Golkar: Omnibus Law RUU Cilaka demi Kepentingan Perut Rakyat
Infografik omnibus law (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Golongan Karya (Golkar), Maman Abdurrahman, meminta masyarakat mendukung rencana Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) disahkan. Menurutnya, pihak yang diuntungkan oleh Omnibus Law adalah masyarakat.
“Ini termasuk terobosan Pak Jokowi. Karena RUU Omnibus Law ini ending terakhirnya adalah perut. Bagaimana terbuka peluang untuk cari penghidupan,” kata Maman di Hotel Gren Aila Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/2).
1. Ada 7 juta orang pengangguran yang harus diberi pekerjaan
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Alumni Universitas Trisakti ini meminta supaya publik memperhatikan nasib 7 juta masyarakat Indonesia yang masih menganggur. Dengan lahirnya RUU Cilaka, Maman yakin mereka semua akan memperoleh pekerjaan.
“Ada 7 juta pengangguran yang mana mereka punya hak yang sama dengan kita untuk bekerja. Kemudian, Omnibus Law juga terobosan untuk UMKM. Kalau satu orang saja punya 1 UMKM, mereka bsia mempekerjakan 10-20 orang,” tutur dia.
2. Banyak investor yang mengeluh karena perizinan yang merepotkan
Editor’s picks
Ilustrasi investasi (IDN Times/Mia Amalia)Dia juga yakin Omnibus Law adalah kunci supaya investor betah berbisnis di Indonesia. Dia mengklaim rata-rata investor dari luar negeri hanya mampu bertahan selama 10 tahun.
“Dengan didorongnya Omnibus Law, akan banyak investor datang ke Indonesia. Dulunya investor itu hanya 10 tahun lalu dia pergi. Kenapa? Karena urus Amdal saja bisa 3 tahun, urus perizinan bisa 1 tahun, akhirnya mereka stres,” paparnya.
3. Efektivitas perizinan berusaha
ilustrasi bekerja (Unsplash/Helloquence)Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar itu juga menggarisbawahi keruwetan regulasi berusaha di Indonesia. Seringkali berbagai regulasi itu saling tumpang tindih antara regulasi pusat dengan daerah atau sebaliknya.
“Ada banyak tumpang tindih birokrasi dari Pusat sampai Kabupaten. Siapa pun presidennya, di era politik saat ini, pasti bakal pusing. Karena misalkan arahan dari Pusat A, di daerah bisa jadi B atau C. Artinya, arahan dari pusat belum tentu berbanding lurus di daerah. Makanya saya bilang Omnibus Law ini adalah terobosan Jokowi,” tutup dia.
Baca Juga: Omnibus Law Sektor Pertanian Dinilai Bisa Turunkan Angka Malnutrisi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
