Comscore Tracker

Jika Vaksin COVID Tak Halal, Rumah DP Nol Persen Dikritik, Demo BEM

Indonesia Hari Ini juga mengabarkan Hamzah Haz masuk RS

Jakarta, IDN Times - Belum juga masuk ke Indonesia, pro konta vaksin COVID-19 mulai muncul. Meski dibutuhkan, kekhawatiran vaksin tidak halal mulai muncul sehingga Wapres Ma'ruf Amin pun angkat bicara. 

Soal vaksin ini menyedot perhatian pembaca IDN Times, Jumat (16/10/2020). Begitu pula dengan informasi soal sakitnya mantan Wapres Hamzah Haz, dan rumah DP nol persen yang menjadi program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di awal kepemimpinannya, yang kini dipertanyakan.

1. Pengusaha angkat bicara soal pesangon pekerja yang turun jadi 25 bulan gaji

Jika Vaksin COVID Tak Halal, Rumah DP Nol Persen Dikritik, Demo BEMKetua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani. IDN Times/Hana Adi Perdana.

Pasal krusial soal pesangon Pemutusan Hubungan Kerja dan pensiun dalam Klaster Ketenagakerjaan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang turun menjadi 25 bulan gaji dari 32 bulan seperti yang diatur UU Nomor 13 Tahun 2003, dianggap kubu pengusaha sebagai win-win solution. Sebab pesangon 32 gaji dianggap tidak adil lagi bagi mereka.

Angka ini dianggap Hariyadi Sukamdani yang mewakili Apindo, sudah tidak relevan lagi di saat program pensiun sudah jadi kewajiban. Bagaimana hitung-hitungan Hariyadi? Lihat di tautan ini.

2. Wapres Hamzah Haz masuk rumah sakit

Jika Vaksin COVID Tak Halal, Rumah DP Nol Persen Dikritik, Demo BEMWakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz sedang sakit dan terbaring di atas ranjang RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, Kamis (15/10/2020). (ANTARA/ Istimewa)

Baca Juga: Berawal dari Pesta Seks, Polisi Ungkap Kasus Prostitusi Anak di Aceh

Wakil Presiden pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz, tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Sakitnya Hamzah dibenarkan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani.

Asrul memastikan Hamzah sakit karena usianya yang sudah tua. Bagaimana kondisi Hamzah saat ini? Baca selengkapnya di link berikut ini.

3. Seruan BEM SI dalam unjuk rasa, akan rusak pesta oligarki

Jika Vaksin COVID Tak Halal, Rumah DP Nol Persen Dikritik, Demo BEMUnjuk rasa menolak Omnibus Law UU Ciptaker di Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) kembali melakukan aksi turun ke jalan hari ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020 lalu.

BEM SI menyebutkan kedatangan mereka untuk merusak pesta elit dan oligarki. Bagaimana pernyataan mereka? Baca di tautan ini ya guys.

4. Janji Anies soal rumah DP nol persen dipertanyakan

Jika Vaksin COVID Tak Halal, Rumah DP Nol Persen Dikritik, Demo BEMGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Tiga tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, janji pemenuhan hunian layak termasuk rumah DP Rp0 bagi warga menjadi salah satu yang paling mendapat sorotan dari berbagai fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad mengatakan bahwa Anies berjanji menyediakan 300 ribu rumah DP Rp0 dalam lima tahun atau 60 ribu rumah setiap tahunnya. Namun, Idris mengklaim hingga tiga tahun berselang target itu masih jauh tercapai. 

Berapa rumah yang sudah disediakan Anies?  Lihat di link ini.

5. Instruksi Wapres Ma'ruf Amin jika vaksin COVID-19 tidak halal

Jika Vaksin COVID Tak Halal, Rumah DP Nol Persen Dikritik, Demo BEMPenandatanganan kesepakatan pembelian vaksin COVID-19 AstraZeneca dengan Indonesia (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan bahwa MUI sudah melakukan banyak peran dalam menghadapi pandemik COVID-19, mulai dari mengeluarkan fatwa pelaksanaan ibadah hingga pengurusan jenazah COVID-19. Ma'ruf pun meminta agar MUI dilibatkan dalam hal vaksin COVID-19 nanti.

Ma'ruf menyebut MUI juga akan melakukan sertifikasi halal pada vaksin COVID-19. Bagaimana detailnya? Baca selengkapnya di sini.

Baca Juga: Kritik 3 Mantan Pimpinan KPK soal Pengadaan Anggaran Mobil Dinas

Topic:

  • Umi Kalsum

Berita Terkini Lainnya