JK Ungkap Fakta Buruk Pendidikan Indonesia Sebelum Ada Ujian Nasional
Rapat Senat Terbuka Universitas Negeri Padang, Anugerah Doktor Honoris Causa untuk Muhammad Jusuf Kalla, Kamis, 5 Desember 2019. (IDN Times/Uni Lubis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Padang, IDN Times - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Ujian Nasional tidak dihapus. Sebab UN menjadi ukuran mutu pendidikan nasional. Ini terbukti dari fakta-fakta yang terjadi pada dunia pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah adanya UN.
Meski tidak merujuk langsung pada rencana Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang akan menghapus UN di tahun 2021 nanti, JK membeberkan kondisi sistem pendidikan nasional sebelum 2003, saat UN mulai diterapkan.
Fakta-fakta itu disampaikan JK dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (DR HC)-nya dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada Sidang Senat Terbuka UNP, Kamis 5 Desember 2019. Ini merupakan gelar DR HC ke-13 yang diterima JK.
Kata dia, dibandingkan 50 tahun atau 30 tahun yang lalu, jelas fasilitas pendidikan saat ini jauh lebih baik. Dulu, infrastruktur pendidikan masih sangat kurang, banyak SMA tidak memiliki ruang kelas yang cukup, dan laboratoriun atau perpustakaan yang memadai. Guru-gurunya pun demikian, masih sangat kurang. Tidak banyak guru menyandang gelar sarjana yang mengajar di sekolah.
Namun dua dasawarsa terakhir, pemerintah telah menempuh dan menerapkan kebijakan untuk memajukan dan menjamin mutu pendidikan nasional. "Kalau bicara pendidikan bermutu, harus ada ukurannya, dilihat dengan perbandingan waktu dan negara," kata JK.
1. Soal ujian SD dan SMP tahun 1950 ternyata lebih sulit dibandingkan 2000
Jusuf Kalla usai menerima anugerah Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Padang, Kamis, 5 Desember 2019. IDN Times/Uni LubisDi tahun 2002 lalu, kata JK, ia membandingkan hasil ujian SD dan SMP dalam kurun waktu 50 tahun, tepatnya dari tahun 1950 hingga tahun 2000. Waktu itu ia mengambil data dari badan pengujian yang masih memiliki arsipnya.
JK saat itu terkejut karena soal berhitung SD atau Sekolah Rakyat lima puluh tahun lalu luar biasa sulit dibandingkan soal ujian tahun 2000 yang jawabannya sudah ada pilihan, sehingga siswa tingga memilih a, b atau c.
"Jauh sekali. Jadi akhirnya yang tamat SR tahun 1950-an dengan yang tamat tahun 2000-an jauh berbeda hasilnya. Ujiannya saja sudah berbeda tingkat kesulitannya," kata JK.
2. Dibandingkan tiga negara ASEAN, Indonesia setara Filipina dan di bawah Singapura-Malaysia
Rapat Senat Terbuka Universitas Negeri Padang, Anugerah Doktor Honoris Causa untuk Muhammad Jusuf Kalla, Kamis, 5 Desember 2019. IDN Times/Uni LubisTidak hanya itu, JK juga melakukan perbandingan secara regional. Ia meminta survei ujian nasional dari tiga negara, yakni Singapura, Malaysia dan Filipina. Tiga negara ini dipilih karena hanya tiga negara tersebut di ASEAN yang berbahasa Melayu atau Inggris.
"Saya lebih terkejut lagi, soal ujian matematika SD di Singapura atau di Malaysia hampir sama tingkatnya dengan soal ujian SMP kita. Tidak usah bicara soal bahasa Inggrisnya yang lebih jauh lagi," kata dia.
Editor’s picks
Soal-soal ujian Singapura dan Malaysia memang sudah memakai standar Cambridge atau Oxford. Dari tiga negara itu hanya Filipina yang soal ujiannya hampir sama dengan Indonesia. Standar kelulusan UN di Singapura dan Malaysia 7, sedangkan Indonesia memulai di tahun 2003 di angka 4.
3. Sistem kelulusan siswa sempat pakai rumus 'dongkrakan'
Testimoni rektor terhadap gelar Doktor HC dari Universitas Negeri Padang untuk Jusuf Kalla, 5 Desember 2019 (IDN Times/Uni Lubis)Sebelum ada UN, JK menceritakan kelulusan memakai rumus 'dongkrakan' alias dikatrol, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan. Akibatnya mutu pendikan Indonesia terus turun. Padahal, katanya, orang Indonesia dianugerahi otak yang sama dengan orang Jepang atau Amerika. Bedanya, cuma siapa yang belajar dengan baik dan siapa yang kurang belajar.
"Kenapa anak-anak kurang belajar, karena selama beberapa puluh tahun anak-anak itu semua bakal lulus ujian. Bupati dan wali kota turun menekan sekolah dan guru agar meluluskan murid-murid 100 persen. Akhirnya anak-anak merasa tidak perlu belajar karena pasti lulus," kata dia.
Dulu, JK menambahkan, juga ada sistem Ebtanas yang menerapkan cara nilai ganda dan menaikkan nilai bagi yang kurang di daerah. Ia mencontohkan, kalau di Jakarta siswa bisa dapat nilai 6, mungkin di Mentawai atau Kendari atau di kampungnya, Bone, hanya dapat 4. Lalu dibikin justifikasi untuk mengatrol nilai 4 menjadi 6.
4. Ujian Nasional harus diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional
Rapat Senat Terbuka Universitas Negeri Padang, Anugerah Doktor Honoris Causa untuk Muhammad Jusuf Kalla, Kamis, 5 Desember 2019 IDN Times/Uni LubisItulah mengapa pada 2003 pemerintah meminta Mendiknas mengadakan Ujian Nasional lagi untuk menetapkan standar pendidikan yang sama di seluruh Indonesia. "Sekali lagi kenapa Ujian Nasional? Supaya standarnya sama dan tidak ada lagi standar berbeda di antara berbagai provinsi berbeda," kata dia.
Selama ini memang ada ujian sekolah, di mana guru menguji apa yang sudah diajarkan dan UN menguji kemampuan pengetahuan siswa yang seharusnya diketahui sesuai kurikulum.
Ditambah saat ini seluruh gedung sekolah negeri biayanya sudah hampir sama dengan laboratorium sesuai standar. Begitu pula buku yang cetakannya sama. "Karena itu pendidikan kita harus mempunyai standar nasional. Guru-guru juga hampir semua S1. Swasta pun dibantu dalam bentuk BOS," kata dia.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
Baca Juga: Jusuf Kalla Terima Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Padang
Berita Terkini Lainnya
