Nestapa Manusia Gerobak di Tengah Pandemik Virus Corona

Jaring pengaman sosial salah sasaran

Ilustrasi penyaluran bansos di kota Tangerang (Dok. Kemensos)

Kuat geram terhadap pemerintah karena dia melihat tetangganya yang lebih mapan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Sementara, dia yang tercatat sebagai warga miskin DKI Jakarta hanya merasakan janji manis pemerintah.

“Sekarang yang kaya dapat sembako, yang miskin gak. Saya ngomong gini karena liat tetangga-tetangga saya sudah dapat. Saya sudah sejak dua minggu lalu diminta tunjukin KTP sama KK, dijanjiin bantuan kloter kedua, tapi sampai sekarang (Senin, 4/5) gak dapet juga,” kata dia.

Nurjanah, perempuan berusia 61 tahun yang bekerja sebagai pemulung, juga mengeluhkan hal serupa. Dia mengeluh karena bantuan pemerintah tidak merata. Alhasil, sembako yang seharusnya membuat Nurjanah berdiam diri di rumah selama beberapa minggu hanya berlaku untuk beberapa hari saja.

“Di rumah saya ada tiga KK, tapi yang dapat bantuan cuma KK saya saja. Jadi ya masih kerja, keluar, cari makan lagi. Orang kurang bantuannya,” kata Nurjanah yang terjaring Satpol PP dan sudah tinggal di tempat penampungan sementara (TPS), di Gedung Olahraga (GOR) Pasar Minggu, selama tiga hari sejak Sabtu (2/5).

Keluhan para gelandangan tentu menjadi ironi di tengah skema jaring pengaman sosial (social safety net) yang nilainya mencapai Rp110 triliun dengan target 38,4 juta penerima manfaat (PM).

IDN Times/Arief Rahmat

Sayangnya, Kuat sama sekali tidak merasakan satu rupiah pun dari triliunan itu. Dia bahkan tidak termasuk 1 dari 38,4 juta PM. “Padahal kalau ditanya KTP, saya ini warga DKI lho.”

Terkait Kartu Prakerja sebagai upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui peningkatan skill, Kuat bahkan mengaku tidak tahu-menahu soal itu. Padahal, Kuat baru menyadari betapa pentingnya pekerjaan tetap di masa pandemik seperti ini.

“Kalau ditanya mau ganti kerja atau gak, ya mau lah. Tapi saya mah orang kecil, gak tahu begitu-gituan (Kartu Prakerja), tahunya mah cari makan buat besok aja,” timpal dia.

Begitu pula dengan Asep yang merasa bahwa dirinya tidak terdata sebagai masyarakat miskin yang seharusnya mendapat sembako. “Saya kan bukan KTP DKI Jakarta, jadi mana bakalan dapet begituan,” katanya.

Lain cerita bagi Rosita, perempuan berusia 55 tahun yang juga terjaring Satpol PP. Dia mengaku pernah mendapat bantuan sembako, namun dia meyakini nilainya kurang dari Rp150 ribu.

“Pernah dapat bantuan, isinya cuma beras, sarden, kecap sama apa lagi gitu. Berasnya dikit banget, palingan buat lima hari. Katanya mah nanti ada lagi, tapi saya gak pernah nerima lagi,” kata perempuan kelahiran Pemalang, Jawa Tengah itu.

Baca Juga: Rincian Detail Dana Penanganan Virus Corona Rp405,1 Triliun

Skema pemerintah menangani PMKS

Ilustrasi pemulung (IDN Times/Rohman Wibowo)

Menghadapi gelandangan musiman di tengah pandemik corona tentu bukan perkara mudah. Harry mengatakan Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara menginstruksikan jajarannya supaya memastikan tidak ada warga negara yang kelaparan selama PSBB.

Kementerian Sosial telah menyiapkan tiga skema untuk menangani PMKS semasa pandemik, yaitu pendekatan berbasis temporary shelter atau TPS, lembaga kesejahteraan sosial (LKS), dan balai rehabilitasi.

