DPRD DKI Setujui Tarif Integrasi TransJakarta, LRT dan MRT Rp 10 Ribu
Pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta (IDN Times/DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengatakan komisinya menyetujui tarif integrasi moda TransJakarta, LRT dan MRT sebesar Rp 10 ribu. Tujuannya untuk mendukung moda transportasi terpadu di DKI Jakarta.
“Prinsipnya Komisi B menyetujui pelaksanaan tarif integrasi karena mendukung keterpaduan moda transportasi di Jakarta sebesar Rp 10 ribu dengan masa percobaan tiga bulan,” kata Ismail, di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/6/2022).
1. Tarif akan dievaluasi setiap 3 bulan selama satu tahun
Ketua Fraksi Golkar sekaligus Anggota Komisi E, Basri Baco (IDN Times/Aryodamar)Dia menjelaskan ada 4 poin yang direkomendasikan Komisi B terkait tarif integrasi moda ini. Pertama, adalah soal persetujuan pelaksanaan tarif integrasi moda.
Kedua, tarif integrasi disetujui sebesar Rp 10 ribu dengan masa percobaan selama tiga bulan sejak ditetapkan dan akan dievaluasi setiap 3 bulan selama satu tahun.
“(Tujuannya) untuk mengetahui dampak implementasi paket tarif integrasi terhadap minat masyarakat menggunakan moda transportasi massal,” katanya.
Baca Juga: Rute Baru, Transjakarta: Buat Permudah Masyarakat karena Gage
2. Jumlah penerima manfaat paket tarif integrasi dilaporkan tiap tiga bulan
Editor’s picks
ANTARA FOTO/Galih PradiptaKetiga, jumlah warga masyarakat pengguna atau penerima manfaat paket dari tarif integrasi wajib dilaporkan setiap tiga selama satu tahun dengan pemisahan antara data masyarakat pengguna tarif integrasi ber-KTP DKI dengan KTP non DKI Jakarta.
Kemudian, yang terakhir, adalah dengan memberikan fasilitas gratis tiket integrasi-integrasi serta memberikan fasilitas tiket integrasi kepada 16 kelompok masyarakat pengguna.
3. Ada 16 kelompok masyarakat pengguna yang menerima manfaat tarif integrasi
Logo MRT (Dok. Istimewa)Di antaranya PNS DKI, pensiunan DKI, pegawai kontrak DKI, penerima KJP, karyawan swasta tertentu, penguni rumah susun, KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin, anggota TNI, pormis, veteran, penyandang disabilitas, lansia, marbot masjid, PAUD, jumantik, tim penggerak (PKK), dan koster gereja.
Kendati begitu, kata Ismail ini baru draf rekomendasi dan bisa berubah sesuai dengan kesepakatan yang terjadi ke depannya.
“Jika ada hal-hal yang memang perlu ditambahkan kami buka ruang,” tutur Ismail.
Baca Juga: Transjakarta Siapkan 5 Unit Bus Tambahan Manggarai-Blok M
Topik:
Berita Terkini Lainnya
