Bahaya Mengancam di Balik Simpang Siur Data Virus Corona

Permintaan pelayanan pemulasaraan jenazah dengan protap COVID-19 melonjak

Ilustrasi penanganan jenazah COVID-19. IDN Times/Arief Rahmat

Semakin hari, jumlah jenazah yang dimakamkan dengan Protap COVID-19 terus bertambah. Pihak yang sepenuhnya berwenang untuk menetapkan cara pemulasaraannya adalah rumah sakit. Artinya, tidak semua orang yang meninggal di tengah pandemik virus corona harus dikebumikan dengan kain kafan berlapis plastik.

Pasien dalam pengawasan (PDP) atau mereka yang memiliki gejala flu, demam tinggi, pneumonia atau infeksi paru-paru basah, dan memiliki riwayat kontak langsung dengan penderita positif virus corona, kemudian meninggal tiba-tiba, juga dimakamkan dengan protap COVID-19.

Dinas Bina Marga Jakarta membuka lahan baru seluas 7.141 meter persegi di TPU Pondok Ranggon untuk menghadapi lonjakan pemulasaraan jenazah yang dianggap terinfeksi virus corona.

“Kami terima order dari dinas kesehatan, yang mengirimkan ambulans untuk membawa jenazah ke TPU. Dinkes dapat order dari rumah sakit rujukan biasanya, “ kata Adi Suhardi, staf administrasi TPU Tegal Alur.

TPU menyiapkan blok pemakaman agak terpisah dari pemakaman lainnya. Areanya dibatasi tali, agar tidak boleh didatangi pengunjung lain kecuali petugas dan keluarga.

IDN Times/Vanny El Rahman

Dari grafik di atas, kita bisa mendapati rata-rata jenazah yang dimakamkan dengan pemulasaraan COVID-19 di Jakarta mencapai 24 jenazah setiap harinya.

IDN Times/vanny El Rahman

Sementara itu, grafik di atas menggambarkan perbedaan angka terkait jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID-19 berbanding jumlah kasus meninggal akibat COVID-19 yang diumumkan pemerintah lewat juru bicara COVID-19 setiap harinya. Jika melihat perbedaan angka pada tanggal 6 April 2020, disparitasnya hampir 5 kali lipat.

Sepanjang 25-31 Maret, rata-rata laporan pemulasaraan jenazah mencapai 35 permintaan setiap harinya. Laporan paling signifikan terjadi pada 29 Maret dengan 47 permintaan. Akumulasi selama sepekan mencapai 247 kasus. Pada periode yang sama, total kematian terkonfirmasi corona di Ibu Kota mencapai 50 kasus, dengan angka paling besar adalah 11 kematian pada 30 Maret 2020. Perbedaannya hampir 5 kali lipat.

Memasuki pekan pertama (1-6) April, rata-rata laporan pemulasaraan jenazah mencapai 47 permintaan setiap harinya, akumulasinya mencapai 285 kasus. Jika membandingkan antara pekan pertama April dengan pekan terakhir Maret, perbedaannya cukup signifikan yaitu 38 kasus, itu pun pekan pertama April belum terhitung hari ketujuh.

Untuk periode 1-6 April, jumlah kematian terkonfirmasi corona di DKI Jakarta mencapai 47 kasus. Pelonjakan signifikan terjadi pada 5 April 2020 dengan 24 kasus kematian. Sementara itu, pada tanggal yang sama, laporan pemulasaraan jenazah dengan Protap COVID-19 mencapai 48 permintaan. Jumlahnya beda separuh antara data Pemerintah Pusat dengan fakta pemakaman yang menerapkan SOP menyakit menular di lapangan.

Sulit untuk memprediksi berapa kasus kematian akibat virus yang sudah menginfeksi lebih dari 1,5 juta orang di 209 negara ini. IDN Times mencoba menelusuri data di Jakarta dengan memilah angka-angka di atas berdasarkan dua kategori, yaitu 8 rumah sakit (RS) rujukan virus corona dan 2 TPU yang dikhususkan pemulasaraan jenazah dengan protap penyakit menular.

