Penelitian Sel Dendritik Vaksin Nusantara Lanjut, Komisi IX Apresiasi

2. Apresiasi untuk para relawan

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Melki memberikan apresiasi kepada relawan Vaksin Nusantara yang saat ini terdapat kurang lebih 27 orang di Semarang dan RSPAD Gatot Soebroto. Karena mereka merupakan orang yang berada di garda terdepan dan menjadi contoh untuk membuktikan bagaimana tesis dari para peneliti ini bisa dilakukan.

"Sebelum masyarakat mendapat banyak efek dari vaksin sel dendritik ini, para relawan inilah yang menjadi pahlawan-pahlawan, para orang yang siap menyerahkan badannya untuk menjadi contoh sebelum kita mengklaim atau akan meneruskan vaksin yang bersifat lebih besar lagi," kata dia. 

3. Dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri

Petugas kesehatan menunjukan vaksin saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Perdebatan soal Vaksin Nusantara yang terjadi beberapa hari ini, menurut Melki, merupakan bagian dari kecintaan masyarakat dan para peneliti untuk bersama-sama menemukan, mencari serta mendapatkan obat dan alat kesehatan terbaik.

"Vaksin Nusantara memberikan semacam pendobrak agar kita semua bisa mulai memahami bahwa produk-produk dalam negeri berpotensi untuk dipakai dalam negeri sebagai tuan rumah sendiri, dan bahkan bisa juga menjadi solusi bagi negara lain, bahkan dunia," ujar dia.

4. TNI, Kemenkes, dan BPOM sepakati Vaksin Nusantara hanya untuk kepentingan penelitian

Dewan Pembina Partai Golkar dan pengusaha Aburizal Bakrie ketika disuntikan Vaksin Nusantara oleh Terawan Agus Putranto (www.instagram.com/@aburizalbakrie)

TNI menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penelitian Vaksin Nusantara. Dalam kerja sama tersebut ditegaskan vaksin gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu hanya untuk kepentingan penelitian dan pelayanan kesehatan, bukan uji klinis yang harus seizin BPOM untuk kepentingan komersial.

"Penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto ini selain memedomani kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, juga bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri, sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar," tulis Dinas Penerangan TNI AD, Senin, 19 April 2021.

Kerja sama tersebut ditandatangani Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala BPOM Penny K Lukito di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin, 19 April 2021 pagi.

Penelitian ini ditegaskan bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase 1 vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein severe acute respiratory syndrome coronaVirus-2 (SARS-CoV-2) pada subjek yang tidak terinfeksi COVID-19 dan tidak terdapat antibodi anti SARS-CoV-2.

"Karena uji klinis fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespons beberapa temuan BPOM yang bersifat Critical and Major.

Baca Juga: Soal Kontroversi Vaksin Nusantara, Ini Pendapat Menkes Budi Gunadi