Skema pertama, Kemensos bersama Dinsos DKI Jakarta menyediakan TPS bagi gelandangan yang tidak memiliki rumah. Pemerintah menyiapkan 18 TPS yang tersebar di DKI Jakarta dan Bekasi dengan daya tampung mencapai 1.800 orang. Di sana, para gelandangan disediakan makan, tempat tidur sementara, hingga alat mandi.

“Intinya TPS ini memberikan makan kepada gelandangan dan supaya mereka juga gak ke mana-mana,” kata Harry.  

Skema kedua, Kemensos bekerja sama dengan LKS mitra supaya gelandangan tidak keluar dari komunitasnya. Sebagai informasi, LKS umumnya membina komunitas marjinal di perkotaan.

“Kalau mereka dibina secara intensif di LKS dan mendapat bantuan pemerintah, mereka tidak akan keluar dari komunitasnya,” sambung Harry.

Skema terakhir, gelandangan yang membutuhkan penanganan khusus, seperti ibu hamil, anak-anak, hingga disabilitas, akan dirujuk ke balai binaan Kemensos atau Dinsos.  

Lantas, bagaimana skema tersebut bekerja dalam menekan PMKS di jalanan?

Harry menjelaskan, Satpol PP akan bekerja untuk menjaring gelandangan. Agus, Rosita, dan Nurjanah merupakan tiga gelandangan yang terjaring dan ditampung di GOR Pasar Minggu. Kemudian, mereka akan menjalani asesmen kesehatan dan kependudukan untuk menentukan kelangsungan hidupnya beberapa hari ke depan.

Terkait kesehatan, mereka akan menjalani tes kesehatan dan ditanya apakah memiliki keluhan batuk atau demam. Sayangnya, para gelandangan ini tidak menjalani tes cepat dengan spesimen darah (rapid test). Bukan tidak mungkin penggiringan mereka ke sejumlah TPS justru berpotensi menciptakan klaster baru.

“Iya, idealnya memang mereka di-rapid test. Tapi jujur, anggarannya belum siap. Kami sedang siapkan anggaran dari Kemensos dan Pemda, supaya bareng-bareng bisa memulai rapid test,” tutur Harry.

Hal ini tentu meresahkan. Sebab, sektor kesehatan juga mendapat suntikan anggaran Rp75 triliun. Gelandangan merupakan kelas masyarakat yang cukup rentan terpapar virus corona. Seharusnya, mereka tergolong sebagai kelompok yang diprioritaskan untuk menjalani pemeriksaan rapid test.

Mereka yang memiliki gejala virus corona akan segera dilarikan ke rumah sakit rujukan. Sejauh ini, sudah ada tujuh PMKS yang berurusan dengan COVID-19.

“Waktu itu di GOR Ciracas, ditemukan indikasi empat orang, langsung dilarikan ke rumah sakit. Ada dua orang dinyatakan positif COVID-19,” ungkap Harry.

Ada juga dua orang yang dinyatakan sebagai orang dalam pengawasan (ODP) karena memiliki riwayat kontak langsung dengan penderita virus corona.

“Yang itu di Balai Rehabilitasi Pangudi Luhur di Bekasi. Makanya kami di sana tidak lagi menerima referral (gelandangan rujukan) selama 14 hari. Kami tutup sementara,” tambahnya.

Adapun  untuk tiga gelandangan lainnya, Harry mengatakan bahwa petugas kesehatan meminta mereka untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, mereka diminta untuk menunjukkan surat kelengkapan diri. Mereka akan diizinkan pulang ketika ada keluarga yang menjemputnya. Data kependudukan yang mereka isi juga menjadi acuan pemerintah untuk distribusi bansos.

“Jadi mereka gak stay di sana untuk tiga bulan, karena nanti over kapasitasnya. Intinya shelter ini juga menjadi tempat pendataan kami, apakah mereka sudah mendapat bansos atau belum,” papar Harry.

