YLBHI: Ada 32 Kasus Penodaan Agama pada Januari hingga Mei 2020
Direktur YLBHI Asfinawati (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut lembaganya telah menemukan 32 kasus penodaan agama yang terjadi awal tahun ini. Perempuan yang akrab disapa Asfi itu mengatakan kasus penodaan agama itu terjadi pada Januari hingga Mei 2020.
"Kasus-kasus itu (penodaan agama) tidak berkurang. YLBHI akan mengeluarkan kasus-kasus penodaan agama dari Januari hingga awal Mei yang datanya mengejutkan sekitar 32 kasus penodaan agama," kata Asfi dalam acara diskusi yang gelar oleh SEJUK, Rabu (13/5).
1. Tasfir penodaan agama semakin berkembang sejak kasus Ahok
ANTARA FOTO/Wahyu Putro ADari 32 kasus tersebut, kata Asfi, menunjukkan ada perkembangan dalam tafsir penodaan agama. Menurut dia, penodaan agama kini berkembang di masyarakat menjadi penistaan agama. Hal itu bermula sejak kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2016 lalu.
"Ketika Ahok diadili, menurut saya ada kesengajaan mengatakan bahwa penodaan agama menjadi penistaan karena penodaan agama sangat abstrak, sedangkan penistaan lebih konkret," ucap Asfi.
Baca Juga: Penyanyi "Aisyah Minum Anggur Merah" Jadi Tersangka Penistaan Agama
2. LBH sebut tidak ada kata penistaan agama dalam UU Hukum Pidana
Editor’s picks
IDN Times/Irfan FathurochmanPadahal, lanjut dia, dalam kita UU Hukum Pidana tidak ada kata-kata penistaan agama. Menurutnya, tafsir itu kini telah berkembang di masyarakat.
"Di dalam hukum pidana kalau disebut yang lain, pencurian menjadi penggelapan, ya itu akan sangat lain," jelasnya.
3. Penistaan agama semakin berkembang dan masuk ke dalam Perppu Ormas
IDN Times/Candra IrawanAsfi juga menyampaikan bahwa penistaan berkembang lagi dan masuk ke dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat pada 2017. Namun, kata Asfi, pemerintah memasukkan pasal-pasal penodaan agama ke dalam Perppu tersebut.
"Paradoksnya ketika pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas, argumennya untuk membubarkan HTI tetapi memasukkan pasal-pasal penodaan agama yang selalu menjadi artikulasi kelompok intoleran," jelasnya.
Baca Juga: Pemimpin Agama Perlu Contohkan Solidaritas di Tengah Pandemik COVID-19
Topik:
Berita Terkini Lainnya
