[WANSUS] Menko PMK Beberkan Alasan Larangan Mudik Sampai soal Lebaran

Ini kan masih masa pandemik COVID-19, masyarakat yang salat Idul Fitri juga pada akhirnya akan berkumpul di satu tempat. Kenapa tidak sekalian ditiadakan juga salat Idul Fitri berjemaah tahun ini?

Salat Idul Fitri (IDN Times/Sunariyah)

Kan standarnya sudah jelas, kalau di situ memang zona hijau atau kuning, itu masih dimungkinkan. Kemudian juga tidak semua orang boleh menghadiri salat Idul fitri berjemaah, misalnya anak-anak tidak boleh ikut, yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah memiliki penyakit komorbid, juga tidak boleh ikut.

Kemudian ketika datang harus dipastikan dia aman dari COVID dengan ditunjukkan adanya swab. Ada nanti rapid test, kemudian protokol kesehatan juga harus dipatuhi, jaga jarak, kalau waktu datang tidak boleh ramai-ramai (harus bertahap), kemudian waktu pulang juga tidak boleh ramai-ramai yang bisa menciptakan atau menimbulkan kerumunan. 

Semuanya itu akan diatur sedemikian rupa, sehingga kemungkinan terjadinya klaster akibat salat Idul Fitri itu bisa dicegah semaksimal mungkin. Termasuk misalnya nanti kegiatan ritualnya tidak boleh berpanjang-panjang, khotbahnya juga hanya paling banter 7 menit, kemudian waktu salat juga tidak boleh membaca bacaan-bacaan yang panjang dan setelah selesai juga harus segera meninggalkan lokasi untuk kembali ke rumah masing-masing, tidak perlu bersalaman dan seterusnya.

Itu semua kan sudah ada aturannya, diatur oleh Pak Menteri Agama kalau gak salah, ada Surat Edaran Menteri Agama  Nomor 4 Tahun 2021 sudah diatur. Sehingga kita tinggal melaksanakan. Juga ada fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2021, semuanya sudah kita rancang kok, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik.

Pemerintah sudah melarang masyarakat mudik, tetapi masih ada yang nekat. Apakah ini karena sosialisasi yang kurang atau masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan COVID-19?

Menko PMK Muhadjir Effendy (Dok. Humas Kemenko PMK)

Sosialisasi sekarang sudah lebih dari cukup dibanding tahun lalu, itu kan hanya seminggu. Seminggu menjelang larangan baru kita beritahukan, sekarang ini sebelum puasa sudah kita umumkan. Kalau sampai ada yang tidak tahu, itu pasti pura-pura tidak tahu.

Kalau soal nekat itu mungkin banyak pertimbangan, ada banyak alasan, ya salah satunya mungkin memang masih belum betul-betul move on untuk meninggalkan mindset bahwa mudik itu di mata mereka adalah suatu keharusan, gitu. Walaupun menurut agama, hakikat dari mudik itu kebanyakan silaturahmi dan silaturahim itu tidak pada saat itu juga, bisa kapan-kapan karena itu sunah, sementara menghindari wabah COVID itu wajib, harus.

Karena apa? Karena COVID ini bisa merenggut nyawa, berat, itu bagian dari mudarat. Artinya, bahaya dan harus dihindari. Apa artinya kita mudik kalau kemudian angka kematian menjadi naik. Angka kasus COVID juga menjadi naik. Bayangkan juga kalau seandainya yang meninggal itu adalah kerabat dekat kita, teman dekat kita, atau bahkan mungkin diri kita sendiri, gitu.

Kalau seandainya disuruh milih antara tidak mudik tapi selamat gitu ya, dengan mudik tetapi dengan risiko ada keluarganya yang tidak selamat, pastilah memilih yang tidak mudik tapi selamat kan, jadi antara keselamatan dan yang sifatnya harus mutlak (harus dihindari) mudaratnya atau ancaman yang sampai menjurus kepada kematian, itu dengan silaturahmi yang sebetulnya sunah (yang sebetulnya kalau dilakukan memang bagus), tetapi kalau kapan-kapan setelah aman baru silaturahmi juga tidak apa-apa.

