Comscore Tracker

[WANSUS] Menteri Suharso, dari COVID-19 sampai Ibu Kota Negara

Bagaimana berdansa dengan virus corona?

Jakarta, IDN Times - Tak ada hari tanpa rapat tanpa tatap muka langsung, webinar ataupun wawancara jarak jauh, bagi Suharso Monoarfa, Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kita bisa menengok kegiatan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini di akun Instagram @suharsomonoarfa. Politisi yang sebelumnya menggeluti dunia usaha itu memuat “Jurnal Sepekan” sebagai laporan kegiatannya.

Saat pandemik COVID-19, kesibukan bertambah, apalagi peran Menteri PPN/Ka Bappenas penting dalam program pemulihan ekonomi nasional yang diandalkan pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo agar ekonomi Indonesia segera bangkit. Padahal, krisis kesehatan masih mencekam.

IDN Times termasuk media yang pertama kali berhasil membujuk Suharso, kelahiran Mataram, NTB pada 31 Oktober 1954 itu, untuk wawancara daring lewat Instagram Live, platform yang jadi tempat berkumpulnya millennial dan gen Z yang menjadi target khalayak kami. Wawancara dilakukan pada hari Minggu (10/5/2020).

Banyak yang belum tahu, bahwa Suharso Monoarfa , lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), pernah bekerja di majalah Mobil & Motor, tahun 1989-an. “Sebenarnya Mobil & Motor itu bagian dari rencana kita untuk membangun mobil nasional,” kata Suharso, yang jauh sebelumnya, saat masih kuliah, sudah aktif menulis menjadi kolumnis di surat kabar termasuk Kompas.

Baca Juga: Menteri Suharso Sebut Banyak Alat Kesehatan Dibeli Tapi Tak Terpakai

1. Krisis kesehatan memicu krisis ekonomi, resesi sudah terjadi di seluruh dunia. Anda mengatakan Indonesia perlu unprecendeted policy. Apa maksudnya?

[WANSUS] Menteri Suharso, dari COVID-19 sampai Ibu Kota NegaraMenteri Bappenas Suharso Monoarfa (Live Instagram bersama IDN Times)

Unprecendeted policy ini kebijakan yang out of the box, yang belum pernah terpikirkan, kombinasi dari bagaimana kita mengatasi COVID-19. Bagaimana bisa mengendalikan penyebaran virus ini, penularannya ini sedemikian rupa secara maksimal tapi di saat yang sama ekonomi juga jalan. Memang pilihannya sulit, misalnya kalau kita melakukan lockdown memang kita bisa melakukan maksimum dari containment, tapi ekonomi ada di posisi paling bawah. Kalau pelonggaran (Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB), (hasil) ekonomi masuk, (krisis) kesehatan turun.

Kalau kita liat sumbu A kesehatan , sumbu X ekonomi. Kalau kita bagus mengatasi kesehatan, di puncaknya sumbu X, maka kita mendapatkan hasil yang maksimum (Suharso memaparkan sebuah grafis kurva).

Sekarang pilihan strategi jadi penting. Paul (Michael) Romer, pemenang hadiah Nobel ekonomi pada tahun 2018 mengatakan, 'Buat saya lebih baik orang AS setiap 14 hari rapid test. Sehingga dalam satu tahun mungkin 26 kali dites. biaya US$100 juta. Daripada harus menyediakan anggaran US$500 juta.' Kalau cara berpikir Romer dipakai di Indonesia? Kalau kita lihat faktor penularan satu orang kali 2,5 sampai 3,5 maka 40 persenan, maka yang harus lakukan rapid test sekitar 50 persen. Kalau 50 persen dari penduduk dewasa Indonesia sekitar 100 hampir 200 juta. Biaya gak sampai Rp100 triliun dan ini kalau dibagi dua sama perusahaan atau 70 : 30, mungkin APBN anggarannya Rp70 triliun. Tapi kita bisa hidup ramah dengan COVID-19, mengikuti protokol COVID-19 dan ekonomi gak terdampak berat kayak sekarang ini.

Ekonomi yang terdampak adalah mereka yang berbasis harian itu yang kita sedih kan, bagaimana kita keluar dari tekanan itu menjadi PR kita bersama. Makin kita disiplin, maka makin bagus. COVID-19 sebenarnya seperti apa, tidak ada satu ramalan saya kita yang bisa digunakan menjadi benchmark, negara mana pun juga. Misalnya, Singapura (kalkukasi) menggunakan data untuk Indonesia berubah-ubah. Dia bilang kemarin Indonesia berakhir Mei, geser ke Juni sekarang geser-geser lagi ke Oktober.

Mereka melakukan evaluasi data kita tiap hari, ada orang yang mengatakan yang penting hammer dan dancing. Hammer (palu) untuk memukul supaya puncaknya tak terjadi, kurva naiknya dipukul supaya puncaknya tidak terjadi. Kurva naiknya dipukul, supaya turun hammer. Kemudian dia melandai, nge-trail dancing di situ. Kita berdansa dengan COVID-19 dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan.

Saya heran ada daerah yang memaksa melakukan PSBB tapi tak seharusnya melakukan PSBB, ada daerah lain yang mestinya melakukan PSBB tidak melakukan PSBB. Tidak seragam untuk negeri kita yang begini luas. Setiap daerah punya alternatif kebijakan sendiri-sendiri sesuai keadaan yag harus dilihat day by day, misal hari ini yang positif berapa dibanding hari lalu, besok kita bandingkan lagi, supaya dapat kurvanya dengan benar.  Selama ini kan sehari, dua hari tiga hari, baru kita tahu ke depan. Percepatan ini yang harus kita lakukan.

Peralatan tes, rapid test, sebenarnya dilakukan untuk menguji tingkat imunitas seseorang. Jadi ada yang sifatnya reaktif terhadap virus yang sudah pernah ada. Seberapa besar akurasi rapid test? Ada yang mengatakan 50 persen. Whatever, sebenarnya kalau kita sudah bisa melakukan rapid test dengan masif saya rasa itu salah satu cara. Yang penting kita disiplin, kalau kita disiplin, kita bayangkan keluarga kita yang lain yang di daerah padat sekali, padat penduduk satu rumah bisa 12 orang bagaimana nasib mereka? Bisa ratusan kepala keluarga, beda dengan tempat lain itu kan beda sekali. Kita harus punya empati, sementara mereka kehidupannya day by day ini yang perlu kita pikirkan.

2. Mengapa ide-ide ini, yang disampaikan Bappenas, tidak dijalankan pemerintah?

[WANSUS] Menteri Suharso, dari COVID-19 sampai Ibu Kota NegaraDok.IDNTimes/ istimewa

Ha ha ha. Kami di Bappenas bagian mendesain bagaimana seharusnya, idealnya. Contoh, kami sampaikan kepada Presiden atas perubahan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2021 kan tadinya soal pertumbuhan. Tapi sekarang bukan soal pertumbuhan tapi recovery dan reformasi. Kita lihat instrumennya apa aja? Manufaktur, pariwisata dan investasi.

Yang paling penting reformasi, yang pertama sistem kesehatan sosial, jadi COVID-19 ini semacam wake up call buat kita. Ternyata sistem kesehatan sosial kita kurang optimum. Apa yang perlu kita perbaiki? Siapa tahu ada Sars Cov ke-3? Ini kan baru ke-2. Nanti kalau ada yang ke-4, ke-5, sistem kesehatan nasional harus mampu mengatasi itu.

Yang kedua, sistem perlindungan sosial. Supaya tidak terjadi hal seperti sekarang. Ini dapat, yang ini tidak dapat, rupiah tidak dapat. Ini yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik.

Tahun 2020 berat sekali kalau menurut hitungan desain growth domestic di Bappenas. Pertumbuhan ekonomi memang misalnya Q1 atau Triwulan I, Bappenas meramal 3,2 - 3,7 persen. BPS akhirnya umumkan 2,97 persen atau 3 persen. Kementerian lain masih 4,5 persen, jauh sekali. Triwulan kedua akan lebih dalam kontraksinya. Saya gak mau sebut angkanya, nanti nakutin orang. Saya kira naik lagi di kuartal II.

Selama satu tahun ini rata-rata hitungan kami (pertumbuhan ekonomi) 0,3 - 0,5 persen. Kalau segitu artinya penerimaan negara tergerus lagi. Sekarang ini dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang kita hitung 2-3 persen. Di Kemenkeu, Bappenas hitungnya 2,2 persen. Itu penerimaan negara masih 8 persen dari gross domestic bruto,  kami hitungannya 7-8 persen. Kalau dia 0,5 persen, yang saya khawatir dia jatuh di 7,3 persen. Sementara kita belanjanya 13 persen dari GDP, sehingga defisitnya 13-8 = 5 persen.
Kalau dia di 0 persen, akan lebih dalam lagi defisitnya.

Belanja kita gak pernah 100 persen biasanya. Mudah-mudahan gak ada masalah di sana. Itu yang menjadi bagian Bappenas bagaimana memasang rambu-rambu, policy instrument apa saja yang perlu diproduksi pemerintah.

3. Bertambahnya orang miskin, kesenjangan pasti akan melebar. Bagaimana rekomendasi Bappenas agar kesenjangan tidak makin parah?

[WANSUS] Menteri Suharso, dari COVID-19 sampai Ibu Kota NegaraIlustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Jadi jumlah orang miskin akan naik. Kalau tadinya BPS mengatakan September 2019 kita sudah 9,2 persen. Pada tahun 2020 ini Bappenas sebenarnya merancangnya 8,9 sampai 9 persen. Tapi dengan keadaan ini, kita memproyeksikan kemiskinan hampir mendekati 10 persen. Kira-kira ada naik kemiskinan baru 2 juta kepala keluarga. Kalau nambah karena PHK. PHK akan mendorong tingkat pengangguran terbuka sekitar 7 persen atau mendekati 8 persen, 7,8 gitu. Potensinya bisa sampai 3,7 juta sekarang, masih 2 jutaan. Hitungan kami mudah-mudahan salah. Ini akan menambah kemiskinan baru.

Jadi apa yang harus kita lakukan?

Pertama harus membuat yang bisa bertahan tetap bertahan. Maka satu-satunya jalan ya perlindungan sosial itu, bantuan sosial, bansos memang harus dipahami demikian. Ada bansos yang sifatnya permanen. Apakah itu PKH (Program Keluarga Harapan). Kedua kartu sembako.

Program PKH sasaran 10 juta kepala keluarga. Kalau satu keluarga lengkap data sosial dan ketidakmampuan sosialnya ada satu tahun bisa menerima 19,3 juta. Isinya ibu hamil, atau anak balita, anak SD, SMP, SMA ada disabilitas ada keluarga yang sudah tua. Manfaat yang dia dapat disitu . Tapi ini kan program yang sifatnya untuk mengatasi ekstrem miskin. Ini memang program tidak permanen.

Program yang permanen, kartu sembako nilai awal Rp150 ribu menyasar 15,2 juta kepala keluarga, sekarang ada COVID-19, sasaran 20 juta, angkanya Rp200 ribu. Dua program ini berjalan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data itu ada, biasanya daerah suka memperkecil data DTKS-nya, karena berhubungan linear dengan kinerja menurunkan kemiskinan. Tapi kalau udah ada bansos, orang miskinnya nambah.

Untuk COVID-19, kita punya lagi penambahan program, program sembako 3 bulan. Keluarga di sekitar Jakarta sasarannya, dan keluarga di luar Jakarta 9 juta KK. Di sekitar Jakarta 1,3 juta, jadi ada 10,3 juta. Ini masing-masing dapat Rp600 ribu selama 3 bulan sampai Juni.

Selain itu kita mengalihkan dana desa, kita minta dipakai untuk bansos nilainya Rp600 ribu, menyasar 11 juta kepala keluarga. Jadi 11 juta ditambah 10,3 juta, udah 21 juta, ditambah lagi 20 juta, udah 41 juta,ditambah 10 juta udah 51 juta kepala KK. Kalau satu KK ada 3 orang, udah meng-cover 150 juta penduduk Indonesia. Kita menambah 450 watt listrik, kita bebaskan selama 3 bulan, yang 900 watt kita kasih diskon selama 3 bulan.

Apakah program ini tetap kita lakukan, kalau COVID-19 ini menanjak sampai diatas bulan Juni?

Program ini akan tetap ditambahkan, anggaran perlu lagi. Anggaran yang dianggarkan saat ini kan Rp110 triliun, saya kira akan bertambah lagi di atas Rp110 triliun, kalau tidak bisa diatasi tidak ada tanda melandai di Juni. Harus ditambah, Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September belum tentu pulih sempurna, sehingga orang bisa mendapat pekerjaan kan bergeser 3 bulan-7 bulan Karena itu kami jemput 2021.

Untuk tahun sekarang kita meminta ada pekerjaan padat karya tunai, pekerjaan infrastruktur kita berikan pada masyarakat di desa untuk mengerjakan infrastruktur yang dibayar melalui dana desa. Banyak instrumen yang kita lakukan dalam mengatasi ini. Ini sisi mengatasi COVID-19 saja dan ekonomi kita terbatas.

4. Kalau Bappenas memprediksi kurva ini sudah melandai di Juni, sehingga pemulihan bisa di Q-3 atau akhir tahun?

[WANSUS] Menteri Suharso, dari COVID-19 sampai Ibu Kota NegaraGrafik Kesembuhan Pasien COVID-19 Selama 3 Periode PSBB Jakarta (IDN Times/Arief Rahmat)

Baca Juga: Menteri Bappenas: Saat Pandemik Bahaya Kalau Masih Bergantung Impor

Mungkin begini setiap daerah berbeda-beda dalam hitungan kami, Jakarta, Banten, Jawa Tengah mulai melandai. Tapi jangan gembira dulu, sepanjang disiplinnya diikutin terus mudah-mudahan itu terus melandai, dan benar-benar turun sehingga kita berdansa dengan COVID-19.

Tapi ada daerah yang menanjak (jumlah terinfeksi) misalnya Jawa Barat, Jawa Timur sedang menanjak. Sekarang kita bertanya tanjakannya itu sudah sampai pada menuju puncaknya apa belum. Selain itu kita bertanya yang sudah ada flat ring di tiga daerah ini, apakah benar-benar flat atau masih naik lagi. Setiap daerah pasti akan berbeda.

Menurut saya, saya kira masyarakat di luar rumah sudah mulai aware. Meski ada juga yang tetap bandel, tapi saya kira kalau bandel ada alasan yang bisa dia kemukakan. Misalnya bagaimana dia ke luar untuk mencari sesuap nasi, bagaimana dia ke luar memastikan dapurnya ngebul. Bantuan dari pemerintah kan terbatas juga nilainya, itu yang harus kita pertimbangkan

5. Bagaimana dengan kontroversi Kartu Prakerja?

[WANSUS] Menteri Suharso, dari COVID-19 sampai Ibu Kota Negara(Ilustrasi Kartu Pra Kerja) IDN Times/Arief Rahmat

Kita sebenarnya sudah mencatat ada 1,7 juta PHK yang buktinya bisa memanfaatkan Kartu Prakerja ini. Kita sedang memikirkan bagaimana 1,7 juta ini bisa langsung memanfaatkan itu. Sebanyak 1,7 juta ini kan sebenarnya udah tercatat bahwa dia kerja di mana, dapat PHK di mana itu kan sederhana. Ini yang sedang kita usahakan supaya mereka mendapatkan Kartu Prakerja .

Kartu Prakerja ini hari ini, intinya menurut saya adalah bantuan sosialnya yang Rp 600 ribu per orang selama 4 bulan. Itu yang dikejar sebenarnya mudah-mudahan bisa membantu mereka membayar kos-kosan meski itu jauh dari cukup di Jakarta, tapi paling tidak bisa membantu mereka makan dan seterusnya untuk bertahan.

Apakah mereka membutuhkan upskilling di masa-masa sekarang di rumah?
Itu relatif.

Mengapa tidak langsung ditransfer tunai saja, tanpa kewajiban pelatihan?

Iya, nah sekarang biaya pelatihan sudah diturunkan Rp500 ribu sehingga selisihnya bisa dipakai untuk 880 ribu lagi peserta yang baru. Mudah-mudahan bisa nambah yang tadinya target 5,7 juta jadi 6,5 juta. Jumlah 6,5 jutaan kemungkinan bisa mengcover 1,7 atau sampai 2 juta yang kena PHK.

6. Bagaimana nasib program stunting dan nutrisi di tengah pandemik karena ada realokasi anggaran dan re-focusing anggaran?

[WANSUS] Menteri Suharso, dari COVID-19 sampai Ibu Kota NegaraMenteri Bappenas Suharso Monoarfa (Live Instagram bersama IDN Times)

Pertama, mungkin gak banyak orang Indonesia yang tahu, kita negara nomor 3 di dunia yang menderita TBC dan kusta. Ada 843 ribu yang terpapar kena TBC, 14 orang wafat setiap harinya karena TBC. TBC cara penularan sama kayak COVID-19 dari droplet, muncratan ludah.

Sebenarnya untuk ngetes-nya sama dengan COVID-19 sehingga alat-alat yang kita beli bisa dipakai untuk test TBC. Itu perlu jadi perhatian buat kita. Kedua, kita ada beberapa daerah yang belum tereliminasi malaria, cukup banyak kabupaten/kota, kusta ada. Yang menarik lagi IDL, imunisasi dasar lengkap. Untuk anak-anak itu kita baru 56 persen bayi-bayi itu. Ratusan ibu bayi-bayi kita kena peunomia, setiap tahun ratusan ribu wafat karena itu. Kalau lihat angka kematian, fatality rate, di TBC kita belum apa-apa dengan COVID-19. Ingat TBC, 14 orang meninggal dunia per jam.

Jadi, program stunting akan tetap dikerjakan, karena kesehatan jadi perhatian kita mulai hari ini, kita mulai hitung kembali kita punya tempat tidur di rumah sakit seperti apa, dukungan lab, juga alat kesehatan, 94 persen alat kesehatan kita masih impor. Maka Presiden meminta kita memikirkan membuat alat kesehatan untuk Indonesia. Kita juga harus punya pabrik-pabrik obat generik, Alhamdulillah 50 persen dari vaksin udah bisa diproduksi untuk kita, tapi kan kita masih punya 50 persen yang lain.

PR kita memperbaiki sistem nasional ini, stunting menjadi tantangan kita. Stunting hanya menurunkan target 2024 jadi tinggal 14 persen. Angka kematian ibu juga harus diturunkan itu tetap berjalan semua. Termasuk program SDG misalnya sampai ke energi memastikan bahwa energi bisa diakses oleh semua warga?

 

7. Dengan kondisi pandemik dan resesi ekonomi , apa masih relevan untuk mengalokasikan dana pembangunan ibu kota negara baru?

[WANSUS] Menteri Suharso, dari COVID-19 sampai Ibu Kota NegaraMaket Jembatan pulau balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam ibu kota baru. IDN Times/Panji Galih Aksoro

Menarik sekali, apalagi ada Perpres kemarin ya. Ibu kota baru nanti akan diputuskan lewat undang-undang. RUU-nya udah siap tinggal dilayangkan ke DPR. Selama ini kita hanya mau menyiapkan pekerjaan yang software-nya saja, kita mempersiapkan menahan aja. Yang kita siapkan hanya pra master plan. Itu kita siapkan sampai situ aja. Tapi apakah kita memulai peletakan batu pertama itu tahun depan atau 2022. Wallahualam, kita belum bisa pastikan.

Tapi perencanaan ini kan gak bisa terputus, kalau misal akhir tahun pandemik sudah bagus, maka ibu kota baru bisa menjadi prime mover untuk menggerakkan ekonomi. Dengan menyediakan business opportunity yang lebih besar, sehingga orang bisa bekerja lebih masif untuk mengejar waktu. Jadi semua bisa membantu, tidak hanya investasi dari luar. Tapi investasi dalam negeri, juga untuk memulihkan perputaran bisnis dia kenapa tidak dia terlibat disana. Kontraktor belum ada yang ditugasi.

8. Ibu kota baru kan mengandalkan investor asing, apakah dengan situasi yang dihadapi di masing-masing negara mereka masih optimistis mereka committed investasi di sini?

[WANSUS] Menteri Suharso, dari COVID-19 sampai Ibu Kota NegaraMenteri Bappenas Suharso di Konferensi Sanitasi dan Air Mineral Nasional 2019 (IDN Times/Shemi)

Seberapa jauh menariknya IKN ini untuk investor? Sebenarnya sepanjang itu menjanjikan perputaran yang menarik siapa pun mau, tetap. Tapi saya dengar Masayoshi Son (Softbank) juga punya persoalan gara-gara COVID-19.

Tapi kita tetap terbuka siapa pun yang mau investasi d isini dalam negeri, luar negeri. Itu terbuka sekali, kita meminimalkan anggaran dari APBN khusus untuk membangun yang sifatnya esential, termasuk infrastruktur dasar dari APBN. Tapi daerah komersil apartemen, mal, rumah sakit swasta, universitas swasta, international silakan siapa pun mau investasi di sana.

9. Pesan buat millennial di tengah pandemik?

[WANSUS] Menteri Suharso, dari COVID-19 sampai Ibu Kota NegaraIMR 2020 by IDN Times

Kemarin, Bappenas membuka lapangan kerja untuk merekrut SDM baru di Bappenas. Sebelum kita umumkan soal flexible work arrangement programme, mungkin yang daftar ke Bappenas cuma 100-an. Karena dianggap mungkin Bappenas terlalu serius, pintar-pintar. Habis kita umumkan kita punya flexi work naiknya pendaftar 100 kali lipat . Yang daftar itu 10 ribu, lebih enak banget bisa bekerja di Bappenas dengan cara itu. Ada satu hal yang saya kehilangan biasanya saya dua minggu sekali ketemu dengan para millennial kita terbuka ngobrol ngopi setiap hari Jumat dua minggu sekali saya ngobrol dengan mereka. Kami punya sistem sendiri melalui program fleksi kami .

Pesan saya kita harus hidup dengan New Normal, pesan saya, pertama, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bekerja atau kita berproduksi sudah berubah sekarang kita produksi dan sistem sudah berubah tidak seperti dulu lagi orang-orang juga kalau dulu satu kemampuan orang itu hanya satu orang sekarang kemampuan satu orang sama dengan kemampuan 10 atau 20 orang. Dia bisa apa saja dengan menggunakan bahasa yang bagus kemudian menguasai numerik dengan baik dia bisa mengambil keputusan dengan cepat jadi diharapkan dengan produk sistem yang untuk bisa mengikutinya.

Kedua, tugas kita yang senantiasa ditumbuhkembangkan gak bisa berhenti karena aplikasi bergerak cepat sekali dan berkembang dan kita diharapkan untuk menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tidak terpikirkan oleh zamannya saya. Jadi kalau dilihat contoh ada sekarang telemedicine dokter-dokter muda dan sebagainya Tapi telemedicine itu kan hanya salah satu saja salah satu cara itu menggunakan lagi-lagi market place dan supplier-nya siapa saja dokter dan seterusnya dulu kan nggak pernah kepikiran orang mau dong mau berobat sekarang bisa ketemu dokter ada rumah sakit tanpa dinding.

Baca Juga: Nasib Ibu Kota Baru, Menteri Suharso: Masih Menimbang-nimbang

Topic:

  • Uni Lubis
  • Umi Kalsum

Berita Terkini Lainnya