Sumber data IDN Times adalah Laporan Pelayanan Pemakaman Jenazah Penyakit Menular dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta untuk periode 6 Maret-3 April 2020.

IDN Times/Vanny El Rahman

Grafik 1 menggambarkan 141 orang yang meninggal dengan penyakit menular dari 7 RS rujukan COVID-19. Tidak ditemukan pasien meninggal akibat penyakit menular di RS Bhayangkara. Dari 141 orang yang meninggal, ternyata hanya 110 jenazah yang dimakamkan di 2 TPU rujukan virus corona, dengan tambahan 2 dikremasi.

Grafik 2 menggambarkan dua hal, yaitu. Pertama, tidak semua jenazah yang meninggalnya di RS rujukan corona dimakamkan di TPU Tegal Alur serta TPU Pondok Ranggon, meski penyebab kematiannya adalah penyakit menular. Kedua, ada kemungkinan sebagian dari 110 jenazah yang dimakamkan di TPU rujukan belum terdata sebagai kasus positif corona.

Mengapa dikatakan sebagian? Karena data Kementerian Kesehatan dan Pemprov DKI Jakarta hingga 3 April 2020 menunjukkan bahwa corona telah merenggut 98 nyawa. Dengan kata lain, sangat mungkin 12 jenazah lainnya termasuk kasus corona tidak terdeteksi (undetected cases). Jumlahnya tentu bisa menjadi 14 jenazah bila ditambahkan dengan mereka yang dikremasi.

Sebagai keterangan tambahan, data yang diperoleh IDN Times tidak semuanya menuliskan tempat pemakamannya. Dari 141 jenazah, hanya 83 persen yang menuliskan tempat pemakaman.

Kategori kedua, IDN Times memilahnya berdasarkan pemulasaraan jenazah di 2 TPU rujukan. Data di bawah ini tidak terkait apakah pasien meninggal di 8 RS rujukan virus corona atau tidak.

IDN Times/Vanny El Rahman

Grafik di atas menjelaskan bahwa sekitar 427 pasien yang meninggal akibat penyakit menular dimakamkan di 2 TPU rujukan corona. Selisihnya hampir 3 kali lipat dengan jumlah pasien yang meninggal akibat penyakit menular dari RS rujukan corona.

Jika angka-angka di atas dijadikan sebagai prediksi kasus kematian akibat corona yang tidak terdeteksi, maka ada sekitar 12 [jumlah jenazah yang dimakamkan di TPU rujukan corona dari 8 RS rujukan corona - kasus kematian positif corona hingga 3 April] hingga 329 kasus kematian [Jumlah pemulasaraan jenazah dengan Protap COVID-19 di 2 TPU rujukan tanpa memperhatikan distribusi RSnya – kasus kematian positif corona hingga 3 April] yang belum terdata.

Apakah jumlah kematian berdasarkan statistik di atas benar adanya? Untuk tahu apakah jenazah terkonfirmasi corona atau tidak, tentu hanya pemerintah yang bisa menjawab, karena merekalah yang memiliki spesimen pasien.

Kendati begitu, secara faktual, peningkatan pemulasaraan jenazah dengan Protap COVID-19 benar-benar terjadi di lapangan.

“Sehari bisa 7 sampai 8 jenazah. Ada 18 penguburan (dalam waktu satu hari, yaitu pada Minggu 5 April 2020),” kata Yasan.

Baca Juga: [WANSUS] Begini Kata Pejabat WHO Soal Penanganan COVID-19 di Indonesia

Krisis kepercayaan terhadap data pemerintah

Peta Penyebaran Virus Corona hingga Jumat (10/4). gisanddata.maps.arcgis.com/CSSE John Hopkins University

Salah satu penyebab sulitnya mengetahui jumlah kasus positif corona secara pasti adalah rendahnya tingkat pengetesan. Belum lagi prosesnya yang memakan waktu lama karena keterbatasan alat tes polymerase chain reaction (PCR) --metode tes COVID-19 yang dianjurkan WHO karena presisinya mencapai 99 persen-- meski sudah melibatkan 38 laboratorium dari seluruh penjuru Indonesia.

Yang bikin miris, berdasarkan data Worldometers, Indonesia tergolong sebagai negara dengan tingkat pengetesan virus corona terendah di dunia. Sampai 9 April 2020, datanya menunjukkan baru 14.354 orang yang sudah dites atau sekitar 52 orang per 1 juta warga. Sebagai negara dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa, termasuk yang paling banyak di dunia, angka tersebut tentu sangat ironis.

Angka di atas tidak jauh berbeda dengan klaim Yuri yang mengatakan bahwa pemerintah telah memeriksa 16.500 spesimen hingga Kamis (9/4) kemarin.

Untuk melihat tingkat pengetesan di Indonesia, mari kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara.

• Vietnam : Total tes 110.124 (1.131/1 juta penduduk)
• Thailand: Total tes 71.860 (1.030/1 juta penduduk)
• Singapura: Total tes 65.000 (11.110/1 juta penduduk)
• Malaysia: Total tes 58.240 (1.799/1 juta penduduk)
• Filipina: Total tes 24.500 (224/1 juta penduduk)
• Brunei Darussalam: Total tes 8.845 (20.218/1 juta penduduk)
• Kamboja: Total tes 5.768 (345/1 juta penduduk)
• Laos: Total tes 781 (107/1 juta penduduk)
• Myanmar: Total tes 1.246 (23/1 juta penduduk)

Sebagai tambahan informasi:

• Korea Selatan: Total tes 477.304 (9.310/1 juta penduduk)
• Amerika Serikat: Total tes 2.172.976 (6.565/1 juta penduduk)
• Italia: Total tes 807.125 (13.349/1 juta penduduk)
• Jerman: Total tes 918.460 (10.962/1 juta penduduk)
• Iran: Total tes 211.136 (2.514/1 juta penduduk)

Di Asia Tenggara, Indonesia hanya berada satu tingkat di atas Myanmar, bahkan tidak lebih baik dari Laos dan Kamboja. Kuantitas tesnya sangat jauh tertinggal dari Korea Selatan, sebagai negara yang digadang-gadang berhasil mengatasi pandemik COVID-19.

Ironisnya, di tengah situasi seperti itu, Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo justru menggarisbawahi posisi negara ini yang tidak tergolong 10 besar kasus COVID-19 terbanyak.   

Berdasarkan data yang dihimpun John Hopkins University per 9 April 2020 pukul 02.20 WIB, sebaran terinfeksi virus corona di berbagai negara adalah sebagai berikut:

1. Amerika Serikat: 404.352 kasus
2. Spanyol: 146.690 kasus
3. Italia: 139.422 kasus
4. Prancis : 113.951 kasus
5. Jerman: 110.483 kasus
6. Tiongkok: 82.809 kasus
7. Iran: 64.586 kasus
8. Inggris: 61.471 kasus
9. Turki: 38.226 kasus
10. Belgia: 23.403 kasus

"Ini perlu disampaikan mengenai 10 negara dengan kasus tertinggi. Biar kita semua memiliki gambaran bahwa penyakit ini tidak hanya di Indonesia. Biar publik memiliki wawasan bahwa sekarang ini sudah 207 negara yang terdampak. Itu mungkin perlu atau setiap hari, setiap dua hari harus ada yang menyampaikan. Tetapi sekali lagi itu bukan dari kita,” kata Jokowi ketika membuka rapat kabinet pada Senin, 6 April 2020 kemarin.

Jokowi mengabaikan dua fakta, yaitu: jumlah kasus positif selaras dengan angka pengetesan menggunakan metode PCR yang sangat minim. Kemudian, tingkat kematian (case fatality rate) Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Per Rabu (8/4) tingkat kematiannya mencapai 8,1 persen, hampir dua kali lipat dari akumulasi global yaitu 5,9 persen.

Di antara dampak pengetesan yang sedikit dan berlarut-larut untuk mendapatkan hasilnya adalah kasus kematian yang tidak diketahui penyebabnya. Bisa jadi lebih buruk lagi, sebagaimana sudah banyak terjadi, konfirmasi positif COVID-19 baru diketahui setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Sesudah prosesi pemakaman petugas menyemprotkan disinfektan di sekitar area. (IDN Times/Candra Irawan)

Selama ini, pemerintah baru menggalakkan uji permulaan (screening test) melalui tes cepat (rapid test) dengan darah sebagai spesimennya. Sayangnya, presisi tes ini hanya 70 persen dengan kemungkinan false negative dan false positive.

