Suara Millennials Akan Pilkada 2018 Yang Damai di Provinsi Maluku

2. Maluku masuk peta daerah rawan konflik versi Bawaslu dan Mendagri

IDN Times/Sukma Shakti

Ini yang bikin miris. Provinsi Maluku memiliki sejarah kelam konflik berdarah tahun 1999-an, antara masyarakat yang beragama Islam dan beragama Kristiani. Tak heran sejak itu, provinsi ini selalu masuk dalam peta daerah rawan konflik dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum.

Pada Pilkada serentak 2018, pihak Kepolisian untuk pertama kalinya tak memasukkan Maluku dalam peta daerah rawan konflik. Tapi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri masih mencium potensi konflik di provinsi kepulauan ini.

Bawaslu dan Polri memiliki perbedaan dalam pemetaan daerah rawan konflik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Dari Indeks Kerawanan Pemilu 2018, Bawaslu menyebutkan ada tiga daerah yang rawan konflik pada Pilkada tahun ini, yaitu Papua, Maluku dan Kalimantan Barat.

Versi Polri, ada lima daerah rawan konflik dalam Pilkada 2018, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. 

Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, perbedaan tersebut karena Bawaslu dan Polri memiliki kriteria sendiri. "Mungkin sudut pandang Bawaslu dan Polri agak berbeda, karena kita ada kriteria sendiri," ujar Setyo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis, 30 November 2017.

Bagaimana dengan versi Kemendagri?

Menurut Kemendagri, provinsi yang memiliki kerawanan tinggi yakni Papua, Mimika, Paniai, Jayawijaya, Puncak, Timor Tengah Selatan, Maluku, Konawe, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.

Semoga Pilkada 2018 di Maluku berlangsung aman ya!

3. Kesulitan Pilkada di Maluku adalah faktor geografis. Pengawasan lebih sulit

IDN Times/Sukma Shakti

Provinsi Maluku yang didomisi hampir 94 persen kawasan lautan mempunyai problem pengawasan yang kompleks. Akses infrastruktur ke pulau-pulau adalah tantangan tersendiri, terutama dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada, dari proses pendaftaran, kampanye, sampai pemilihan. Ini tantangan bagi Bawaslu.

Partisipasi masyarakat penting dalam mengawasi pemilu. Kendala yang ada juga dalam tingkat pendidikan warga. Partisipasi warga terutama kaum muda penting, nih!

4.  Simak suara millenial untuk Pilkada 2018 di Maluku

cahayalensa.com

Cuplikan tulisan Ernie J. Mirpey, yang dimuat di laman cahayalensa.com ini bisa menjadi gambaran harapan generasi muda millennials di Maluku.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di DPD KNPI Provinsi Maluku itu menuliskan:

Menurut saya ada beberapa peran yang harus dijalankan oleh pemuda yaitu : Pertama, Idealisme dan daya kritis. Pemuda sangat dibutuhkan dalam mengawal proses demokrasi saat ini agar dapat berjalan sesuai yang dicita-citakan sehingga tidak terjadi stigmatisasi negatif terhadap demokrasi itu sendiri. 

Kedua, pemuda harus hadir sebagai agen penjaga etika dan moral dalam proses demokrasi bukan malah menjadi pelacur demokrasi itu sendiri. Ketiga, pemuda tidak boleh terjebak dalam pragmatisme politik. Keempat, pemuda harus mampu menanamkan stigma ke masyarakat bahwa Pilkada harus dilakukan secara sehat tanpa Money Politik, Black Campaign, Negative Campaign ataupun isu SARA. 

Kelima, pemuda perlu untuk memberikan kontribusi pikir demi kemajuan bangsa dan negara ini terkhususnya daerah ini kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keenam, pemuda perlu memberikan pendidikan politik baik melalui media, diskusi publik, seminar dan lain-lain agar rakyat tidak hanya menjadi obyek poltik tetapi juga subjek politik demi terciptanya demokrasi yang berkualitas.

5. Ada Jenderal Polisi ikut berlaga di Pilkada Maluku

terasmaluku.com

KPUD Provinsi Maluku telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku sebagai peserta Pilkada Maluku 2018.

Petahana, Gubernur Said Assagaff maju lagi bersama cawagub Anderias Rentanubun. Mantan Komandan Korps Brimob Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail berpasangan dengan Barnabas Orno ikut berlaga pula. Murad Ismail memasuki masa pensiun sebagai polisi. Pasangan ketiga adalah Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath.

Murad Ismail mengaku pencalonannya di Pilkada Maluku didukung Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian. Murad yang putra daerah itu berpasangan dengan kader PDIP. 

Pasangan petahana Said Assegaff-Anderias Rentanubun didukung Partai Golkar, PKS dan Partai Demokrat.

Menurut anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, potensi konflik di daerah yang diikuti calon dengan latar belakang TNI-Polri lebih besar. Alasannya, ada persoalan netralitas dan dukungan terhadap mantan anggota kedua institusi tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu tengah menggodok peraturan yang khusus mengatur rambu-rambu pencalonan dari TNI-Polri. Regulasi ini ditargetkan selesai pada pertengahan Januari 2018. Sinyalemen anggota Bawaslu tersebut semoga tidak terbukti di lapangan.

Inga-inga harapan Ernie di atas. “Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya karena akan menentukan masa depan daerah dan bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Dan mari sama-sama kita wujudkan demokrasi di Indonesia berdasarkan kasih,” kata Ernie, disertai dengan: 

"Salam Pemuda dari Bumi Maluku Negeri Raja- Raja untuk Basudara Samua"

Baca juga: 5 Hal Menarik Ini Cuma Ada di Pilkada NTT