Yasonna: Proses Peradilan Joko Tjandra Harus Dilakukan Transparan
Menkum HAM Yasonna Laoly. (IDN Times/Debbie Sutrisna)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut, penangkapan buron kasus pengalihan tagihan piutang Bank Bali, Joko Tjandra, menjadi menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia.
"Penangkapan Joko Tjandra menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia," ujar Yasonna seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (31/7/2020).
1. Yasonna ingin proses peradilan Joko Tjandra transparan
Buronan Joko Tjandra tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (30/7/2020) ANTARA FOTO/Nova WahyudiYasonna mengatakan, dengan adanya penangkapan Joko Tjandra tersebut, maka bisa mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan buron kelas kakap itu. Hal itu, lanjutnya, juga menjadi pernyataan sikap yang tegas bahwa negara tidak bisa dipermainkan oleh siapapun yang mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum di negara ini.
"Oleh karena itu, keberhasilan penangkapan ini harus diikuti dengan proses peradilan yang transparan hingga bisa menguak kasus tersebut secara terang benderang," tutur Yasonna.
Baca Juga: Joko Tjandra Ditangkap, Tito Ungkap Deretan Kendala Menangkap Buron
2. Yasonna apresiasi Polri yang berhasil menangkap Joko Tjandra
Komisi lll DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menkumham Yasonna Laoly, Senin (24/2) (IDN Times/Irfan Fathurohman)Lebih lanjut, Yasonna juga secara khusus juga menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas keberhasilan menangkap sosok yang kabur sejak 2009 itu. Terlebih karena proses penangkapan itu dimudahkan melalui pendekatan 'police to police'.
Editor’s picks
"Sebelumnya masyarakat menuding Kepolisian tidak serius mencari tahu dan menangkap Joko Tjandra. Kini semua bisa melihat bahwa tudingan itu tidak benar," ujarnya.
3. Yasonna harap tak ada lagi oknum di dalam penegakan hukum
Menkumham Yasonna Laoly (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)Tak hanya itu, Yasonna menyebut kasus Joko Tjandra yang seakan dengan mudah bisa keluar-masuk Indonesia kendati berstatus buronan harus menjadi pelajaran bagi setiap lembaga penegak hukum di Indonesia. Dia pun menyinggung Polri yang telah mengusut petingginya yang mengeluarkan surat jalan untuk Joko Tjandra.
"Tentu ini harus diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam surat jalan Djoko Tjandra. Pencopotan semata tentu tidak cukup, harus diikuti dengan proses pidana," kata Yasonna.
Yasonna berharap hal tersebut dapat menjadi pelajaran agar tidak ada lagi oknum lembaga penegak hukum di Indonesia yang merasa bisa bermain-main dengan hukum di negeri ini.
"Negara tidak akan berkompromi soal ini," tambahnya.
4. Bareskrim Polri berhasil menangkap Joko Tjandra dengan metode police to police
Joko Tjandra (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Diberitakan sebelumnya, Joko Tjandra telah ditangkap di Malaysia dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (30/7/2020). Penangkapan dilakukan oleh tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia. Kerja sama model 'police to police' dilakukan setelah Joko Tjandra terdeteksi berada di Negeri Jiran tersebut.
Baca Juga: Buat Surat Jalan Palsu untuk Joko Tjandra, Brigjen Prasetijo Ditahan
Berita Terkini Lainnya
