Ketua DPRD DKI Kritik Sumur Resapan: Jalan Rusak dan Tak Efektif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengkritik sumur resapan yang dibuat untuk menangani banjir Jakarta. Politikus PDIP itu menilai sumur resapan yang dibuat Gubernur Anies Baswedan itu tidak efektif.
“Siang tadi saat melintasi kawasan Aditiawarman, saya melihat langsung pengerjaan sumur resapan yg dinilai efektif oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di ibu kota yang merusak, mengambil sebagian ruang badan jalan,” kata Prasetyo, melalui akun Twiternya @PrasetyoEdi_, dikutip Selasa (30/11/2021).
Prasetyo menilai proyek sumur resapan ini juga menghambat pengguna lalu lintas. Dia menuturkan sumur resapan yang didesain untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah untuk mempercepat surutnya genangan, tak efektif dan merugikan.
“Menurut saya sumur resapan yang didesain untuk memasukkan hujan ke dalam tanah, mempercepat surutnya genangan saat hujan besar dan sebagai upaya cadangan air tanah tetap terjaga saat musim kemarau, ini tidak efektif sama sekali diterapkan di ibu kota dan jelas sangat merugikan pengguna jalan,” kata dia.
Baca Juga: Wagub DKI: Pembuatan 1,8 Juta Sumur Resapan Program Jangka Panjang
1. Ketua DPRD minta pembuat program turun ke lapangan
Proyek ini, kata Pras, justru membuat jalanan menjadi bergelombang. Selain itu, sumur resapan juga membuat tinggi jalan jadi berubah.
Dalam utasnya tersebut, Prasetyo meminta agar pembuat usulan program sumur resapan, agar sering-sering turun ke lapangan melihat langsung efektivitas program tersebut.
Editor’s picks
“Sering-seringlah turun ke lapangan untuk melihat langsung tingkat efektivitas pengendalian banjir di ibu kota. Ingat permasalahan banyak bukan di atas meja, tapi di lapangan,” kata dia.
2. Anggaran sumur resapan dikurangi
Dalam Rapat Banggar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2022, Prasetyo mengusulkan agar anggaran sumur resapan dipangkas dari Rp322 miliar menjadi Rp120 miliar.
“Pada saat Rapat Banggar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2022 minggu lalu, juga saya menekankan kembali efektivitas terhadap sumur resapan tersebut dan berakhir dengan pengurangan dari semula Rp322 miliar berkurang menjadi Rp120 miliar,” tutur Prasetyo.
3. Komisi D DPRD DKI Jakarta minta program sumur resapan dikaji kembali
Sementara, Komisi D DPRD DKI Jakarta merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta agar Dinas Sumber Daya Air mengevaluasi dan mengkaji kembali, untuk penentuan lokasi dan metode pelaksanaan pembangunan sumur resapan/drainase vertikal.
Hal ini, menurut Komisi D, untuk memastikan apakah program ini benar-benar dapat membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pengendalian banjir dan genangan, khususnya di permukiman masyarakat.
Baca Juga: Pemkot Jakarta Timur Bangun 1.000 Sumur Resapan buat Antisipasi Banjir