Senada dengan Jokowi, Mahfud Tak Setuju WNI Eks ISIS Dipulangkan ke RI
Menko Polhukam, Mahfud MD saat sambutan acara Aptisi di Surabaya, Rabu (29/1)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak setuju, apabila Warga Negara Indonesia (WNI) eks anggota kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dipulangkan ke Indonesia.
Menurut Mahfud, WNI eks anggota ISIS apabila dipulangkan ke tanah air akan berbahaya bagi negara. Hal itu senada dengan yang diucapkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Kalau ditanya ke Mahfud tentu beda. Kalau Mahfud setuju untuk tidak dipulangkan, karena bahaya bagi negara, dan itu secara hukum paspornya bisa saja dicabut, ketika dia pergi secara ilegal ke sana, itu kan bisa saja," kata Mahfud di kompleks Istana Negara, Kamis (6/2).
1. Mahfud menduga WNI eks ISIS memiliki paspor palsu
Mahfud MD dalam Dialog Kebangsaan di Kampus UII, Sleman, 14 Januari 2020. (IDN Times/Pito Agustin Rudiana)Mahfud menjelaskan, WNI eks anggota ISIS bisa saja memiliki paspor palsu. Apabila itu paspor asli, negara tidak mengizinkan mereka pergi dan bergabung dengan kelompok teroris itu.
"Kalau asli pun kalau pergi dengan cara seperti itu, tanpa izin yang jelas dari negara, mungkin paspornya bisa dicabut. Itu artinya dia tidak punya status warga negara," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Baca Juga: Jimly Minta Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Dicabut Sebelum Dipulangkan
2. WNI eks anggota ISIS berbahaya jika dipulangkan ke Indonesia
Menkopolkam Mahfud MD dalam dialog kebangsaan di Kampus UII, 14 Januari 2020. IDN Times/Pito Agustin RudianaEditor’s picks
Mahfud menyebutkan pemerintah belum memutuskan, apakah WNI eks anggota ISIS akan dipulangkan ke Indonesia atau tidak. Menurut dia akan lebih banyak membahayakan jika dipulangkan ke Indonesia.
"Belum diputuskan karena ada manfaat dan mudaratnya masing-masing. Mulai dari mudaratnya kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa menjadi virus baru di sini. Karena jelas-jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris, kalau ke sini kan harus dideradikalisasi dulu," kata dia.
Lagian, kata Mahfud, negara-negara lain juga belum ada satu pun yang menyatakan akan memulangkan warganya yang sudah bergabung ISIS. Perlu lebih selektif jika memang terpaksa harus memulangkan mereka.
"Ada yang selektif, kalau ada anak-anak yatim akan dipulangkan, tapi pada umumnya tidak ada (negara) yang mau memulangkan teroris, ya," kata dia.
3. Pemerintah masih mencari formula terbaik untuk nasib WNI eks anggota ISIS
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 4 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Mahfud menjelaskan deradikalisasi memiliki waktu yang terbatas. Jika diterjunkan ke masyarakat, mereka dikhawatirkan akan kambuh lagi.
"Karena di tengah masyarakat nanti dia diisolasi, dijauhi. Kalau dijauhi nanti dia jadi teroris lagi kan. Tetapi kalau tidak dipulangkan juga dia punya hak sebagai warga negara untuk tidak kehilangan statusnya sebagai warga negara," tutur dia.
Karena itu, kata Mahfud, saat ini pemerintah tengah mencari formula terbaik terkait nasib WNI eks anggota ISIS.
"Kita sedang mencari formula, bagaimana aspek hukum serta aspek konstitusi dari masalah teroris pelintas batas ini terpenuhi semuanya. Kalau ditanya ke Menko Polhukam itu jawabannya," kata dia.
Baca Juga: Jokowi Tolak Bawa Pulang WNI Eks ISIS yang Bakar Paspor
Berita Terkini Lainnya
