Pramono Anung: OTT Bupati Sidoarjo Bukti KPK Masih Kuat
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan keterangan pers, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin 25 November 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menunjukkan bahwa lembaga antirasuah itu masih memiliki kekuatan.
Hal itu disampaikan Pramono untuk menjawab anggapan bahwa pemerintah ingin turut campur pada kasus-kasus yang ada di KPK tersebut.
"Seperti pada kemarin, ada OTT di Sidoarjo, ini menunjukkan KPK masih mempunyai kekuatan yang sangat kuat, sehingga tidak perlu lagi kecurigaan diperdebatkan dalam hal itu," ujar Pramono di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
1. Pramono sebut pembuatan Perpres juga melibatkan pimpinan KPK
Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 6 Januari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Tudingan pemerintah disebut ingin turut campur kasus di KPK lantaran Peraturan Presiden (Perpres) tentang KPK yang dikeluarkan oleh Jokowi. Pramono pun mengatakan bahwa pembuatan Pepres juga melibatkan para pimpinan KPK.
"Jadi tidak ada pembahasan yang tidak melibatkan KPK," ucapnya.
Baca Juga: Tertangkap Dalam OTT KPK, Bupati Sidoarjo Diboyong ke Jakarta
2. Pramono bantah spekulasi pemerintah intervensi KPK
ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoOleh karena itu, Pramono membantah adanya spekulasi bahwa Istana ingin mengintervensi KPK. Menurutnya, Perpres juga tidak akan bertentangan dengan UU KPK yang telah disahkan.
"Sehingga spekulasi orang bahwa pemerintah akan intervensi terhadap KPK, gak mungkin," ujar Pramono.
3. Pramono sebut pemerintah yang paling diuntungkan apabila KPK menangkap para koruptor
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Istana Kepresidenan Bogor (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Pramono menjelaskan, apabila KPK kuat menangkap para koruptor, maka yang akan diuntungkan adalah pemerintah. Sehingga tidak mungkin berniat untuk melemahkan KPK.
"Karena bagaimanapun, pemberantasan korupsi itu menjadi lebih baik kalau KPK-nya kuat. Yang diuntungkannya siapa, pemerintah dalam hal ini," kata dia.
Baca Juga: OTT KPK Perdana di 2020, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Ikut Diperiksa
Berita Terkini Lainnya
