Comscore Tracker

Peristiwa Malam 20 Mei 1998, Soeharto Panggil Wiranto

Enam tuntutan mahasiswa saat Reformasi 1998

Jakarta, IDN Times – Peringatan 21 Tahun Reformasi kali ini seolah senyap, tertutup oleh debat soal siapa sebenarnya pemenang Pemilihan Presiden 2019. Padahal, justru belakangan terasa ancaman kembalinya kekuatan Orde Soeharto, atau Orde Baru.

Di kedua kubu calon presiden, tokoh-tokoh yang kental dengan muatan Orde Baru bercokol. Ada yang bahkan punya ide menempatkan kembali militer aktif di posisi sipil termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk mengingatkan kembali, terutama buat generasi milenial dan gen Z, ada enam tuntutan mahasiswa saat mendorong Reformasi Mei 1998:
1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya
2. Laksanakan amandemen UU 1945
3. Hapuskan Dwi Fungsi ABRI
4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya
5. Tegakkan supremasi hukum
6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

Pertanyaannya kini, apakah 6 tuntutan itu sudah berhasil dipenuhi?

Keluarga Presiden Soeharto justru kini kembali ke panggung politik dan mendirikan partai
politik. Supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dari KKN masih harus terus diperjuangkan.

Pada 20 Mei 1998, 21 tahun lalu, Amien Rais, berencana mengumpulkan massa di Lapangan Monas, untuk memaksa Soeharto mundur. Dua puluh satu tahun kemudian, Amien Rais yang menjadi pendukung berat kubu calon presiden Prabowo Subianto, menyerukan people power menolak hasil rekapitulasi pilpres dengan tudingan ada kecurangan.

Ajakan yang kemudian dikoreksi menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat. Bahkan ada yang
berencana tur jihad ke KPU dan Bawaslu pada 20 Mei 2019.

Baca Juga: Amien Rais Bicara tentang Batalnya Aksi di Monas 20 Mei 1998

Apa yang terjadi pada malam sebelum 20 Mei 1998?

Sejumlah pelaku sejarah, punya versinya masing-masing. Berikut catatan yang saya kutip dari sebuah buku Saksi Sejarah Malam 20 Mei 1998, karya Salim Said.

1. Awalnya adalah panggilan telepon dari SBY

Peristiwa Malam 20 Mei 1998, Soeharto Panggil WirantoIDN Times/Uni Lubis

Salim Said dikenal dekat dengan kalangan militer karena posisinya sebagai pakar militer dari kalangan sipil. Dia pernah ditugasi menjadi Duta Besar RI untuk Republik Ceko di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salim menulis buku berjudul “Dari Gestapu ke Reformasi; Serangkaian Kesaksian’, antara lain untuk menjawab pertanyaan banyak mahasiswanya mengenai apa yang terjadi pada jam-jam jelang pergantian kepemimpinan pada 20-21 Mei, 21 tahun lalu.

Di buku itu dia menuliskan, menerima sebuah panggilan telepon pada malam 20 Mei 1998. Penelpon adalah staf Letnan Jenderal SBY, saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Sosial Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Salim diminta hadir dalam sebuah rapat yang diadakan malam itu, pukul 19.00 WIB, di Gedung Urip Sumohardjo, di kompleks Departemen Pertahanan dan Keamanan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Mobil saya hanya bisa mengantar sampai ke Tugu Tani di Menteng Raya, sebab di sanalah ‘garis perbatasan’ terletak,” tutur Salim.

Di paragraf sebelum telepon masuk, Salim menceritakan peristiwa 20 Mei 1998 yang dipicu oleh rangkaian peristiwa hari-hari sebelumnya yang kita kenal sebagai Tragedi Mei 1998.

Baca Juga: Kronologi Reformasi Mei 1998, Terjungkalnya Kekuasaan Soeharto

Menjelang 20 Mei 1998, Amien Rais, yang saat itu dianggap sebagai lokomotif reformasi, tokoh terpenting dalam proses itu, mengumumkan agar pada 20 Mei rakyat Indonesia membanjiri lapangan Monumen Nasional (Monas), meneriakkan agar Suharto mundur. Lapangan Monas terletak persis di depan Istana Kepresidenan. Di sekitarnya juga ada obyek vital seperti Markas Besar Angkatan Darat, Departemen Pertahanan, Gedung Radio Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Bursa Efek, dan sejumlah kantor kementerian.

“Yang ditakutkan oleh petinggi militer saat itu adalah, massa akan merangsek ke mana-mana. Itu sebabnya aparat keamanan memiliki alasan kuat untuk mencegah pengumpulan massa di Monas,” kata Salim.