Jadi pilihannya sebetulnya sudah cukup gampang, itu bukan pilihan sulit. Kemudian kenapa nekat atau malah tertantang karena dilarang yang kita tidak tahu? Karena itu sejak awal pemerintah tidak menggunakan bahasa larangan tetapi peniadaan. Pemerintah juga tidak termasuk mengedepankan sanksi. Karena yang penting patuhilah kesepakatan untuk tidak ada mudik ini.

Tapi meski mudik dilarang pada 6 hingga 17 Mei 2021, masyarakat justru mudik sebelum tanggal 6. Kenapa peniadaan mudik tidak sekalian saja sejak 22 April 2021?

Ilustrasi mudik menggunakan kapal (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Ya itu dilematis kan. Kalau kita umumkan terlalu dekat, misalnya 5 hari sebelum dilarang itu masyarakat tidak tahu kalau dilarang, kan gitu. Tapi pasti nanti akan ada protes kenapa kok larangannya mendadak sekali, terutama sudah terlanjur pesan tiket, terlanjur sudah mau nyewa mobil untuk pulang kampung, biasanyaa untuk mudik.

Tetapi kalau diumumkan dalam waktu yang agak lama, ya itu tadi kemudian dimanfaatkan sebelum larangan jatuh udah pada mudik. Karena itu, pilihan pemerintah sebelum peniadaan mudik diperketat, setelah peniadaan mudik juga diperketat, untuk memastikan bahwa tidak terjadi pergerakan orang yang berbondong-bondong pada momentum yang pendek dan sama.

Sebetulnya yang kita hindari itu adalah pergerakan orang yang jumlahnya besar-besaran dalam waktu yang singkat, yang itu pasti tidak mungkin bisa dikendalikan. Bayangkan kalau 83 juta itu pulang ramai-ramai dalam waktu tiga hari, berarti per hari berapa kan berarti hampir 30 juta. Mana mungkin aparat keamanan bisa memastikan mereka betul-betul sudah rapid test, sudah tes antigen, sudah bebas dari COVID.

Kemudian yang kita hindari juga kemungkinan banyak surat keterangan abal-abal, bukti sudah ikut rapid tapi palsu, ya kan. Sangat tidak mungkin itu dikendalikan, tapi seandainya itu dalam waktu lama walaupun harusnya agak banyak, tapi saya kira itu lebih mudah dikendalikan, gitu pertimbangan kita.

Apa antisipasi pemerintah jika terjadi klaster mudik?

Sejumlah pemudik motor memadati di Jalur Selatan Pos penyekatan leter U Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (12/5/2021) dini hari. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Ini sudah di tingkat desa tadi itu. Ini Satgas COVID ini sampai di level desa dan kelurahan, jadi siapapun yang berdatangan nanti datang ke kampung atau di kelurahan sudah ada yang siap untuk menyongsong itu, menyambut dengan gembira dan langsung dimasukkan di ruang karantina, gitu.

Gak usah khawatir, makanya saya sarankan sebaiknya mikirlah kalau mau nekat mudik karena di sana juga akan disambut dengan tidak ramah oleh Satgas COVID. Karena kalau Satgas COVID nyambut dengan ramah, pasti akan kita tindak tegas si Satgasnya. 

Selama pandemik ini Presiden Jokowi melarang ada silaturahmi tatap muka. Biasanya bagaimana silaturahmi sesama menteri kabinet saat Lebaran?

Paling kirim WhatsApp saja, telepon-telepon gitu. Ya biasalah jadi tidak usah dianggap seriuslah, wong cuman silaturahmi saja, toh tiap hari juga ketemu. Termasuk minta maaf kan bisa setiap saat, itu tidak harus pada Lebaran saja.

Para menteri kan gak boleh juga gelar open house, Pak Muhadjir rindu gak sih lakukan open house?

Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangan pers di Kantor Presiden (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Ya kangen sih kangen, tapi kan kita juga harus bisa menahan diri untuk melupakan kekangenan itu, dan kita harus siap untuk beradaptasi dengan suasana baru.

