Warga Sipil Diusulkan Boleh Miliki Senjata Api, Ini Jenis-jenisnya

2. Jenis-jenis senjata api yang bisa digunakan warga sipil

Senjata api rakitan yang disita dari pelaku (IDN Times/ istimewa)

Di dalam Pasal 4, dijelaskan juga jenis-jenis senjata yang bisa digunakan oleh warga sipil. Terdapat tiga jenis senjata di antaranya senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas.

"Selain jenis senjata api nonorganik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat benda yang menyerupai senjata api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela di berupa semprotan gas air mata dan alat kejut listrik," tulis Pasal 4 ayat 2.

Lalu, pada ayat 3, 4, dan 5 dijabarkan juga senjata-senjata yang boleh dimiliki. Apa saja?

(3) Senjata api peluru tajam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a memiliki Kaliber:
a. 12 GA untuk jenis senapan; dan
b. 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver

(4) Senjata api peluru karet sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm

(5) Senjata api peluru gas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.

3. Syarat-syarat warga sipil yang diperbolehkan memiliki senjata api

Pistol, Ilustrasi Senjata Api (Dok. Humas Polres Metro Jakarta Barat)

Kemudian, Perkap ini juga menjelaskan tentang syarat warga sipil untuk memiliki atau menggunakan senjata api nonorganik. Di dalam Pasal 8 ayat 1, syarat-syaratnya tertulis sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

b. Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;

c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;

d. Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;

e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;

f. Memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;

g. Lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri;

h. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;

i. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;

j. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

k. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang

l. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

m. Bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan;

n. Memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;

o. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara;

p. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan

q. Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.
 
Lalu, di dalam Perkap juga disebutkan bahwa senjata api hanya berlaku selama 5 tahun dan izin penggunaan berlaku selama satu tahun.

4. Bamsoet membantah usulkan penggunaan senjata api bagi warga sipil

IDN Times/Margith Juita Damanik

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membantah mengusulkan kepada Kapolri Jendral Pol Idham Azis agar masyarakat sipil diperbolehkan memiliki senjata api, pistol kaliber 9 mm.

“Jangan percaya dengan pelintiran berita seolah-olah saya mengusulkan pada Kapolri soal kepemilikan senjata api untuk warga masyarakat," kata Bambang yang akrab disapa Bamsoet seperti dikutip dari ANTARA, Senin (3/7/2020).

Politisi Golkar itu menjelaskan, pernyataan yang disampaikan saat dirinya berada di Bali untuk menggelar lomba asah kemahiran menebak bagi para pemilik izin khusus senjata api, telah dipelintir.

Bamsoet menegaskan, pernyataan sebenarnya bahwa kepemilikan senjata api harus mengacu pada peraturan Kapolri, salah satunya memiliki sertifikat resmi IPSC yang dikeluarkan oleh PB Perbakin setelah mengikuti serangkaian tes.

Bamsoet yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Bela Diri (DPP PERIKHSA) juga mengatakan, serangkaian tes tersebut mulai dari tes psikologi, pengetahuan tentang senpi, keamanan hingga keterampilan menembak reaksi dengan mengikuti kursus dan kemampuan lapangan.

"Kepemilikan senjata api tidak boleh sembarangan. Pemilik senjata api menurut standar keanggotaan DPP PERIKHSA, diwajibkan memiliki sertifikat IPSC Indonesia, yang dikeluarkan oleh PB Perbakin untuk melengkapi persyaratan kepemilikan lain yang sudah ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri," ujarnya.

Orang yang boleh memiliki senjata api, kata Bamsoet, adalah anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah yang memiliki surat keputusan/surat pengangkatan dari Presiden RI, memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi.

Selain itu, tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara, tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan senpi atau tindak pidana dengan kekerasan, dan surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata.

Bamsoet menegaskan bahwa izin kepemilikan senpi hanya berlaku selama 5 tahun, dan izin penggunaan berlaku selama 1 tahun.

Mantan Ketua DPR itu menjelaskan, kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus tetap mengacu pada peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 Tahun 2015 tentang kepemilikan senjata api dengan tujuan membela diri.

Menurut Bamsoet yang juga Anggota Dewan Penasehat PB Perbakin itu, dalam Pasal 1 disebutkan, senjata api yang boleh dimiliki masyarakat sipil adalah senjata api nonorganik atau senjata yang bukan standar Polri dan TNI, yaitu cara kerja senjata tersebut adalah manual atau semi otomatis.

"Ada tiga jenis senjata nonorganik yang diizinkan penggunaannya oleh masyarakat sipil adalah senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas," katanya.

Baca Juga: Pengamat: Tak Ada Urgensi Legalkan  Senjata Api untuk Masyarakat Sipil