Rapid Test Ditolak Rakyat, Gugus Tugas: Komunikasi Belum Optimal
Doni Monardo selaku Kepala BNPB melakukan pemaparan di depan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke Gedung BPNB pada Rabu, 10 Juni 2020 (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyoroti tentang penolakan rapid test atau tes cepat yang dilakukan oleh masyarakat.
Menurut Jokowi, adanya penolakan masyarakat tersebut memang karena kurangnya sosialisasi dan edukasi COVID-19 secara besar-besaran.
Menanggapi hal itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengakui memang kurangnya komunikasi tentang penanganan virus corona di kalangan masyarakat.
"Ini adalah komunikasi yang belum optimal. Tadi Bapak Presiden juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat yang akan dilakukan rapid test," ujar Doni di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/6).
1. Sebelum dilakukan rapid test, perlu pra-kondisi lebih dahulu
Kepala BNPB RI Dono Monardo. Dok. BNPBMenurut Doni, pemerintah memang tidak boleh langsung melakukan rapid test terhadap masyarakat. Dia menuturkan pentingnya prakondisi dan sosialisasi terlebih dahulu.
"Perlu ada sosialisasi melibatkan tokoh-tokoh yang ada di tempat tersebut, sehingga tujuan dari rapid test ini bisa betul-betul dipahami oleh masyarakat tidak untuk membuat masyarakat sulit," tuturnya.
Baca Juga: Liga 1 akan Kembali, PSSI Siap Tanggung Biaya Rapid Test Tiap Tim
2. Rapid test dilakukan untuk menjaring masyarakat yang positif dan reaktif
Kepala BNPB Doni Monardo (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Doni menyampaikan, upaya rapid test tersebut dilakukan untuk menjaring masyarakat yang positif atau reaktif COVID-19. Sehingga bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan juga PCR.
"Apabila di antara mereka sudah positif COVID, maka perlu dilakukan isolasi mandiri apabila memang memungkinkan atau kalau tidak bisa dilakukan isolasi mandiri di tempat masing-masing bisa disiapkan oleh pemerintah daerah," jelas Doni.
3. Jokowi ingin sosialisasi dilakukan sebelum gelar rapid test
Dok. Biro Pers KepresidenanSebelumnya, Jokowi sempat menyoroti tentang penolakan rapid test atau tes cepat yang dilakukan masyarakat. Menurutnya, hal itu karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
"Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang pakai rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi, sehingga yang terjadi adalah penolakan," kata Jokowi dalam arahannya di rapat terbatas, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/6).
Baca Juga: Mirip Test Pack, Alat Rapid Test Deteksi Virus Corona dalam 15 Menit
Berita Terkini Lainnya