Ya nanti kalau kita tidak open house, ya bikin pura-pura saja ada buat open house, kita layani gitu.

Apa sih makanan favorit Pak Muhadjir saat Lebaran?

Penyaluran bansos (Dok. Kemenko PMK)

Saya apapun suka, biasanya ketupat, sayur lodeh, panggang ayam dengan bumbu khas. Dulu ibu saya biasanya bikin ayam panggang dengan bumbu yang khas, itu rahasia dari ibu saya, sekarang di warisin ke kakak ipar saya.

Biasanya kalau Lebaran ini saya minta dikirimi dari kampung ayam panggang oleh kakak ipar saya. Dia yang satu-satunya menguasai racikan dari almarhum ibu saya itu. 

Apa pesan Pak Muhadjir kepada masyarakat di Lebaran tahun ini?

Menko PMK Muhadjir Effendy (Dok. ANTARA News)

Saya mohon kesadarannya untuk mematuhi apa yang telah digariskan oleh pemerintah yaitu tidak mudik pada tahun ini. Pemerintah bukan berarti tidak toleran atau tidak menghargai perasaan keluarga, perasaan rakyat. Tapi justru pemerintah memberikan pilihan terbaik untuk kepentingan semuanya, kepentingan keselamatan rakyat, semuanya, dan pilihan tidak mudik ini adalah pilihan yang terbaik untuk kita semua. 

Karena itu saya mohon betul dengan kesadarannya untuk tidak mudik. Mereka yang seharusnya mudik ikhlaskan untuk kali ini, untuk kedua kalinya tidak mudik demi keselamatan kita semua. Bayangkan kalau seandainya mudik ini dibiarkan lepas begitu saja, kemudian terjadi kenaikan kasus angka kematian yang tinggi tentu saja siapapun tidak menghendaki ada kematian yang tidak perlu, kematian konyol akibat kesalahan kita mengambil keputusan.

Kemudian untuk salat Idul Fitri itu sunah, sehingga kalau dilaksanakan di dalam keluarga tidak apa-apa dan baik-baik saja apalagi dalam suasana darurat seperti ini. Kalau seandainya ingin salat di luar, upayakan dengan jumlah terbatas dan di lingkungannya sendiri yaitu di dalam satu komunitas, di mana satu sama lain saling kenal. Kenapa ini penting, untuk mengetahui, memastikan status kesehatan yang hadir kalau dalam lingkungan, kalau ada yang sakit pasti semuanya tahu gitu. Tapi kalau yang datang orang luar yang tidak kita kenal, maka kita sulit untuk memastikan mereka betul-betul status kesehatannya baik.

Karena itu, semuanya mohon dipatuhi. Dengan begitu Insyaallah kita akan bisa mengendalikan COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya dan pelajaran dari negara-negara tetangga kita sudah terbukti ada yang sekarang mengalami krisis besar-besaran, angka kematiannya sudah mencapai 20 juta, kasusnya per hari sudah 400.000. Ini suatu hal yang sangat-sangat mengerikan kalau itu terjadi di Indonesia. Bayangkan sekarang kasus kita masih sekitar 5 ribu aja sudah panik kan, yang meninggal juga sebetulnya masih terkendali, tapi itupun juga sudah mungkin kita sangat-sangat prihatin.

Karena itu, Insyaallah dengan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah demi kebaikan bersama, kebaikan rakyat semuanya agar kita mengendalikan COVID dengan baik, tapi satu sisi juga ekonomi tetap bergerak. 

Karena dua-duanya harus dilakukan secara serempak, seimbang, tidak boleh salah satunya mengurangi atau mendistorsi satu dengan yang lain. COVID-nya kalau ditekan dengan sangat baik tetapi kalau ekonominya kacau juga tidak bagus. Tapi kalau ekonominya bagus tapi COVID-nya kacau juga sangat mengkhawatirkan, karena itu semuanya harus berjalan secara beriringan dengan seimbang dan baik.

Baca Juga: Menko Muhadjir: RT/RW Masuk Zona Merah Tidak Boleh Salat Id Berjemaah