Daftar Janji Politik Gubernur Anies Baswedan yang Belum Terealisasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Polda Metro Jaya. (Dok.Humas Pemprov DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal segera lengser pada Oktober 2022. Bertepatan dengan HUT ke-495 DKI Jakarta, tentu menarik untuk disimak juga apa saja janji kampanye Anies Baswedan yang belum terealisasi di akhir masa jabatannya.
Beberapa janji kampanye Anies memang ada yang terkena imbas pandemi COVID-19. Namun, ada juga janji-janji yang seharusnya bisa terealisasi meski atau tanpa pandemik COVID-19.
Berikut rangkumannya seperti dirangkum IDN Times:
1. Lapangan kerja
Ilustrasi demo buruh. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)Pada 2017, Anies - Sandi berjanji akan membuka 200 ribu lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200 ribu pewirausaha baru, selama lima tahun.
Dalam data publikasi Bank Indonesia 2021, angka penduduk yang bekerja di DKI Jakarta pada periode pencatatan Agustus 2021 memang mengalami peningkatan dibandingkan periode Agustus 2020. Pada Agustus 2021, penduduk bekerja di Jakarta ada 4,73 juta orang.
Jumlah ini meningkat sebesar 1,68 persen dibanding Agustus 2020. Angkatan kerja yang terserap juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 89,05 persen di 2020 menjadi 91,5 persen di 2021.
Namun, angka ini belum melampaui jumlah penduduk DKI Jakarta yang bekerja pada 2019 yang mencapai 4,88 juta orang.
Baca Juga: Beda Kemeriahan HUT 495 DKI dengan Acara 2 Tahun Lalu Gegara Pandemik
2. Penanggulangan program banjir, macet, dan pengelolaan sampah
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSalah satu janji kampanye Anies lainnya adalah meningkatkan realisasi rencana program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.
Dalam hal pengendalian banjir, Anies memiliki beberapa program di antaranya normalisasi, membuat sodetan, dan sumur resapan atau drainase vertikal.
Editor’s picks
Namun, beberapa program belum rampung, seperti normalisasi sungai. Di samping itu, terkait pengelolaan sampah Pemprov DKI sudah memiliki program untuk membangun ITF (Intermediate Treatment Facility). Pembangun ITF ini tak kunjung terealisasi karena terkendala pembiayaan.
Baca Juga: HUT DKI Tak Cuma Transportasi Gratis, 11 Museum Juga Digratiskan
3. Menjual saham bir PT Delta Djakarta Tbk
Gambaran perusahaan bir PT Delta Djakarta (Website/deltajkt.co.id)Saat kampanye di Pilgub DKI 2017 lalu, Anies mengatakan akan menjual saham bir anker yang dimiliki oleh PT Delta Djakarta Tbk atau DLTA. Pemprov DKI Jakarta memiliki kepemilikan saham sebesar 26,25 persen atau setara 210,20 juta saham.
Dia mengatakan, ingin menjauhkan generasi muda dari minuman keras. Selain itu, ia juga menyebut bahwa pemasukan yang dihasilkan dari DLTA tidak menguntungkan. Sebaliknya, dengan menjual saham tersebut, maka uang hasil penjualan bisa digunakan untuk membangun fasilitas publik warga DKI Jakarta.
Hingga saat ini, pelepasan saham bir anker terkendala di DPRD DKI Jakarta. PT Delta Djakarta Tbk juga masih rutin menyumbang dividen ke Pemprov DKI. Terakhir, DLTA menyumbang Rp60,1 miliar untuk dividen 2021.
4. Memberikan rumah hunian bagi masyarakat Jakarta dengan DP Rp0.
IDN Times/Gregorius Aryodamar PProgram yang dijanjikan Anies sejak Pilkada 2017 lalu ini sudah dibangun di tiga lokasi. Di antaranya Pondok Kelapa, Jakarta Timur sebanyak 780 unit; Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat sebanyak 38 unit; dan Sentraland Cengkareng, Jakarta barat sebanyak 138 unit.
Rumah DP Rp 0 merupakan program prioritas yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah.
Ketika baru menjabat, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022, Anies menargetkan pembangunan sebanyak 250 ribu unit.
Namun, realisasi proyek ini masih saja minim karena penjualannya yang sepi dan pembangunannya yang terhambat.
Bahkan, Anies sempat mencopot Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto. Akhirnya, target pembuatan hunian diturunkan dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit dalam rancangan perubahan RPJMD.
Berita Terkini Lainnya
