Visi Jokowi Tak Singgung Kasus Hukum dan HAM, Ini Penjelasan Istana
Kepala Staf Presiden Moeldoko (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan visi nasionalnya dalam acara bertajuk Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7). Dalam pidato visi tersebut, Jokowi tak menyinggung sedikit pun visi ke depan tentang penegakan hukum dan HAM.
Terkait hal itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan semua persoalan menjadi prioritas Jokowi ke depan. Namun, bukan berarti semuanya harus dikatakan secara gamblang.
1. Moeldoko menyebut visi Jokowi soal APBN termasuk untuk mencegah korupsi
IDN Times/Galih PersianaMoeldoko mengatakan tidak semua persoalan harus disampaikan secara langsung oleh Jokowi dalam pidatonya. Seperti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disinggung Jokowi, hal itu bisa sekaligus diartikan untuk mencegah korupsi.
"Jadi begini, semua tidak diartipoleskan dalam kata-kata, Presiden mengatakan semua anggaran APBN harus dapat dipastikan, itu sebuah bentuk tidak ada penyimpangan-penyimpangan korupsi di situ, jadi itu cara memahaminya saya pikir lebih luas," kata Moeldoko di Gedung KSP, Jakarta Pusat, Senin (15/7).
Baca Juga: Jokowi Banyak Visi Bidang Ekonomi di Periode Kedua, Ini Penjelasannya
2. Persoalan HAM masuk ke dalam rencana Jokowi ke depan
IDN Times/Teatrika Handiko PutriBerkaitan dengan kasus HAM yang belum terpecahkan, Moeldoko mengatakan, Jokowi tentu tidak ada niat untuk abai terhadap persoalan-persoalan HAM. Secara substansi, semua persoalan sudah dipikirkan Jokowi ke depannya.
"Nah agar cara itu bisa dijalankan perlu awak-awak yang pemberani, awak-awak yang tidak berpikir monoton, aktor-aktor pemberani yang tidak berpikir monoton. Itu kira-kira rangkaiannya secara substansi sudah luar biasa," ujar mantan Panglima TNI itu.
Editor’s picks
3. Moeldoko menyebut Jokowi tak abai terhadap permasalahan HAM
IDN Times/Margith Juita DamanikMeski tidak disampaikan secara gamblang, Moeldoko menegaskan, Jokowi tidak pernah abai terhadap permasalahan HAM. Contohnya, kasus Baiq Nuril yang menjadi perhatian Presiden.
"Tidak ada abai sama sekali, buktinya soal-soal seperti Baiq ini menjadi perhatian," ucap dia.
4. Jokowi akan lebih fokus pada persoalan ekonomi
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSebelumnya, Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, mengatakan memang pada periode kepemimpinan kedua ini, Jokowi akan lebih fokus terhadap persoalan ekonomi.
"Persoalan hukum dan HAM ini adalah persoalan tidak hanya kita sebagai bangsa, tetapi persoalan dunia. Tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang harus dirampungkan oleh Pak Jokowi, bahwa ini tadi adalah visi pembangunan manusia Indonesia dengan narasi ekonomi untuk membangun daya saing bangsa," kata Aria di SICC, Bogor, Minggu malam (14/7).
Kendati, Aria mengaku, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf memang tidak sempurna. Namun ia meyakini setiap persoalan, tak terkecuali tentang kasus hukum dan HAM akan diselesaikan.
"Tentunya persoalan HAM, persoalan lingkungan adalah persoalan yang lebih dulu menjadi hal yang harus diselesaikan dengan berbagai persoalan HAM yang ada," ujar dia.
Baca Juga: 5 Poin Tanggapan Kaum Millennial terhadap Visi Pemerintahan Jokowi
Berita Terkini Lainnya