Malam hari sebelumnya, militer memasang barikade di semua jalan menuju lapangan Monas dengan cara mengerahkan tank, panser, sampai kawat berduri. Meskipun Amien Rais akhirnya membatalkan rencana demo di Monas, aparat keamanan tak mau ambil risiko. Monas dan sekitarnya menjadi wilayah tertutup dari segala penjuru.

Dalam keadaan serba tertutup itu, Salim mendapat undangan pertemuan di Gedung Dephan. Mayor Benny, staf kantor Sospol ditugasi menjemput Salim di “perbatasan” memasuki wilayah tertutup. Jalanan sepi. Yang bergerak hanya kendaraan militer.

“Penyeberangan ke dalam wilayah Monas yang dijaga ketat mengingatkan saya pada
pengalaman menyeberang dari Berlin Barat ke Berlin Timur yang saya alami pertama kali pada musim semi 1970,” tutur Salim.

Ketika memasuki ruang rapat, Salim melihat sejumlah perwira tinggi ABRI, termasuk antara lain Letjen Hari Sabarno (kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri di era Megawati Sukarnoputri). Hadir juga tim dari Universitas Indonesia yang dipimpin rektornya. Ada juga Prof. Harun Al Rasyid dan Prof. Zen Umar Purba, guru besar di bidang ketatanegaraan. Turut hadir Prof. Ryaas Rasyid, dan tentu saja Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tuan rumah.

Menu makan malam saat itu adalah nasi kotak, yang isinya nasi gudeg. Mereka menunggu
datangnya Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Ketika Wiranto sudah bergabung, rapat
dimulai, dipimpin oleh SBY.

2. Salim Said ikut rapat membahas bagaimana agar Presiden Soeharto mundur

Peristiwa Malam 20 Mei 1998, Soeharto Panggil WirantoANTARA FOTO/Reno Esnir

Salim menuturkan, saat itu pakar hukum tata negara Harun Al Rasyid menjelaskan, bahwa
berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, kalau presiden mundur dan tidak lagi dimungkinkan
menjalankan tugasnya, maka wakil presiden yang akan mengambil alih.

“Tidak ada debat mengenai ini. Semua yang hadir tampaknya sepakat. Tidak lama kemudian, Panglima Wiranto meninggalkan ruangan. Bambang Yudhoyono meneruskan rapat,” kata Salim.

Menurut Salim, Hari Sabarno sepakat dengan pelaksanaan Pasal 8 UUD 1945, tapi meragukan kewibawaan Wakil Presiden B.J. Habibie untuk tampil menggantikan Soeharto.

“Pada titik itu saya mendadak teringat pengalaman hari-hari awal Orde Baru ketika timbul
keraguan mengenai apakah Jenderal Soeharto — yang sebelum Gestapu hampir tidak dikenal publik — cukup berwibawa menggantikan Sukarno? Atas prakarsa Jenderal Nasution, para pimpinan ABRI sepakat menyatakan dukungannya kepada Suharto.”

“Apakah sekarang pimpinan ABRI tidak bisa menyelamatkan negara dan konstitusi dengan cara mendukung proses peralihan kekuasaan secara tradisional?” Salim membisikkan pemikirannya kepada Ryaas Rasyid, yang lantas memintanya menyampaikan secara terbuka dalam rapat.

Dia mengancungkan tangan, dan menyampaikan gagasan itu kepada pemimpin rapat, Bambang Yudhoyono. Rapat selesai, masing-masing diantar pulang melewati “perbatasan”.

3. Malam 20 Mei 1998, Soeharto memanggil Jenderal TNI Wiranto

Peristiwa Malam 20 Mei 1998, Soeharto Panggil WirantoIDN Times/Sukma Shakti

Sesudah Soeharto lengser, beberapa hari kemudian, Salim mendapat informasi bahwa saat rapat di Gedung Urip Sumohardjo berlangsung, malam 20 Mei, Presiden Soeharto melalui ajudannya memanggil Jenderal Wiranto dan Sekretaris Negara Sa’adillah Mursyid. Keduanya diminta mempersiapkan timbang terima dari Presiden Suharto kepada penggantinya, Wakil Presiden B.J. Habibie.

Keesokan harinya, 21 Mei 1998, Suharto mengumumkan mundur dari jabatan yang didudukinya selama 32 tahun. Habibie langsung disumpah sebagai presiden ketiga Republik Indonesia.

Peristiwa Malam 20 Mei 1998, Soeharto Panggil WirantoIDN Times/Sukma Shakti

4. Bagaimana versi Wiranto soal malam 20 Mei 1998?

Peristiwa Malam 20 Mei 1998, Soeharto Panggil WirantoANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Dalam bab berjudul Yang Keluar Dari Saku Jenderal Wiranto, Salim Said juga menuliskan
penuturan Wiranto tentang proses peralihan kekuasaan yang dimulai dengan perintah Seoharto, 20 Mei 1998, saat rapat di Gedung Urip berlangsung. Penuturan Wiranto disampaikan kepada Salim Said pada 12 Januari 2012.

Saya mengutip secara lengkap, berikut ini:

“Ketika rapat masih berlangsung saya mendapat pesan agar segera menghadap Pak Harto di Jalan Cendana, kediaman pribadi beliau. Saya ditemani oleh dua perwira tinggi, Jenderal
Subagio, KSAD waktu itu; dan Mayjen Endriartono Sutarto, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sebelum masuk ruangan, saya diberitahu ajudan bahwa Pak Habibie, wakil presiden, baru saja diterima Pak Harto.

Ada dua hal yang disampaikan Pak Harto kepada saya. Pertama, beliau menyatakan akan
mundur besok pagi. Kedua, menyerahkan dokumen yang juga dikenal sebagai Instruksi Presiden No. 16 Tahun 1998, yang berisi pengangkatan saya menjadi Komando Kewaspadaan dan Keselamatan. Ini adalah sebuah Inpres yang berinduk kepada Ketetapan (TAP) MPR No. V tahun 1998 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam keadaan kritis.

Langkah khusus itu adalah menerbitkan Inpres untuk mengangkat seorang perwira tinggi
menjadi Panglima Komando dari badan baru yang disebut Komando Kewaspadaan tersebut. Badan baru itu sebenarnya, sesuai petunjuk Presiden, sudah disiapkan di Mabes ABRI dalam dua pekan terakhir. Para perwira tinggi yang ikut mempersiapkannya melihat badan baru itu sebagai semacam Kopkamtib.

Biasanya seorang atasan memberi perintah untuk dilaksanakan dan yang menerima perintah akan menerimanya dengan mengucapkan, "Siap, laksanakan!". Malam itu keadaannya lain sama sekali. Penyerahan Inpres diantar dengan ucapan, "Instruksi ini saya berikan, kamu boleh pakai, boleh tidak."

Dalam buku itu, Wiranto juga menyampaikan bahwa dirinya sempat menyampaikan kepada Soeharto bahwa meskipun posisi politik Soeharto melemah, tetapi “ABRI akan tetap mempertahankan pemerintahan yang sah.”

“Saya tidak ingin rakyat jadi korban,” demikian komentar singkat Seoharto, sebagaimana dikutip Wiranto.

Baca Juga: 21 Tahun Reformasi, Kisah Insiden 12 Mei 1998 yang Tewaskan Mahasiswa

5. Wiranto menceritakan apa yang dilakukannya malam itu, usai pertemuan di Cendana, 20 Mei 1998

Peristiwa Malam 20 Mei 1998, Soeharto Panggil WirantoANTARA FOTO/Galih Pradipta

“Di Merdeka Barat, menjelang tengah malam, saya mengadakan rapat staf. Berapa mahasiswa yang akan menjadi korban kalau ABRI mengambilalih kekuasaan?” tanya Wiranto.

Dijawab dengan sekitar 200 sampai 250 orang oleh seorang jenderal dari staf panglima. Sejurus kemudian Kasospol Susilo Bambang Yudhoyono minta keputusan, “Panglima akan
mengambilalih (kekuasaan)?”.

Wiranto menjawab: “Tidak. Besok kita bersama-sama akan mengantarkan pergantian presiden dari Pak Harto ke Wakil Presiden Habibie lewat sebuah proses yang konstitusional.”

Wiranto, sebagaimana ditulis dalam buku Salim, menitipkan beberapa poin dan meminta staf menyiapkan pernyataan Panglima.

“Yang menyusun pernyataan itu adalah SBY. Dengan sedikit perubahan saya bacakan setelah pergantian pimpinan negara di Istana pada pagi hari esoknya. Konsep asli tulisan SBY itu masih saya simpan sampai sekarang,” tutur Wiranto.

Dua puluh satu tahun sesudah Reformasi Mei 1998, elite politik lebih sibuk gontok-gontokan berebut kursi kekuasaan. Mereka lupa menuntaskan agenda reformasi yang diharapkan mahasiswa yang bergerak saat itu, dengan dukungan rakyat.

Baca Juga: 20 Tahun Reformasi: Negara Masih Takut Ungkap Kasus 65

Topic:

  • Anata Siregar

Just For You