Ini Alasan PM Pakistan Diam soal Perlakuan Terhadap Muslim Uighur
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Foto Dok: pmo.gov.pk
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Davos, IDN Times – Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, masuk ke ruangan pertemuan di Hotel Europe, di kawasan Davos, di sela-sela berlangsungnya pertemuan forum ekonomi dunia (World Economic Forum/WEF) 2020, Rabu siang, 22 Januari 2020. Dia disertai sejumlah pendamping termasuk Menteri Keuangan Abdul Hafeez Shaikh.
“Saya mau pertemuan dengan kalian dilakukan secara on the record, karena saya ingin menyampaikan apa yang kami lakukan di Pakistan,” ujar PM Khan.
Sekitar 40-an pemimpin redaksi dan editor eksekutif anggota International Media Council (IMC), koalisi pimpinan media dari berbagai negara yang dibentuk sejak WEF 2019, menyimak dengan seksama. Media dari Indonesia diwakili IDN Times.
Imran, kini 67 tahun, sebelum masuk politik dikenal sebagai pemain dan kapten tim nasional kriket. Dia pernah membawa negaranya menjadi juara dunia kriket pada tahun 1992.
Lepas dari kehidupan sebagai atlet, kemudian berbisnis, pada 1996, Imran Khan mendirikan partai politik Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pergerakan Keadilan). Khan memimpin Pakistan sejak 18 Agustus 2018.
Sosoknya tinggi besar, raut wajah dan gaya bicara percaya diri. Sayang, set duduk acara ngobrol yang dipandu Pemimpin Redaksi majalah Foreign Policy, Jonathan Tepperman itu, membelakangi jendela kaca, sehingga backlight, gelap.
Selama hampir satu jam PM Khan menjawab pertanyaan termasuk dari peserta.
1. PM Imran Khan membuka misteri mengapa Pakistan yang punya banyak penduduk muslim terkesan diam dalam isu pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Foto Dok: pmo.gov.pkPM Khan selama ini lumayan kritis terhadap perlakuan tidak adil yang dialami umat Islam di dunia. Populasi Islam di Pakistan adalah 97 persen, atau sekitar 200 juta, nomor dua setelah Indonesia. Pakistan juga dikenal sebagai “pusat global politik Islam”.
Mengapa kali ini dia diam?
“Saya tidak tahu banyak tentang skala dari (perlakukan tidak adil) yang dialami muslim Uighur,” kata Khan. Ini reaksi spontan dia.
Ketika dikejar lebih jauh, kok bisa-bisanya dia tidak paham isu yang banyak diberitakan secara luas, bahkan Dewan HAM PBB pun menyatakan terjadi pelanggaran HAM terhadap warga Uighur, PM Khan mengungkapkan alasan sebenarnya.
“Tiongkok membantu kami,” ujar Khan. “Tiongkok datang membantu kami saat situasi kami terpuruk. Jadi kami sangat berterima kasih terhadap pemerintah Tiongkok,” Khan melanjutkan.
Pada tanggal 3 Oktober 2018, PM Khan berkunjung ke Beijing, bertemu dengan Presiden Xi Jinping, dan menyepakati kerjasama koridor ekonomi Tiongkok Pakistan (CPEC) senilai miliaran dollar AS. Kesepakatan ini sangat penting bagi Pakistan, apalagi salah satu fokusnya adalah di bidang energi dan infrastruktur.
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi, pada tanggal 20 November 2019 mengumumkan bahwa CPEC adalah prioritas paling tinggi bagi Pakistan.
Baca Juga: Deretan Fakta 'Sekolah Vokasi' Muslim Uighur di Xinjiang
2. PM Imran Khan memilih menanggapi isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur lewat jalur khusus dengan pemerintah Tiongkok
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Foto Dok: pmo.gov.pk“Saya memilih menggunakan komunikasi khusus soal ini dengan pemerintah Tiongkok,” kilah Khan.
Tahun lalu, Laman BBC memuat pernyataan jubir kementerian luar negeri Turki, Hami Aksoy, yang mengatakan, "Bukan lagi rahasia bahwa bahwa lebih dari satu juta warga Turki Uighur yang ditangkap secara sewenang-wenang menjadi sasaran penyiksaan dan indoktrinasi politik di penjara."
Pernyataan Aksoy dimuat pada 9 Februari 2019. Aksoy mengecam adanya 'kamp konsentrasi' bagi warga Uighur. Sikap Turki tersebut menyusul kabar kematian seorang musisi terkenal dari etnis Uighur, Abdurehim Heyit.
Organisasi Amnesti Internasional mendapatkan informasi yang belum dapat dikonfirmasikan bahwa kematian Heyit karena lagu berjudul "Ayah" yang liriknya diambil dari puisi Uighur yang berseru kepada orang-orang muda untuk menghormati pengorbanan orang-orang sebelum mereka.
Menurut BBC, dua kata dalam lirik lagu Heyit, "martir perang", diduga membuat otorita Tiongkok menganggap Heyit menunjukkan ancaman teroris. Tentu saja Beijing menolak tudingan pemerintah Turki.
"Pelatihan untuk kaum muda di Xinjiang kami lakukan untuk meredam ekstremisme di sana," kata Jiang Jianguo, Wakil Menteri Departemen Publisitas Partai Komunis Tiongkok saat bertemu dengan sejumlah media di Beijing, Februari 2019.
Baca Juga: Pemerintah Tiongkok Kecam Pernyataan Turki Soal Muslim Uighur
3. PM Imran Khan membandingkan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur dengan yang terjadi di daerah Kashmir yang menjadi konflik berkepanjangan antara Pakistan dengan India
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Foto Dok: pmo.gov.pkKhan mengkritisi pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Dia bahkan sempat terlibat debat dengan dua pemimpin media dari India yang hadir di pertemuan IMC. “Tahu gak problem terbesar India? PM Modi,” kata Khan.
Jadi, di mata PM Khan, perlakukan Tiongkok terhadap etnis Uighur tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukan India di Kashmir. “Kamu gak bisa bandingkan skalanya,” ujar Khan.
Dia menyerang pemerintahan Modi yang menurutnya, “menyandera” 8 juta orang di Kashmir selama lima bulan, dan memenjarakan pemimpin politik di sana, setelah India menguasai Kashmir.
“Tentu saja Pakistan menjadi pihak yang terdampak karena itu terjadi di darah yang menjadi sengketa kedua negara. Makanya saya bersuara keras terhadap hal ini,” kata Khan.
Pakistan bukan satu-satunya negara populasi muslim besar yang mendiamkan tindakan Tiongkok terhadap Uighur. Arab Saudi dan sejumlah negara anggota organisasi Islam Dunia juga memilih sikap berkomunikasi lewat jalur khusus di balik layar. Ujung-ujungnya soal duit. Investasi.
Baca Juga: Arab Saudi dan Rusia Puji Sikap Tiongkok Terhadap Uighur di Xinjiang
Berita Terkini Lainnya
