PSI Jakarta Dukung Pemprov DKI Tambah Sebaran CCTV

Untuk mencegah kekerasan seksual dan kriminalitas

Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI  Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV untuk mencegah tindak kriminalitas.

“Ini upaya yang baik untuk langkah preventif terhadap maraknya kekerasan seksual,” kata Anggara, dalam keterangan resmi, Senin (26/9/2022).

1. Disampaikan oleh Wagub DKI Jakarta

PSI Jakarta Dukung Pemprov DKI Tambah Sebaran CCTVWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (IDN Times/Aryodamar)

Adapun, rencana ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria beberapa waktu lalu merespons beberapa tindak kekerasan seksual yang terjadi. Menurutnya, ruang publik harus menjadi tempat yang aman bagi siapapun.

“Ruang publik harus jadi aman bagi semua warga Jakarta,” kata Ara, sapaan akrab Anggara.

Baca Juga: Ahmad Riza Patria Ungkap Rencananya Usai Lengser dari Wagub DKI

2. CCTV juga diminta ditempatkan di kawasan padat penduduk

PSI Jakarta Dukung Pemprov DKI Tambah Sebaran CCTVilustrasi CCTV (pixabay.com)

Ara menyampaikan bahwa sebaiknya kamera CCTV juga ditempatkan di daerah padat penduduk. Hal ini untuk mencegah kerawanan sosial lain yang terjadi.

“Selain di ruang publik, kamera CCTV juga perlu ditempatkan di kawasan padat penduduk. Tidak hanya mencegah tindak kekerasan seksual tapi juga banyak bentuk kriminalitas serta kerawanan sosial lainnya,” pungkasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa selama ini masyarakat seringkali mengusulkan pemasangan kamera CCTV namun terkendala teknis perencanaan anggaran. 

“Kita sudah bisa memulai program jak wifi, seharusnya ini jadi langkah menambahkan sarana pengawasan seperti cctv, agar potensi kerawanan sosial bisa ditindaklanjuti,” terangnya.

3. Masyarakat juga mengusulkan CCTV ditambah

PSI Jakarta Dukung Pemprov DKI Tambah Sebaran CCTVIDN Times/atcs-dishub.bandung.go.id

Di sisi lain, masyarakat juga sudah sering mengusulkan penambahan CCTV dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) atau forum Reses Anggota DPRD. Namun terkendala masalah teknis perencanaan tidak bisa dimasukkan ke APBD. 

“Kami harap karena sudah ada niat, bisa dipikirkan solusi agar bisa terakomodir,” tutup Ara.

Baca Juga: Terekam CCTV, Pencuri Gasak Komputer hingga Infokus di SDN Bekasi

Topik:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya