Wagub DKI Ingin Bamus Betawi Tetap Diberi Dana Hibah APBD
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut Badan Musyawarah (Bamus) Betawi yang eksis di Jakarta perlu mendapat dukungan APBD DKI Jakarta.
Hal ini merespons rekomendasi Komisi A DPRD DKI Jakarta yang meminta agar dana hibah buat Bamus Betawi dihapus mulai 2023.
“Tentu harapan kita bersama, bamus betawi dan organisasi lainnya yang selama ini eksis di DKI Jakarta perlu mendapatkan dukungan dari APBD ya,” kata Riza kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).
Baca Juga: Buruh Minta UMP Naik 7-10 Persen, Wagub DKI: Itu Harapan Realistis
1. Cari tahu penyebab rekomendasi
Sekjen Kemendagri Hudori bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Memperingati HUT ke-494 Kota Jakarta di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/6/2021). (Dok. Kemendagri)Di samping itu, Riza akan mencari tahu alasan Komisi A DPRD DKI Jakarta ingin menghentikan dana hibah untuk Bamus Betawi. Pada APBD Perubahan Tahun 2020 dan APBD Perubahan Tahun 2021 disepakati bahwa belanja hibah dialokasikan secara merata untuk Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982.
“Kita akan cari tahu, penyebab rekomendasi (dari Komisi A) itu,” jelasnya.
Dalam rapat penyampaian Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022, disebutkan dana hibah untuk Bamus adalah Rp2,1 miliar untuk masing-masing Bamus.
2. Ketua Komisi A ingin hibah bamus bentuknya berupa kegiatan
Editor’s picks
Ilustrasi Ondel-Ondel (IDN Times/Lia Hutasoit)Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengusulkan agar dana hibah untuk Bamus Betawi tidak lagi diberikan dalam bentuk uang, tetapi kegiatan.
Kegiatan yang dimaksud dapat diberikan dalam bentuk kegiatan yang melekat pada OPD/UKPD Pemprov DKI Jakarta agar manfaatnya lebih dapat dirasakan masyarakat suku Betawi di DKI Jakarta.
“Misalkan kegiatannya sosialisasi lebaran Betawi, nah yang lebaran Betawi kan bisa ditaruh di Dinas Pariwisata, nah lu ikut aja,” terang dia.
Baca Juga: Komisi A DPRD DKI Ingin Dana Hibah buat Bamus Betawi Dihapus
3. APBD DKI boleh digunakan untuk kegiatan masyarakat Betawi
pernikahan.asiaAdapun, kata Mujiyono, APBD DKI sedianya harus mengakomodir kepentingan masyarakat Betawi dengan porsi yang besar, namun dilakukan secara benar.
“Jadi kalau lewat program-program tadi ya tidak usah dibatasin. Lu punya program berapa, bisa diakomodir semua, bisa di Dinas Pariwisata, BPSDM dan dinas lainnya,” kata dia.
Baca Juga: Riza Patria: Tak Ada Pikiran Maju Jadi Gubernur DKI Jakarta
Berita Terkini Lainnya
