Comscore Tracker

AHY Dikudeta Moeldoko hingga Uang Masjid Rp1,4 Miliar Ikut Disita KPK

#IndonesiaHariIni yang menyebut uang masjid Nurdin Abdullah

Jakarta, IDN Times - 'Kudeta' Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi kenyataan. Sejumlah mantan anggota partai ini menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatra Utara dan menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum.

Namun AHY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di partai berlambang segitiga mercy itu. Ia tetap pemimpin yang sah. Selain soal kisruh Demokrat, pembaca IDN Times, Jumat (5/3/2021) juga menyoroti soal tanggapan Presiden Joko "Jokowi" Widodo soal ajakannya membenci produk asing yang menjadi ramai.

1. Moeldoko pimpin Partai Demokrat versi KLB Sumut

AHY Dikudeta Moeldoko hingga Uang Masjid Rp1,4 Miliar Ikut Disita KPKIDN Times/Teatrika Handiko Putri

KLB Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatra Utara memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum terpilih. Sebelumnya, DPP Partai Demokrat telah menegaskan, KLB tersebut tidak diikuti  pemegang suara yang sah.

"Kongres luar biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025," kata pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun. Bagaimana jalannya kongres? Baca di sini.

Baca Juga: Pesan Haru Ma Kyal Sin, Demonstran Myanmar yang Mati Ditembak Militer

2. AHY didongkel, SBY sebut Moeldoko tega bersekongkol dengan orang dalam

AHY Dikudeta Moeldoko hingga Uang Masjid Rp1,4 Miliar Ikut Disita KPKKonferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat AHY, mengenai Respon atas Pelaksanaan KLB Ilegal (Youtube.com/Agus Yudhoyono)

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ikut berkomentar atas KLB ilegal Partai Demokrat yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Ia sebut, apa yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebulan lalu soal gerakan kudeta oleh lingkaran Istana secara terang benderang benar adanya.

“Memang banyak yang tercengang dan tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar- benar tega, dengan darah dingin, melakukan kudeta ini,” kata Presiden Indonesia ke-6 itu. Selengkapnya ada di sini.

3. Nurdin Abdullah sebut Rp1,4 miliar yang disita KPK adalah uang masjid

AHY Dikudeta Moeldoko hingga Uang Masjid Rp1,4 Miliar Ikut Disita KPKGubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah membantah uang Rp1,4 miliar, 10 ribu dolar AS, dan 190 ribu dolar Singapura yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap. Ia mengaku, uang tersebut merupakan sumbangan pembangunan Masjid.

"Itu kan uang Masjid ya, itu bantuan Masjid. Nanti kita jelasin," katanya di Gedung Merah Putih KPK. Seperti apa detailnya? Baca di tautan ini.

4. Kampanye benci produk asing, Jokowi: gitu aja kok rame

AHY Dikudeta Moeldoko hingga Uang Masjid Rp1,4 Miliar Ikut Disita KPKDok. BPMI Sekretariat Presiden

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberikan respons terhadap kampanye benci produk asing yang disampaikannya. Dia mengeluhkan banyaknya komentar masyarakat terkait ajakannya tersebut.

“Kemarin saya sampaikan untuk cinta produk Indonesia, untuk bangga terhadap produk Indonesia. Dan boleh saja ngomong tidak suka pada produk asing, masa gak boleh gak suka pada produk asing, kan boleh saja. Gitu aja rame,” kata Jokowi. Baca selengkapnya di link ini.

5. KPK periksa Effendi Gazali terkait dugaan suap ekspor benih lobster

AHY Dikudeta Moeldoko hingga Uang Masjid Rp1,4 Miliar Ikut Disita KPKIDN Times/Margith Damanik

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo. Salah satu yang diperiksa adalah mantan Penasihat Menteri KP Effendi Gazali.

"Effendi Gazali didalami pengetahuannya terkait dengan hasil kajian dan konsep rancangan Peraturan Menteri KP mengenai kebijakan ekspor benih lobster," ujar Pelaksana Juru Bicara KPK Ali Fikri. Cek di sini.

Baca Juga: [BREAKING] AHY: Tidak Ada Dualisme Kepemimpinan, Saya Ketum yang Sah!

Topic:

  • Umi Kalsum

Berita Terkini Lainnya