Comscore Tracker

Kata ICJR soal Hukum Kebiri Kimiawi pada Pencabul 9 Anak di Mojokerto

Hukuman kebiri masih mandek

Surabaya, IDN Times - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju angkat bicara, terkait hukuman 12 tahun penjara dan kebiri kimiawi yang dijatuhkan kepada Aris, terpidana pedofilia asal Mojokerto.

Hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, yang kemudian diperkuat pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan fakta persidangan, Aris diketahui mencabuli sembilan anak di bawah umur laki-laki dan perempuan.

1. Hukuman kebiri dinilai tidak sesuai spirit lembaga pemasyarakatan

Kata ICJR soal Hukum Kebiri Kimiawi pada Pencabul 9 Anak di MojokertoIDN Times/Sukma Shakti

Menurut Anggara, hukuman yang dilandasi atas Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak itu tidak sesuai dengan spirit lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“Dia dihukum 12 tahun terus dikebiri. Memangnya dia mau ngapain di lapas kalau dia sudah dikebiri? Kebebasannya sudah gak ada. Lapas itu prinsipnya untuk merehabilitasi, bukan untuk menderitakan orang,” kata Anggara saat dihubungi IDN Times, Minggu (25/8).

Baca Juga: Aris Jadi Terpidana Kebiri Kimia Pertama di Indonesia

2. Kebiri dianggap bukan mengobati tapi merusak

Kata ICJR soal Hukum Kebiri Kimiawi pada Pencabul 9 Anak di Mojokerto(Ilustrasi) unsplash.com/Hyttalo Souza

Merujuk kepada argumen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 2016 tentang kebiri kimiawi, Anggara menilai, hukuman kebiri bukan solusi bagi pelaku pedofilia.

“Kebiri itu merusak, bukan mengobati. IDI juga gak pernah setuju dengan (hukuman) itu. Kebiri itu membuat orang jadi menderita dan itu gak sesuai dengan prinsip lapas,” terang dia.

3. Kebiri belum bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pemerintah (PP)

Kata ICJR soal Hukum Kebiri Kimiawi pada Pencabul 9 Anak di Mojokerto(Ilustrasi) ourlawyer.co.za

Kendati sudah ada Perppu yang mengatur soal hukuman tersebut, kata Anggara, hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan teknis pelaksanaannya. Terlebih, IDI selalu menolak apabila diminta sebagai ekskutornya.

“Karena PP belum ada, hukuman itu belum boleh dilaksanakan. PP itu kan mandek karena IDI gak setuju, sementara mereka (pemerintah) perlu dokter untuk melakukannya,” kata Anggara.

Baca Juga: Bali Peringkat 17 di Indonesia dengan Kasus Paedofil Tertinggi

Topic:

  • Rochmanudin

Just For You