“Dari data situ, kami juga konfirmasi ke tempat mereka tinggal. Nah, data ini kalau ditabulasi, nanti diusulkan lebih lanjut untuk dapat sembako yang berbasis data karena masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), walaupun mereka belum punya NIK. Yang penting kami memastikan bahwa benar ada keluarganya, bukan keluarga bodong,” imbuhnya.

Kisah dari dalam penampungan

Tempat penampungan sementara di GOR Pasar Minggu (IDN Times/Muhammad Athif)

GOR Pasar Minggu mulai beroperasi sebagai TPS sejak Rabu, 29 April 2020, daya tampungnya untuk 60 orang. Dinsos DKI Jakarta berperan sebagai pengelolanya, sementara Kemensos RI menyediakan perlengkapan lainnya, seperti sarung tangan, hand sanitizer, hingga alat pelindung diri (APD).

Petugas Dinsos selama 24 jam wajib berada di lokasi sekurangnya lima orang. Kerja mereka terbagi dalam tiga shift, pagi, sore, dan malam. Ada juga pegawai kecamatan dan kelurahan, namun mereka tidak berjaga sepanjang waktu. Petugas lainnya adalah tenaga medis, tenaga kebersihan, dan Satpol PP.

Tidak lama setelah IDN Times tiba, Satpol PP juga datang dengan belasan PMKS. Mulai dari manusia silver, yang mengecat sekujur tubuh dengan cat warna perak dan biasa mangkal di pengkolan jalan, pengemis, hingga tuna wisma berusia lanjut. Semua yang tergolong sebagai PMKS akan diangkut untuk didata.

Sebelum memasuki GOR, mereka wajib mencuci tangan dengan air dan sabun di halaman depan. Sore itu petugas Dinsos tampak kelimpungan. Mereka tidak menduga Satpol PP akan menjaring banyak orang tepat 15 menit sebelum azan Magrib berkumandang. Praktis mereka harus menyediakan makanan berbuka.

Sebelum memasuki ruang istirahat, mereka menjalani pemeriksaan suhu. Mereka juga diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan, yang nantinya akan melengkapi DTKS pemerintah.

Mereka yang ingin keluar dari TPS harus dijemput oleh anggota keluarga, ditandai dengan membawa KK. Mereka hadir sebagai penjamin. Pihak terjaring juga diharuskan menandatangani surat perjanjian bahwa mereka tidak akan berkeliaran selama PSBB.

“Tapi kalau melanggar (masih berkeliaran lagi), kami ya tidak memberikan hukuman, kecuali mungkin dikasih shock therapy aja,” kata Hendro, petugas Sudin Sosial Jakarta Selatan, kepada IDN Times. 

Harry meminta kepada seluruh Satpol PP untuk tidak menggunakan kekerasan ketika mengangkut PMKS. Pendekatan persuasif harus diutamakan supaya mereka tidak semakin tertekan di masa pandemik.

Kendati begitu, citra Satpol PP dan petugas Dinsos di mata para gelandangan sudah terlanjur “mengerikan”. Tengok keluhan Supardianto, pemulung asal Palembang yang baru setahun mengadu nasib di Ibu Kota. Dia sudah berada di GOR tersebut selama lima hari, termasuk yang paling lama.

Lelaki berusia 78 tahun itu bercerita dengan lirih. Kemeja pendek berwarna coklatnya terlihat sangat lusuh, sudah lima hari tidak dia ganti. Masker yang ia kenakan sudah tidak lagi berbentuk. Tidak layak pakai. Dia kerap mengeluh gatal-gatal dan lecet di sekitar pinggangnya. Namun, keluhan itu tidak berani ia sampaikan kepada petugas.

“Pernah waktu itu ngeluh, tapi cuma iya-iya aja. Tapi kalau ngeluh sakit flu, langsung dikasih obatnya. Saya juga minta pakaian ganti, tapi gak berani nagih lagi. Saya sebenarnya gak puasa (non-muslim), tapi ya karena makannya cuma dua kali sehari, pas buka dan sahur, ya mau gak mau ikutan puasa,” ungkapnya.

Rasa takut kepada petugas juga disampaikan Nurjanah. “Saya gak boleh keluar, gak boleh ke mana-mana. Mau ke kamar mandi aja ditanya, diliatin, kesel saya, saya bentak aja, ngapain sih liat-liat,” setelah suaranya meninggi, tiba-tiba mata Nurjanah berkaca-kaca.

Suaranya terisak. Air mata tak mampu ia tahan. Dia merindukan anak-anaknya yang mungkin tidak tahu di mana ibunya saat itu. “Saya kesal, mau nangis. Biasanya kumpul sama keluarga, sekarang di tempat gini. Emang makanannya enak, tapi gak kumpul sama keluarga. Saya mah makan nasi garam juga gak apa-apa yang penting sama anak-anak.”

Keluhan para gelandangan ditepis oleh Hendro. Menurutnya, petugas sudah berlaku sebaik mungkin. Mereka juga diperbolehkan untuk ke halaman GOR apabila sumpek dengan kondisi ruangan. Wajar saja, sebab GOR yang semula didesain untuk olaharaga, kini menjadi penampungan. Tentu tidak ideal. Bahkan pendingin ruangannya sering mati. Bikin gerah. 

“Boleh kok keluar, cari udara segar. Kami juga sediakan kopi, teh, dan biskuit. Kalau ada keluhan, silakan sampaikan kepada petugas,” sanggah Hendro.

Kendati begitu, Hendro tidak menampik bila ada beberapa keluhan yang dilewatkan petugas. “Karena kami sibuk mendata dan banyak yang keluar masuk, jadi ya mohon maaf, komunikasi kami gak detail ke mereka.”

Baca Juga: [FOTO] GOR Pasar Minggu Jadi Shelter Gelandangan Selama COVID-19

Karut-marut data penerima bansos

Ilustrasi penyaluran bansos di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Keluar dari TPS bukan jaminan mereka tidak akan kembali menggelandang. Oleh sebab itu, Harry berharap LKS mitra Kemensos berperan lebih intensif untuk melakukan pembinaan dan pembaruan data, sehingga bisa menjadi data pembanding Kemensos.

“Gak bisa hanya pemerintah yang kerja. Di grass root kan ada pendamping, panti-panti, LKS yang punya informasi akurat, karena ada yang bertahun-tahun sudah membina mereka (gelandangan),” ungkap Harry.

Dia sempat meninjau langsung tempat tinggal para gelandangan yang terjaring Satpol PP. Harry mengakui bila masih banyak warga di pemukiman kumuh, yang sebenarnya telah dibina oleh LKS, namun belum mendapat bantuan.  

Dalam situasi seperti ini, supaya mereka tidak terlarut dalam kelaparan, Kemensos membagikan sembako dari anggaran buffer stock bencana. Namun, perlu ditegaskan, bantuan ini bukan skema ideal yang telah disiapkan pemerintah.

“Kami kan bisa aksi langsung ke lapangan. Kami juga membagikan sembako yang dari Kemensos bukan dari presiden. Isinya kurang lebih sama, tapi memang jumlahnya terbatas,” tuturnya.

Harry berjanji, setelah datanya ditabulasi, nantinya mereka akan mendapat bantuan pada distribusi sembako tahap dua.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio, menanggapi karut-marut distribusi bansos sebagai “lagu” lama. Penyebabnya adalah pemerintah tidak pernah mempunyai tabulasi data yang real time.

“Kalau datanya tidak real time, apapun bentuk bantuannya, sudah pasti tidak tepat sasaran atau bermasalah. Karena gak ada, ya jadinya ngasal,” kata Agus kepada IDN Times, Selasa (5/5).

Agus menjelaskan, real time berarti data tidak boleh telat diperbarui, bahkan satu jam. Dengan populasi penduduk Indonesia yang mencapai 271 juta jiwa, akan banyak peristiwa yang mengubah kehidupan seseorang dalam kurun satu jam. Seperti kematian, pembagian warisan, pernikahan, pindah tempat tinggal, hingga PHK. 

Selain banyak gelandangan yang tidak mendapatkan bantuan, Agus mewanti-wanti ketiadaan data real time berpotensi menjadi lumbung korupsi.

“Karena gak bikin data, jadi mudah diselewengkan. Bilangnya kurang seribu paket, padahal tidak. Itu kan korupsi. Soal bansos, apapun itu namanya, itu sumber korupsi paling mudah karena datanya gak ada,” katanya.

Data pemerintah terkait pemulung tidak valid

IDN Times/Muhammad Athif

Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Bagong Suyoto, menyayangkan kinerja pemerintah yang tidak pernah serius dalam mendata sebaran pemulung. Alhasil, tidak heran jika banyak pemulung yang belum mendapat bansos.  

“Perlu survei pendataan yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data ini berguna untuk penyusunan kebijakan. Semua itu jadi tugas pemerintah,” kata Bagong kepada IDN Times, Rabu (13/5).

Data Kementerian Sosial 2018 menunjukkan bahwa jumlah kelompok rentan di Indonesia mencapai 37 juta. Berdasarkan DTKS Kemensos 2019, pemulung di Indonesia mencapai 154.249 orang, dengan 17.360 tercatat berada di Jabodetabek.

Sementara, Dinsos DKI Jakarta mencatat ada sekitar 10.262 PMKS di Ibu Kota. Untuk kelompok pengemis, gelandangan, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan anak jalanan, jumlahnya mencapai 2.894 orang.

Bagong yang juga Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) meragukan data tersebut. Dia meyakini jumlah pemulung di Jabodetabek justru mencapai 800 ribu hingga 1 juta orang. 

“Jumlah pemulung di TPST (tempat pengelolaan sampah terpadu) Bantargebang saja mencapai 6 ribu orang. Di TPA (tempat pembuangan akhir) Sumurbatu Kota Bekasi mencapai 400 pemulung, dan TPA Burangkeng 300 pemulung,” papar Bagong. Dia merasa data pemerintah tidak sinkron dengan angka di lapangan.  

"Ada juga lembaga pemulung yang menyebut jumlahnya 2,5 juta orang di Indonesia. KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menyebut ada 5 juta pemulung. Data pemulung ini belum valid,” tambahnya.

Permasalahan lain akibat ketiadaan data pemulung adalah nilai bantuan yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, bukan salah pemulung apabila mereka terpaksa keluar dari rumah meski sudah menerima bantuan.

Berdasarkan survei yang dilakukan APPI dan KPNas pada akhir 2019, pengeluaran bakal kebutuhan pokok untuk satu keluarga pemulung mencapai Rp4.374.000 per bulan.

Angka tersebut belum termasuk kebutuhan sekunder lainnya, seperti tabung gas, listrik, pulsa, dan alat mandi yang totalnya mencapai Rp360.000. Dengan demikian, per satu keluarga pemulung membutuhkan sekurangnya Rp4,6 juta setiap bulannya

“Bagi pemulung dengan jumlah keluarga 6-7 orang dan beberapa anaknya duduk di bangku SMP dan SMA, maka pengeluarannya bisa lebih besar. Mereka sangat rentan, tidak memiliki tabungan cukup. Jika diminta social distancing, sulit sekali. Kerentanannya bisa permanen,” terang Bagong.  

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, berkilah semrawutnya data bansos memang banyak orang yang menjadi miskin gara-gara pandemik, dan tidak ada DTKS,  “Sekarang ini memang kita sambil membagi bansos sambil merapihkan data yang kita himpun dari bawah itu,” ujar Muhadjir, di pertemuan dengan pemimpin redaksi, Sabtu (9/5/2020).

Kebutuhan hidup kelompok miskin ini berpacu dengan penyebaran virus.

Baca Juga: Bansos Tahap Pertama, Mensos Akui Banyak Data Tumpang Tindih