Comscore Tracker

Setahun Jokowi-Ma'ruf: 2 Isu Ini Bikin Publik Tak Puas pada Pemerintah

Pak Jokowi diminta dengarkan aspirasi rakyat ya...

Jakarta, IDN Times - Hari ini, Selasa (20/10/2020), genap setahun perjalanan Presiden Joko "Jokowi" Widodo memimpin Indonesia pada periode kedua, bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mengenai evaluasi kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf sejak dilantik 20 Oktober 2019, Litbang Kompas merilis survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka selama setahun ini.

Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota dan kabupaten di 34 provinsi itu, ternyata hanya 39,7 persen masyarakat yang puas dengan kepemimpinan atau kinerja Jokowi-Ma'ruf. Sementara, 46,3 persen lainnya menyatakan tidak puas.

Mengenai survei tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, angka 46,3 persen cukup tinggi untuk tingkat ketidakpuasan. Namun, ia meyakini ketidakpuasan masyarakat harusnya lebih besar dari angka tersebut.

"Kalau surveinya lebih objektif lagi bisa makin banyak yang tak puas, 46 persen merupakan angka yang tinggi dalam hal ketidakpuasan," kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Selasa (20/10/2020).

1. Salah satu yang membuat masyarakat tidak puas, karena pemerintah membuat kebijakan yang tidak pro rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf: 2 Isu Ini Bikin Publik Tak Puas pada PemerintahPresiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Ujang menjelaskan, terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf selama setahun ini. Salah satu alasannya karena pemerintah tidak banyak membuat kebijakan yang pro rakyat.

"Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin tak aspiratif atas keinginan rakyat. Membuat kebijakan yang tak pro rakyat. Seperti revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), revisi Undang-Undang Minerba (Pertambangan Mineral dan Batubara), kenaikan iuran BPJS, dan menetapkan Undang-Undang Ciptaker yang merugikan rakyat," ujar Ujang.

Dia menegaskan bahwa aturan dan undang-undang yang dibuat  pemerintah justru untuk kepentingan para elite. "Undang-undang banyak dibuat untuk kepentingan elite. Bukan untuk kepentingan rakyat. Wajar jika rakyatnya tak puas," tutur Ujang.

2. Ruang kebebasan berpendapat hampir ditutup pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Setahun Jokowi-Ma'ruf: 2 Isu Ini Bikin Publik Tak Puas pada PemerintahPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ANTARA FOTO)

Untuk bidang politik dan keamanan, dari hasil survei yang sama, sebanyak 46,7 persen responden menyatakan tidak puas. Menanggapi hal itu, Ujang menyarankan, persoalan yang dinilai perlu segera ditangani pemerintah adalah kebebasan berpendapat.

Sebab, kata dia, sebanyak 33,5 persen responden setuju bahwa isu tersebut menjadi salah satu yang harus segera diselesaikan pemerintah. Ujang setuju kebebasan berpendapat saat ini semakin sempit. Dia mengibaratkan demokrasi hanyalah di atas kertas.

"Demokrasi dikebiri. Seolah-olah kita berdemokrasi. Tapi nyatanya beroligarki ria. Ruang berdemokrasi bukan hanya sempit, tapi juga hampir tertutup," kata dia.

3. Pemerintah diminta lebih mendengarkan rakyat dalam mengambil kebijakan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: 2 Isu Ini Bikin Publik Tak Puas pada PemerintahPresiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Karena itu, Ujang meminta agar pemerintah ke depan lebih mendengar suara rakyat. Dia menambahkan, jika pemerintah dan DPR aspiratif, maka tidak akan ada ketidapercayaan rakyat.

"Jadi harus mendengar dan mengikuti aspirasi rakyat. Rakyat tak akan protes dan demo jika tak ada pemicunya, dan pemicunya itu kan kebijakan pembuatan undang-undang yang tak pro rakyat," tegas Ujang.

4. Kebebasan berpendapat menjadi salah satu isu yang harus di atas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Setahun Jokowi-Ma'ruf: 2 Isu Ini Bikin Publik Tak Puas pada PemerintahPresiden Jokowi membagikan bantuan modal kerja di Istana Merdeka (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Dalam survei Litbang Kompas juga terdapat beberapa isu di bidang politik dan keamanan yang dinilai masyarakat perlu segera diselesaikan. Di urutan pertama yaitu soal kebebasan berpendapat dengan persentase sebesar 33,5 persen.

Lalu, di posisi kedua ada polemik pembentukan undang-undang dengan persentase 20,6 persen. Kemudian, ada juga isu sinergi lembaga pemerintah dengan persentase 15,5 persen, konflik antar-kelompok dengan persentase 10,2 persen, keamanan di perbatasan negara 9,6 persen. Serta yang terakhir yaitu gerakan separatis dan terorisme dengan persentase 3,4 persen.

5. Pandemik pengaruhi program pemerintah Jokowi-Ma'ruf

Setahun Jokowi-Ma'ruf: 2 Isu Ini Bikin Publik Tak Puas pada PemerintahKepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Kantor Staf Presiden (Dok. IDN Times/Istimewa)

Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan laporan tahunan satu tahun perjalanan pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan. Laporan tersebut disampaikan untuk memperlihatkan pencapaian program pemerintah sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi.

Dalam laporan KSP tersebut, Kepala KSP Moeldoko mengatakan  pandemik COVID-19 yang saat ini melanda dunia, termasuk Indonesia, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi program dan rencana pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Pandemik ini turut memengaruhi berbagai rencana dan program. Kami beranggapan berbagai perubahan ini penting disampaikan, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih utuh, termasuk tantangan dan capaiannya," kata Moeldoko dalam laporan tahunan KSP tersebut, Selasa (20/10/2020).

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya