau dalam lima tahun ada perubahan fisik secara signifikan, jalan, air, sudah mulai kelihatan, orang kan baru percaya. Jadi jangan dicampur dengan politik. Kalau dicampur dengan politik, repot urusannya,” ucap Joga.

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya