Mendagri Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan
Mendagri Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, berkomitmen mendorong pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan.
"SE bersama ini menjadi sangat penting karena ini bisa menjadi landasan hukum sekaligus menjadi pegangan bagi daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa," ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin (31/5/2021).
SE yang dimaksud adalah Surat Edaran bernomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandatangani 11 Mei 2021.
Tito menyebut ada enam area yang disepakati untuk menjadi arahan atau pegangan, terutama bagi Pemerintah Daerah (Pemda), dalam surat edaran tersebut, antara lain organisasi, transparansi, dan digitalisasi.
1. Dapat mendorong daya saing produk dalam negeri dan produksi UMKM
Pengadaan barang dan jasa yang transparan, menurut Tito, dapat mendorong daya saing produk dalam negeri dan menguatkan data produksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Sehingga dengan demikian usaha menengah, kecil, mikro, ultra mikro menjadi terdongkrak, salah satunya dari belanja pemerintah, dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," ujar Tito.
Tito berharap transparansi dan prinsip tepat sasaran tidak justru membuat realisasi APBD menjadi terhambat.
Baca Juga: Wagub Papua Meninggal, Tito Karnavian: Beliau Putra Terbaik Papua
2. Percepatan realisasi belanja barang dan jasa
Editor’s picks
IDN Times/Reza IqbalTito juga mengatakan realisasi APBD sebaiknya dipercepat sehingga uang lebih banyak beredar di tengah masyarakat dan mendongkrak daya beli di tingkat rumah tangga serta mampu mengerek pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Oleh karena itu Tito meminta agar kepala daerah dapat meningkatkan belanja modal pada triwulan kedua tahun 2021. Tito juga mengingatkan agar belanja modal dilakukan melalui program padat karya.
"Saya minta teman-teman kepala daerah, tolonglah lihat betul proporsi belanja modal," ujar Tito.
3. Peran APKASI penting dalam pemulihan ekonomi
APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)Tito mengatakan peran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menjadi sangat penting untuk menjembatani aspirasi daerah, memberikan masukan kepada pemerintah pusat, memahami kebijakan-kebijakan pusat kemudian diterjemahkan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota APKASI.
Dalam pemulihan ekonomi ini, Tito juga berpesan agar mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan asli daerah serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah supaya terjadi percepatan belanja daerah.
"Cari peluang misalnya masalah pangan yang masih bisa menjanjikan di tengah situasi pandemik COVID-19, kemudian sektor pertanian, perikanan dan sektor pertambangan yang masih bisa survive dan bisa memberikan kompensasi bagi sektor-sektor lain yang tertekan," kata Tito.
Tito juga meminta para bupati memberikan kemudahan pemberian izin usaha bagi para pengusaha atau investor, baik dari dalam maupun luar negeri, agar dapat memulihkan ekonomi di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
Baca Juga: Pembatasan Jumlah Pengunjuk Rasa, Tito Karnavian: Batasi Saja 50 Orang
Topik:
Berita Terkini Lainnya