Artinya, bila hasil tes menunjukkan positif, maka pasien harus dites ulang dengan metode PCR. Bila hasil menunjukkan negatif, maka pasien harus menunggu beberapa hari lagi untuk menjalani tes ulang. Hingga hari pengetesan kedua tiba, pasien harus harus mengisolasikan diri (self-isolation) di kediamannya.

Akhirnya, simpang siur data tes virus corona menyebabkan perbedaan data antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ihwal kasus positif hingga kasus kematian. Yuri pun tidak bisa menampik fakta bahwa data yang dia pegang belum tentu sama dengan data Pemerintah Daerah.

“Begitu dia (daerah) melakukan pemeriksaan hasilnya dikirim ke pusat. Pusat rekap dengan data besar disertai identitas lengkap. Nah, pada saat tracing dia (daerah) akan menemukan kasus yang dicurigai, mereka mengatakan ODP, PDP. Data ini yang kemudian simpang siur sehingga datanya tidak sama,” kata Yuri kepada IDN Times, Rabu (1/4).

Alumni kedokteran Universitas Airlangga itu menambahkan, “Misal angka kematian, data kita berbasis pada hasil konfirmasi positif (berdasarkan tes PCR). Kalau kemudian pasien meninggal, ini jadi satu pasien meninggal. Tapi di daerah ada orang yang meninggal, hasil lab-nya belum keluar, akhirnya jadi ragu-ragu karena apa. Paling gampang meninggal karena COVID-19. Jadi di daerah meninggal dua, di pusat meninggal satu.”

Kabar baiknya, alat tes PCR yang dipesan dari Roche Swiss sudah tiba di Indonesia. Berdasarkan keterangan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, rencananya alat ini mulai beroperasi sejak Senin (13/4) mendatang.

Kalau semuanya berjalan normal, kapasitas alat ini mampu menguji 9 ribu hingga 10 ribu spesimen setiap hari. Jika semula tes PCR memakan waktu 1-2 hari, alat ini diklaim bisa memangkas waktunya hingga 2,5 jam. Sehingga, ditargetkan 300 ribu spesimen bisa diuji setiap bulannya.

Berdasarkan pengalaman di negara lain, kenaikan jumlah yang dites akan diikuti jumlah terinfeksi positif. Jika infrastruktur dan penanganan kesehatannya tidak memadai juga, maka  besar kemungkinan jumlah yang meninggal dunia membengkak pula.

Ini beban berat yang harus dijalani Yayan, Yasan dan kawan-kawannya. Mereka, para petugas penggali kuburan ini layak disebut sebagai garda terdepan (frontliners), karena menanggung risiko terpapar jika tidak disiplin memenuhi protap pemulasaraan jenazah.

Tidak heran, mereka berharap badai pandemik segera berlalu. Dengan gaji setara upah minimum regional (UMR), mereka  dipaksa bekerja lembur hampir setiap hari. Belum lagi tekanan batin yang ia rasakan kadang tidak setara dengan jerih payahnya. Betapa tidak, Yayan kerap mendapat stigma buruk dari tetangganya setelah menghabiskan waktu seharian di TPU Tegal Alur.

“Tetangga kita mungkin ada rasa takut, sebagai orang awam terhadap virus ini, kita juga takut. Cuma ini pekerjaan kita,” ungkap dia.

“Untuk sekarang saya hanya minta didoakan terus sama seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan tukang gali kubur seperti kami sehat terus. Jadi kami bisa kasih yang terbaik buat orang yang sudah meninggal dunia,” demikian sebait harap dan doa dari Yayan.

Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Cukup dengan berdiam diri di rumah, maka kita sudah membantu tugas Yayan dan kawan-kawan untuk tidak menggali kubur lebih banyak.

Laporan gabungan: Vanny El Rahman, Uni Lubis, Chandra Irawan, dan Gregorius Aryodamar

Baca Juga: Virus Corona: Robohnya Infrastruktur Kesehatan di Negeri Kita