Silang Pendapat Pemerintah Soal Jadwal Vaksinasi COVID-19

2. Terawan katakan pemerintah belum tentukan jadwal vaksinasi

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Pernyataan berbeda dikatakan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Melalui Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, dia menyebut vaksin yang dimiliki Indonesia saat ini hanyalah vaksin Sinovac yang sedang diuji klinis tahap tiga di Bandung.

Terawan menyatakan, hingga kini pemerintah masih belum memutuskan waktu penyuntikan vaksin di Indonesia. Alasannya, vaksin-vaksin yang dibeli pemerintah belum ada yang datang ke Indonesia. 

"Kita doakan makin cepat makin baik, namun juga harus aman. Tapi kalau waktu, ya wong barangnya belum ada. Saya kira kalau barang ada ya menyikapinya beda," kata Terawan dalam rapat kerja di DPR RI, Selasa (16/11/2020).

Terawan dihujani pelbagai pertanyaan saat melakukan rapat tersebut, salah satunya terkait kepastian, kapan sebenarnya vaksinasi dilakukan oleh pemerintah.

Maklum, sebelumnya beredar kabar vaksinasi akan dilakukan pada November atau Desember ini.

Dia pun tidak bisa menjawab dengan lugas pertanyaan dari para anggota dewan tersebut.

"Karena belum ada (vaksinnya), ya saya enggak bisa ngomong apa-apa. Kan belum ada. Karena itu semua masih rencana. Nanti bingung, transparansi, kalau saya kemukakan, nanti 'mana barangnya?" ujar Terawan.

Baca Juga: Fraksi PKS Dukung Penundaan Izin Vaksin oleh BPOM

3. BPOM pastikan vaksinasi pada Desember 2020 ditunda

Kepala Badan POM Penny Lukito (Dok. Humas Badan POM)

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito, menyatakan vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan Desember 2020 harus mundur hingga Januari 2021. Sebab emergency use authorization (EUA) atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan mendesak tak mungkin diberikan akhir tahun ini.

"Kami sudah sampaikan kepada Presiden dan Bapak Menteri Kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan emergency authorization pada Desember minggu kedua dan ketiga 2020," kata Penny dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (17/11/2020).

Penny menjelaskan ada beberapa data yang dipastikan tidak bisa dilengkapi hingga Desember mendatang. Data tersebut meliputi seluruh pelaporan uji klinik vaksin COVID-19 fase 1 dan 2 Sinovac, analisis interim, serta data keamanan vaksin COVID-19 50 persen.

"Karena kami sudah mendapatkan informasi dari Brasil bahwa mereka tidak bisa memberikan, juga Sinovac tidak bisa memberikan sehingga tidak lengkap, dan berdasarkan data yang ada tentu kami tidak bisa memberikan emergency use authorization pada Desember 2020," ujarnya.

Apabila data yang diminta sudah terpenuhi, maka vaksinasi bisa dilakukan pada Januari.

"Kita mundur pada rencana awal yaitu emergency authorization pada minggu ketiga atau keempat Januari 2021. Kalau datanya bisa dilengkapi dan baik, kita bisa memberikan pada Januari 2021," bebernya. 

Namun Penny memberikan alternatif lain. Apabila vaksin COVID-19 sudah datang pada November atau Desember, maka penyuntikan vaksin bisa diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu, yaitu compassionate use vaccine.

4. Jokowi sebut vaksinasi bisa dilakukan akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021

Presiden Jokowi memberi sambutan di acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Meski jajarannya menyebut vaksinasi harus ditunda, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tetap optimistis suntik vaksin bisa dilakukan akhir tahun 2020 ini. Padahal, Menkes sebelumnya mengatakan vaksin yang dibeli belum ada yang datang.

Lalu BPOM memastikan baru bisa mengeluarkan izin pada Januari 2021.

Saat meninjau simulasi pemberian vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, pada Rabu (18/11/2020). Jokowi optimistis pemberian vaksin bisa direalisasikan akhir 2020 atau awal 2021.

"Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan, kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun," kata Jokowi seperti yang disiarkan langsung channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/11/2020).

Jokowi mengatakan setelah vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, masih ada proses yang  harus dilalui sebelum disuntikkan kepada masyarakat.

"Masih ada tahapan lagi di BPOM karena kita memerlukan Emergency Use Authorisation (UEA) dari sana," jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, untuk mendapatkan UEA dari BPOM membutuhkan waktu tiga minggu. Menurutnya, keamanan vaksin tetap harus diutamakan.

"Kaidah-kaidah scientific, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi," tuturnya

Pria kelahiran Solo ini memastikan bahwa vaksin yang dibeli Indonesia adalah vaksin yang masuk ke dalam daftar World Health Organization (WHO). Dia pun berharap, vaksin yang telah dibeli pemerintah bisa segera tiba di tanah air. 

"Kita berharap vaksin ini datang di akhir November ini, qkita ingin berusaha. Tapi kalau tidak bisa berarti masuk ke Desember. Baik itu dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Biofarma," tukas Jokowi.

Jadi, gimana menurut kalian, guys? Kira-kira apakah benar vaksinasi bisa dilakukan pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021?

Baca Juga: Percepat Pengembangan Vaksin, Jokowi Bentuk Tim Nasional Vaksin COVID