Pengamat: Komunikasi Pemerintah Berantakan Kala Menghadapi Pandemik
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa 25 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kebijakan pemerintah di masa pandemik virus corona atau COVID-19 ini tentu menjadi hal penting bagi masyarakat. Sebab, semua kebijakan pemerintah akan berdampak bagi kehidupan masyarakat di tengah pandemik.
Namun, terkadang komunikasi kebijakan dari pemerintah dianggap tak kompak dan satu arah. Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, mengungkapkan bahwa komunikasi memang menjadi permasalahan di pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Komunikasi memang menjadi permasalahan di pemerintahan pak jokowi. Bukan hanya di periode kedua ini tapi sejak periode pertama. Periode kedua ini ditambah lagi ada COVID-19 nampak sekali memang lemah di komunikasi," kata Hendri saat dihubungi IDN Times, Jumat (5/6).
1. Komunikasi di pemerintahan Jokowi dianggap bermasalah
Dok. Biro Pers KepresidenanHendri menyampaikan, selama ini komunikasi yang disampaikan pemerintah terhadap publik memang terbatas. Ia juga menuturkan, ruang tanya jawab kepada media juga diberikan sangat terbatas.
"Memang ada komunikasi dua arah dilakukan sifatnya limitasi jadi terbatas saja. Komunikasi yang terbaik adalah komunikasi tatap muka, dua arah. Kalau komunikasi satu arah harus ditingkatkan jadi dua arah," ujar Hendri.
2. Pemerintah diminta mendengarkan rakyat bukan untuk siapkan bantahan, tapi mengerti kondisi di lapangan
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat 28 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Selain harus menjalin komunikasi yang baik di internal pemerintah, Hendri juga menyarankan agar pemerintah lebih banyak mendengarkan rakyat. Menurutnya, pemerintah jangan sering mendengarkan untuk menyiapkan bantahan, tetapi agar lebih memahami kondisi rakyat.
"Memang jelas mesti ditingkatkan. Karena tanpa komunikasi, pemerintah tidak akan bisa mendengarkan, tidak akan bisa lebih mengetahui tentang apa yang terjadi di lapangan," tuturnya.
Baca Juga: [UPDATE] 10.948 Pasien Virus Corona di Indonesia Dinyatakan Sembuh
3. Jubir Istana dianggap tak bekerja dengan baik dan tak pernah muncul ke publik
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 5 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Tak hanya komunikasi dilintas kementeriannya saja yang disoroti, tetapi komunikasi di internal Istana juga menjadi perhatian. Terutama, di tengah pandemik COVID-19 ini, juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman justru tak pernah nampak untuk menjawab beberapa isu yang beredar.
Editor’s picks
Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review, Ujang Komarudin, sempat menyoroti bahwa kinerja Fadjroel tak begitu bagus sebagai jubir. Menurutnya, jubir Presiden justru harus aktif tampil di media untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang.
"Ketika diangkat jadi jubir belum menunjukkan sebagai jubir presiden yang handal. Jarang tampil di televisi untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan kegiatan dan kebijakan presiden dan pihak Istana," kata Ujang kepada IDN Times.
Ujang bahkan menyarankan agar Presiden Jokowi mengganti jubirnya tersebut. Sebab, jika jubir tidak berkomunikasi baik dengan rakyat, hal itu dianggap percuma.
"Jubir Presiden sejatinya harus bekerja profesional. Harusnya setiap saat dan setiap waktu menjadi corong presiden dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan Presiden atau untuk mengklarifikasi berita-berita yang diajukan media atau rakyat ke Istana," jelas Ujang.
"Jika kinerjanya memble, ya ganti saja. Masih banyak orang lain yang layak dan siap setiap saat untuk bisa menjelaskan kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan pihak Istana ke publik," lanjutnya.
4. Pemerintah telah siapkan juru bicara khusus penanganan COVID-19
Kepala BNPB Doni Monardo (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Menanggapi kritikan tersebut, Staf Khusus Presiden Jokowi, Dini Purwono, mengatakan bahwa untuk isu-isu terkait COVID-19 memang sudah ditunjuk Ketua Gugus Tugas penanganan COVID-19 Doni Monardo dan Juru Bicara Pemerintah Achmad Yurianto untuk menjawabnya. Sehingga, hanya ada satu pintu terkait isu-isu pandemik.
Sementara, Dini melanjutkan bahwa tugas Juru Bicara Istana hanya untuk menjawab isu-isu terkait langsung dengan Presiden Jokowi. Jadi tidak bertubrukan dengan juru bicara lain yang telah ditentukan.
"Jadi tidak boleh overlap dengan jubir lain yang sudah ditunjuk untuk isu-isu tertentu, atau dengan keterangan menteri atau jubir kementerian," ujar Dini saat dihubungi IDN Times.
5. Jubir Istana tak boleh asal memberikan keterangan ke publik dan media
Staf Khusus Presiden RI, Dini Purwono (Twitter/@dini_purwono)Dini juga menjelaskan, juru bicara tidak boleh asal memberikan keterangan pers ke media dan publik. Sehingga, harus sesuai dengan tugas masing-masing.
"Jubir Istana harus memperhatikan pembagian tugas yang sudah diatur. Tidak boleh main selonong aja memberikan pernyataan ke publik atau media," tutur dia.
Baca Juga: Warga Berpendidikan Tinggi Tak Puas Kinerja Pemerintah Atasi COVID-19
Berita Terkini Lainnya
