Geger Malari 49 Tahun Lalu, Ini Versi Laksamana Sudomo

2. Pasukan didatangkan dari luar Jakarta untuk padamkan kerusuhan Malari

Repro buku Biografi Laksamana Sudomo: Mengatasi Gelombang Kehidupan

Dalam bukunya, Sudomo mengaku penyebab kerusuhan yang meletus pada 15 Januari 1974 masih misteri.  Selama terjadi kerusuhan, Sudomo ditugaskan oleh Pangkopkamtib saat itu, Jenderal TNI Soemitro, untuk mengendalikan operasi dan memulihkan keamanan Jakarta.  

Prioritas pertama yang dilakukan Sudomo adalah mendatangkan tambahan pasukan dari Kodam Brawijaya dan Kodam Diponegoro. Tujuannya memadamkan amukan massa, serta mencegah massa yang ingin merangsek menduduki Istana Presiden.  

Sudomo mendapat petunjuk khusus, “Apapun yang terjadi, sekuat tenaga kita harus bisa mencegah demonstran memasuki dan menduduki Istana Presiden Indonesia.” Dalam sebuah wawancara, Hariman pernah mengatakan, sebenarnya unjukrasa mahasiswa rampung sekitar pukul 14.30 WIB.

3. Sudomo memerintahkan intelijen menangkapi tokoh mahasiswa dan tokoh politik

ANTARA FOTO

Selain menangkap Hariman dan sejumlah mahasiswa, Sudomo juga memerintahkan intelijen menangkapi tokoh politik yang dicurigai sudah melibatkan diri dengan gerakan menentang pemerintahan Soeharto.   

Dalam disertasi Rizal Mallarangeng yang menempuh pendidikan doktoral di Ohio University, AS, tercatat 700-an orang sempat ditangkap. Sebanyak 45 dari jumlah 700 ditahan selama berbulan-bulan. Hanya tiga orang diseret ke pengadilan, yaitu Hariman Siregar, Aini Chalid, dan Sjahrir. Hariman dan Aini Chalid masih mahasiswa. Sjahrir sudah lulus.

Dari kalangan tokoh, ada yang ditahan beberapa bulan, termasuk Sarbini Sumawinata, Soedjatmoko, Mochtar Lubis, Marsillam Simanjuntak, Tawang Alun, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Adnan Buyung Nasution. Kebanyakan dianggap dekat dengan Partai Sosialis Indonesia. Sarbini kebetulan adalah mertua Hariman.

Sebelum Malari meletus, mereka aktif mengkritik strategi pembangunan yang dipilih Orde Baru. Rezim ini dianggap terlalu liberal, membuka pintu terlalu lebar bagi investor asing. Saat ditelepon Sudomo agar menghadap ke Kopkamtib, Hariman mencoba berlindung di balik Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin.

Langsung Sudomo menelepon Ali Sadikin, Letnan Jenderal Marinir, sejawatnya saat di Angkatan Laut. “Hei, itu bukan tugas gubernur. Itu tugasnya Kopkamtib,” kata Sudomo. Tanggal 16 Januari 1974, malam hari, Hariman diterima di ruang kerja Sudomo. Dia mengaku mengajak diskusi tokoh mahasiswa itu. “Coba sekarang kamu nyesal gak melihat akibat peristiwa ini. Coba lihat sisi ekonominya.”

Baca juga: Mengenang Pangeran Diponegoro, Ini 5 Wisata Sejarah di Makassar

4. Sudomo membolehkan mahasiswa yang ditahan menonton televisi

ANTARA FOTO

Dalam bukunya, persisnya di halaman 230, Sudomo juga menceritakan tentang mahasiswa yang dia tahan. Sudomo mencatat, ”Anak-anak itu saya taruh di Rumah Tahanan Militer (RTM) Budi Utomo dan RTM Nirbaya, saya perbolehkan mereka menonton televisi. Uang lauk-pauknya saja sudah Rp1.000 per hari. Ada yang ingin belajar lagi, dan saya sarankan belajar di Amerika Serikat. Sebab kalau sudah di Amerika kan saya tidak usah ngawasi.”

Bukan berarti Sudomo lunak. Dia justru memperkeras pengawasan terhadap aktivis pasca-Geger Malari. Demonstrasi dianggap bertentangan dengan demokrasi. Tanggal 20 Januari 1978 Sudomo terbitkan keputusan memerintahkan penghentian percetakan, penerbitan, dan peredaran harian terbitan Jakarta, yaitu Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesia Times, dan Sinar Pagi.  Media-media tersebut dianggap memghasut dan menjadi ancaman ketertiban dan keamanan.

5. Rekonstruksi Malari, mahasiswa dianggap dimanfaatkan persaingan elite politik

Repro buku Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari ′74 karya Heru Cahyono/histori.id

Menurut Sudomo, gerakan mahasiswa yang berujung kerusuhan Malari adalah bagian subversi menggulingkan pemerintahan yang sah. “Gerakan subversi politik untuk mencapai tujuannya menggunakan pola atau strategi yang terdiri atas tiga tahap: infiltrasi, pematangan revolusioner, dan peledakan,” demikian versi Sudomo.

Sebagai orang dekat Presiden, Sudomo menganggap dalam rangka pematangan revolusioner dilemparkan isu adanya persaingan keras di tingkat elite politik untuk memperebutkan calon pengganti Soeharto. Dua sosok jenderal dianggap bersaing, yaitu Pangkopkamtib Jenderal TNI Soemitro dan Letnan Jenderal TNI Ali Murtopo.

“Disamping itu dilemparkan pula isu bahwa Pemerintah terlalu 'menganakemaskan' Jepang dalam investasi di Indonesia. Barang-barang Jepang dianggap merajalela, menguasai pasaran domestik dan menekan usaha-usaha dalam negeri untuk mengembangkan industri nasional,” kata Sudomo lagi.

Ini versi lainnya, sebagaimana dimuat dalam Dokumen Ramadi, yang disampaikan oleh kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) Jenderal TNI Sutopo Juwono. Dalam buku Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 (1998), Soemitro mengaku tak pernah mendengar nama Ramadi, apalagi mengenalnya.

"Menyesal saya tidak sempat mendapatkan dokumen tersebut namun isi dokumen katanya menokohkan saya, Soemitro, untuk diperhadapkan dengan Pak Harto sebagai rival," ujar Soemitro di buku itu.

Isi dokumen Ramadi menyudutkan Soemitro. Ia dianggap hendak mengambil alih kepemimpinan dari tangan Soeharto.

Sutopo Juwono menginformasikan, Ramadi dekat dengan Mayjen Soedjono Hoemardani, salah seorang Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto. Ramadi adalah pensiunan kolonel yang dijadikan pimpinan di Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) oleh Soedjono.

Selain Soedjono, Soeharto juga memiliki Aspri lain, yaitu Letnan Jenderal Ali Moertopo. Pada masa itu, menjadi rahasia umum bahwa ada semacam persaingan di antara Soemitro dan Ali Moertopo untuk berebut pengaruh ke Soeharto.

Sejak medio 1960-an, Ali Moertopo memimpin Operasi Khusus (Opsus). Indonesianis asal Australia, Harold Crouch, mengatakan Opsus adalah lembaga yang bekerja untuk kepentingan presiden. Pengaruhnya merasuk ke mana-mana, termasuk menentukan siapa yang menjadi pengurus Dewan Mahasiswa di kampus-kampus.

Sesudah peristiwa Malari, Soeharto menghapus institusi asisten pribadi yang keberadaannya ditentang mahasiswa.

6. Hariman Siregar sempat dibui kurang dari tiga tahun

ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan

Ketiga mahasiswa yang diadili pada saat itu adalah Hariman Siregar (UI), Sjahrir (UI), dan Aini Chalid (UGM). Di persidangan, banyak saksi yang dihadirkan jaksa menarik keterangan mereka. Hakim PN Jakarta Pusat BH Siburian menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara pada 21 Desember 1974 kepada Hariman. Hakim lain, Anton Abdurrahman Putra menjatuhkan vonis serupa kepada Sjahrir. Sedangkan Aini divonis 2 tahun 2 bulan.
 
Laman hukumonline.com memberitakan, Hariman sempat menghuni bui kurang dari tiga tahun, sedangkan Sjahrir empat tahun. Ketua Mahkamah Agung (saat itu) Oemar Seno Adji memutuskan menghentikan penahanan atas Hariman.

Jaksa Agung Ismail Saleh menggunakan hak oportunitas untuk mengesampingkan perkara dengan alasan kepentingan umum. Selama dibui, Hariman kehilangan ayahnya dan anak kembarnya yang meninggal dunia.  Istrinya jatuh sakit.

Kerusuhan Malari adalah perlawanan besar yang pertama terhadap rezim Soeharto. Setelah 44 tahun, semangat kritis Hariman Siregar dan tokoh pendukung Malari tak padam. Senin, 15 Januari 2018, mereka menggelar sebuah acara bertajuk “Mengembalikan Reformasi Yang Kita Mau”.

Acara yang digelar di University Club, Universitas Gadjah Mada itu menghadirkan pembicara kunci Hariman Siregar, serta tokoh lain seperti Indonesianis Max Lane, wartawan yang juga pengamat politik Dhaniel Dhakidae dan Emha Ainun Nadjib. 44 Tahun Geger Malari layak menjadi renungan bagi semua pihak, di tengah mulai munculnya kritik kencang terhadap investasi asing.

Baca juga: Ini Sejarah Berdirinya 12 Partai Politik yang Lolos Verfikasi